Infrastruktur Lumajang Rusak Akibat Banjir Lahar Diperbaiki dengan Skema Patungan

LUMAJANG, berita
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansah menyampaikan bahwa perbaikan infrastruktur yang rusak akibat erupsi dan banjir lahar Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang akan dilakukan dengan skema patungan.

Beberapa jembatan di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat bencana alam ini. Diketahui, setidaknya 17 jembatan di Kabupaten Lumajang rusak akibat erupsi dan banjir lahar. Selain itu, beberapa tanggul penahan banjir lahar juga mengalami kebocoran atau jebol.

Di beberapa aliran sungai, seperti di Kecamatan Candipuro, endapan material pasir dan batu yang terbawa oleh banjir lahar sudah mencapai ketinggian yang sama dengan tanggul. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan normalisasi agar saat terjadi banjir lahar dengan intensitas tinggi tidak sampai meluber ke permukiman penduduk.

Khofifah menjelaskan bahwa semua pihak, termasuk kabupaten, provinsi, dan pusat, bisa berkontribusi dalam proses perbaikan infrastruktur ini. "Semua dimungkinkan untuk diajukan ke BNPB maupun Kementerian PU, pokoknya urunan (patungan) kabupaten bagian apa, provinsi bagian apa, pusat bagian apa," ujarnya saat berada di Balai Desa Jarit pada Jumat (12/12/2025).

Selain itu, Pemprov Jatim telah melakukan pembangunan dua jembatan yang rusak di Kecamatan Senduro. "Tadi saya meresmikan dua jembatan yang rusak," kata Khofifah.

Proses penyudetan aliran Sungai Regoyo yang dialiri banjir lahar Gunung Semeru juga sedang berlangsung. Namun, proses ini menghadapi kendala signifikan karena banjir lahar yang terjadi hampir setiap hari. "Sudetan juga sudah 2 selesai, tapi kan selesai sudetan nanti laharnya datang lagi," jelasnya.

Meskipun begitu, Khofifah mengapresiasi masyarakat di sekitar lereng Semeru yang sudah sangat tanggap terhadap risiko bencana yang bisa terjadi. "Semua tetap waspada, tapi secara psikologis, masyarakat di sekitar Semeru ini sudah paham batuknya (bencana) Semeru ini bagaimana dan mereka harus kemana," tambahnya.

Tantangan dalam Proses Perbaikan Infrastruktur

Perbaikan infrastruktur di Lumajang menghadapi beberapa tantangan yang kompleks. Salah satu masalah utama adalah kondisi geografis daerah tersebut yang rentan terhadap bencana alam. Banjir lahar yang sering terjadi membuat proses perbaikan menjadi lebih rumit. Bahkan, setelah infrastruktur diperbaiki, bencana alam bisa saja menghancurkannya kembali.

Selain itu, anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan infrastruktur sangat besar. Oleh karena itu, skema patungan antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat menjadi solusi yang paling efektif. Dengan cara ini, beban biaya dapat dibagi sehingga tidak terlalu memberatkan satu pihak saja.

Keberhasilan Awal dalam Pembangunan Jembatan

Pemprov Jatim telah berhasil membangun dua jembatan yang rusak akibat bencana alam. Proyek ini merupakan langkah awal yang penting dalam upaya memperbaiki akses transportasi di wilayah tersebut. Dengan adanya jembatan yang telah diperbaiki, masyarakat dapat kembali beraktivitas sehari-hari tanpa terganggu oleh kerusakan infrastruktur.

Namun, perbaikan jembatan bukanlah solusi permanen. Bencana alam bisa terjadi kembali, sehingga diperlukan pengawasan dan perawatan rutin untuk memastikan bahwa jembatan tetap aman digunakan.

Pentingnya Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana alam menjadi faktor penting dalam menghadapi situasi seperti ini. Meskipun secara psikologis masyarakat di sekitar Lereng Semeru sudah paham tentang ancaman bencana, mereka tetap harus waspada.

Masyarakat juga perlu memiliki rencana darurat dan pengetahuan tentang jalur evakuasi. Dengan kesadaran yang tinggi, masyarakat bisa lebih cepat bereaksi ketika bencana terjadi, sehingga risiko korban jiwa bisa diminimalisir.

Langkah-Langkah yang Masih Diperlukan

Selain perbaikan infrastruktur, beberapa langkah lain juga perlu dilakukan. Misalnya, penguatan tanggul penahan banjir lahar, pembersihan endapan material dari aliran sungai, serta pemantauan aktif terhadap aktivitas Gunung Semeru.

Selain itu, diperlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga bencana, dan masyarakat setempat. Dengan kolaborasi yang kuat, proses perbaikan dan pencegahan bencana bisa berjalan lebih efektif.