Peran dan Tanggung Jawab dalam Pembangunan Kawasan Industri Nikel
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan semua pihak untuk tidak terburu-buru berburuk sangka terhadap keberadaan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang saat ini menjadi perhatian publik. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Luhut saat menjelaskan latar belakang kawasan industri nikel yang sedang menjadi sorotan.
Luhut menegaskan bahwa sebagai mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves), dirinya bertanggung jawab atas pengembangan investasi di Indonesia selama 11 tahun, termasuk dalam konteks IMIP. Ia meminta masyarakat untuk memiliki hati nurani dan logika dalam melihat kondisi negara.
“Jangan cepat berburuk sangka. Kita semua memiliki hati nurani dan logika untuk menjaga NKRI yang kita cintai ini,” ujar Luhut dalam keterangan tertulisnya.
Sejarah Awal Pembangunan IMIP
Luhut menyebutkan bahwa pembangunan kawasan industri di Morowali sudah dimulai sejak era Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kawasan IMIP kemudian diresmikan oleh Presiden RI Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pada Mei 2019.
Menurut Luhut, peresmian IMIP menjadi bagian dari gagasan bahwa Indonesia harus melakukan hilirisasi, bukan hanya mengekspor bahan mentah. Namun, ia mengakui bahwa mendatangkan investor asing bukanlah pekerjaan mudah.
Pemerintah saat itu harus mempelajari kesiapan sejumlah negara terkait investasi, pasar, dan teknologi. Hanya China yang memenuhi kriteria tersebut.
“Atas izin Presiden Joko Widodo, saya bertemu Perdana Menteri Li Qiang untuk menyampaikan permintaan Indonesia agar Tiongkok dapat berinvestasi dalam pengembangan industri hilirisasi,” tutur Luhut.
Manfaat Ekonomi dari IMIP
Luhut mengungkapkan bahwa awalnya Indonesia hanya mendapatkan keuntungan 1,2 miliar dollar Amerika Serikat (AS) dari ekspor nickel ore atau bijih nikel. Jokowi khawatir Indonesia kehilangan nilai ekspor. Sementara itu, banyak menteri tidak sepakat menyetop ekspor bijih nikel karena khawatir pemasukan jangka pendek hilang.
Pemerintah lalu membahas persoalan nikel lebih mendalam, dan Luhut mengusulkan program hilirisasi kepada presiden. Dalam negosiasi pembangunan IMIP dan kontrak dengan investor China, pemerintah berpegang pada beberapa ketentuan seperti penggunaan teknologi terbaik, penyerapan tenaga lokal, pembangunan industri terintegrasi dari hulu ke hilir, dan transfer teknologi.
“Tahun lalu ekspor sektor ini mencapai USD 34 miliar dan akan meningkat menjadi USD 36-38 miliar pada tahun ini, dan menjadi salah satu faktor stabilnya ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global,” klaim Luhut.
Kritik terhadap Bandara IMIP dan Bantahan Jokowi
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengkritik bandara IMIP yang tidak dijaga perangkat negara dan menyinggung agar tidak ada negara dalam negara. Sjafrie yang juga pensiunan Jenderal Kopassus itu menilai operasi bandara tanpa penjagaan Imigrasi dan Bea Cukai bisa mengganggu kedaulatan negara ekonomi.
“Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa melihat latar belakang dari manapun asalnya,” kata Sjafrie.
Kementerian Pertahanan lalu mengerahkan pasukan elite TNI Angkatan Udara (AU) untuk menjaga bandara tersebut.
Usai menjadi sorotan, Presiden RI Ke-7 Jokowi membantah pernah meresmikan bandara IMIP pada 2019. Ia pun mengaku heran karena persoalan-persoalan yang buruk selalu dinisbatkan kepada dirinya.
"Ya, semua hal yang tidak baik kan selalu ditariknya ke saya," kata Jokowi saat ditemui pada Jumat (28/11/2025).
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar