Jokowi Bandingkan Penanganan Bencana Aceh 2004 dan 2025

aiotrade,
JAKARTA – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia (RI) Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan perbandingan antara penanganan bencana hidrometeorologi di Aceh dengan peristiwa Tsunami 2004 dan banjir yang terjadi di Aceh-Sumatra pada tahun 2025. Ia menyoroti pentingnya respons cepat dalam menghadapi bencana, serta memperhatikan sumber dana bantuan yang akan disalurkan kepada masyarakat Aceh.

Selain itu, JK juga menyampaikan bahwa saat ini pemerintah belum membuka opsi bantuan internasional, berbeda dengan situasi saat Tsunami 2004, di mana banyak bantuan datang dari negara-negara lain maupun lembaga internasional. Saat itu, Jusuf Kalla menjabat sebagai Wakil Presiden bersama Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Dulu Aceh menerima bantuan baik dari pusat maupun luar negeri. Dan bantuan internasional pada masa itu sangat besar. Sekarang, ketika bantuan internasional ditutup, maka kita perlu meningkatkan kemampuan dalam negeri,” ujarnya setelah menghadiri acara BOG 40 Awards yang digelar oleh Bisnis Indonesia Group, Senin (8/12/2025).

JK meminta pemerintah pusat untuk memaksimalkan bantuan kepada Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Menurutnya, bantuan dari pemerintah pusat sangat penting jika bantuan luar negeri belum dibuka. Hal ini dikarenakan sejumlah kepala daerah telah menyatakan ketidaksanggupan dalam menangani bencana karena keterbatasan anggaran.

Menurut data terbaru, jumlah korban jiwa hingga Senin (8/12/2025) mencapai 961 orang. Oleh karena itu, JK menekankan perlunya tindakan cepat dari pemerintah pusat dalam menangani bencana di tiga provinsi tersebut. Ia menjelaskan bahwa dalam bencana selalu ada masa kritis, dan jika penanganannya terlambat, maka kerugian bisa semakin besar.

“Pengalaman dulu tsunami, meskipun bencana ini lebih besar. Tapi tsunami itu lebih terbatas di Banda Aceh dan Meulaboh. [Bencana hidrometeorologi] ini meluas,” jelasnya.

JK juga menyebut bahwa proses rehabilitasi semua fasilitas membutuhkan waktu cukup lama, sekitar 2-3 tahun, terutama dalam pembangunan infrastruktur seperti rumah.

Sebelumnya, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyebut bencana saat ini sebagai “tsunami kedua” yang melanda Aceh. Ia menegaskan tugas pemerintah adalah melayani masyarakat yang terdampak tanpa ada jeda dalam kemanusiaan.

“Aceh seakan mengalami 'tsunami kedua'. Tugas kita adalah melayani mereka yang terdampak. Tidak boleh ada jeda kemanusiaan di lapangan,” katanya, Sabtu (29/11/2025).

Dia menambahkan bahwa kondisi di beberapa wilayah Aceh sudah sangat mengkhawatirkan. Terlebih, masih ada wilayah yang tidak dapat dijangkau bantuan karena jalur transportasi putus akibat bencana.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membuka peluang menerima bantuan dari luar negeri karena dinilai mampu menangani bencana tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap siap mengatasi segala permasalahan yang ada.

“Terima kasih, bahwa pemerintah dalam hal ini kita semua masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi. Dari sisi pangan alhamdulillah kita punya stok yang cukup,” ujarnya, Rabu (3/12/2025).

Prasetyo juga menyebut bahwa pemerintah terus memastikan ketersediaan energi dalam kondisi darurat. Koordinasi dengan Pertamina dilakukan untuk menjamin distribusi BBM ke seluruh wilayah terdampak, termasuk dengan cara-cara khusus.