Penganugerahan IPKD Tahun 2025 untuk Daerah Se-Kalsel
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) memberikan penghargaan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024, Tahun Ukur 2025 kepada kabupaten/kota se-Kalsel di Banjarbaru, Rabu (10/12/2025). Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Penganugerahan diserahkan secara resmi oleh Kepala BRIDA sekaligus Plt. Kepala Disdukcapil Provinsi Kalsel, Thaufik Hidayat, mewakili Gubernur Kalsel, H. Muhidin. Thaufik menegaskan bahwa IPKD mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2020, yang mengukur pengelolaan keuangan daerah melalui enam dimensi: perencanaan dan penganggaran, alokasi belanja APBD, transparansi, penyerapan anggaran, kondisi keuangan, hingga opini BPK atas LKPD.
Setiap rupiah APBD harus berdampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Transparansi dan data akurat menjadi kunci utama, tegas Thaufik. Ia juga memberikan penghargaan kepada Tim IPKD provinsi dan kabupaten/kota atas sinergi dalam proses pengukuran.
Daftar Penerima Penghargaan Klaster Keuangan Daerah Sangat Tinggi dan Tinggi
Berikut adalah daftar kabupaten dan kota yang menerima penghargaan klaster keuangan daerah sangat tinggi dan tinggi:
- Kabupaten Barito Kuala
- Kabupaten Banjar
- Kabupaten Kotabaru
- Kabupaten Tapin
- Kota Banjarbaru
- Kota Banjarmasin
- Kabupaten Tanah Bumbu
- Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- Kabupaten Tabalong
- Kabupaten Hulu Sungai Utara
Peringkat Terbaik IPKD 2025
Dalam penganugerahan ini, beberapa daerah meraih peringkat terbaik berdasarkan hasil evaluasi IPKD:
- Terbaik 1: Kabupaten Balangan
- Terbaik 2: Kabupaten Tanah Laut
- Terbaik 3: Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Thaufik mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi lintas sektor, memastikan validitas data, dan menjalankan proses pengukuran sesuai standar. Dengan kerja bersama, tata kelola keuangan daerah akan semakin transparan dan akuntabel, ujarnya.
Tujuan Penganugerahan IPKD
Dengan pemberian penghargaan ini, Pemprov Kalsel berharap semua daerah semakin termotivasi untuk memperbaiki pengelolaan keuangan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat. IPKD tidak hanya menjadi indikator kinerja keuangan daerah, tetapi juga menjadi tolak ukur kesuksesan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Penghargaan ini juga menjadi motivasi bagi daerah-daerah lain untuk meningkatkan kinerja mereka, baik dalam perencanaan anggaran maupun dalam pelaksanaan program-program pemerintah yang berdampak langsung pada masyarakat.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar