Kaleidoskop 2025: APBN di Tengah Ujian, Target Pajak dan Tekanan Belanja

Tantangan APBN 2025: Realisasi Pajak yang Tidak Sesuai Harapan

Tahun 2025 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia. Perjalanan fiskal yang direncanakan dalam undang-undang anggaran menghadapi berbagai ujian, termasuk realisasi penerimaan pajak yang lambat, tekanan belanja tinggi, serta dinamika defisit sepanjang tahun.

Target Pajak yang Agresif dan Realisasi yang Rendah

Pada awal tahun, pemerintah menetapkan target penerimaan pajak yang agresif dalam APBN 2025, yaitu sekitar Rp 2.189 triliun. Target ini merupakan komponen utama untuk mencapai total pendapatan negara sebesar Rp 3.005,1 triliun. Target ini mencerminkan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang optimistis serta upaya reformasi sistem perpajakan untuk memperluas basis penerimaan.

Namun, pada kenyataannya, realisasi penerimaan pajak tidak sesuai dengan harapan. Pada Januari 2025, realisasi hanya mencapai Rp 115,18 triliun, turun 41,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski penerimaan kepabeanan dan cukai meningkat sebesar 14,75 persen, penurunan penerimaan pajak tetap terasa.

Pada Februari 2025, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 187,8 triliun atau 8,60 persen dari target APBN 2025. Angka ini turun 30,19 persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp 269,02 triliun. Jelang akhir tahun, data per November 2025 menunjukkan penerimaan pajak baru mencapai Rp 1.634,43 triliun atau 78,7 persen dari target Rp 2.076,9 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa capaian tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu, yakni Rp 1.688,6 triliun. Penerimaan pajak bruto hingga November 2025 mencapai Rp 1.985,48 triliun, tumbuh dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Beberapa kategori pajak utama seperti PPh Badan, PPh Orang Pribadi, dan PPN mencatat pertumbuhan yang melambat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, mencerminkan tekanan aktivitas ekonomi domestik terhadap basis pajak.

Defisit APBN yang Berubah-ubah

Realisasi fiskal sepanjang 2025 berubah-ubah. Pada akhir Januari 2025, APBN dibuka dengan defisit sebesar Rp 23,5 triliun atau 0,10 persen terhadap PDB. Disusul Februari 2025, APBN awalnya mencatat defisit sebesar Rp 31,2 triliun, sekitar 0,13 persen terhadap PDB. Namun tren defisit berlanjut di awal kuartal berikutnya.

Pada Maret, APBN kembali mencatat defisit sebesar sekitar Rp 104,2 triliun atau 0,43 persen terhadap PDB meski tetap lebih rendah dari target desain tahunan. Hal ini didorong oleh kombinasi penerimaan yang belum optimal dan belanja pemerintah yang tetap tinggi untuk komponen seperti tunjangan, subsidi, serta kompensasi.

APBN sempat berubah wajah menjadi surplus kecil sekitar Rp 4,3 triliun pada April 2025 karena pemulihan realisasi penerimaan dan lebih terkontrolnya belanja pemerintah di periode itu. Melampaui tiga kuartal, data per Oktober 2025 menunjukkan defisit kembali melebar ke angka sekitar Rp 479,7 triliun, setara sekitar 2,02 persen terhadap PDB meski masih di bawah prakiraan target defisit APBN sekitar 2,78 persen.

Namun yang paling memprihatikan ialah defisit ini terus terjadi hingga November 2025. Di mana APBN mencatat defisit Rp 560,3 triliun atau 2,35 persen dari PDB.

Prioritas Anggaran di Tengah Tantangan

Di 2025, pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama dalam alokasi APBN 2025. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa sektor pendidikan mendapatkan alokasi anggaran terbesar, karena dianggap sebagai jalan keluar utama dari kemiskinan. Presiden juga menekankan pentingnya subsidi dan perlindungan sosial yang tepat sasaran untuk mendukung kebangkitan ekonomi.

Defisit anggaran dijaga sekitar 2,78 persen terhadap PDB, di mana pemerintah mendorong produktivitas belanja negara melalui fokus pada SDM unggul, infrastruktur konektivitas, serta transformasi ekonomi hijau dan digital. Menjadi jembatan program prioritas pemerintahan saat ini dengan pemerintahan berikutnya, terutama dalam mewujudkan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.

Tekanan Belanja APBN

Namun sayangnya belanja negara menjadi salah satu sumber tekanan utama APBN 2025. Pemerintah harus menanggung kebutuhan belanja besar sejak awal tahun, mulai dari belanja kementerian/lembaga, transfer ke daerah, hingga program prioritas yang tidak bisa ditunda. Di tengah penerimaan pajak yang tidak sekuat proyeksi awal, besarnya belanja ini membuat ruang fiskal terasa semakin sempit.

Tekanan paling nyata datang dari pos belanja wajib seperti subsidi dan kompensasi energi, perlindungan sosial, pendidikan, serta program andalan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Belum lagi APBN 2025 harus dihadapkan dengan fluktuasi harga energi global dan kebutuhan menjaga daya beli masyarakat membuat pemerintah harus mempertahankan belanja tinggi, meskipun berisiko memperlebar defisit.

Di saat yang sama, belanja transfer ke daerah juga tetap besar dan bersifat mengikat. Kondisi tersebut mendorong pemerintah menerapkan langkah efisiensi anggaran di sejumlah pos belanja sepanjang 2025. Upaya penghematan dilakukan untuk menjaga defisit tetap terkendali dan memastikan APBN tetap kredibel di mata pasar. Namun, tekanan belanja tetap menjadi ujian berat, terutama ketika penerimaan negara belum sepenuhnya pulih hingga akhir tahun.

Persiapan untuk Tahun 2026

Kementerian Keuangan mematok anggaran belanja negara sebesar Rp 3.842,7 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Anggaran belanja tersebut meningkat dari outlook tahun ini yang sebesar Rp 2.865,5 triliun. Belanja negara ini terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 3.149,7 triliun, dan transfer ke daerah (TKD) Rp 693 triliun.

Pada tahun 2026, Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjalankan program-program prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.377,9 triliun, yang diharapkan dari alokasi tersebut, masyarakat dapat langsung menerima manfaatnya.