Komitmen Pemerintah Provinsi Kalsel dalam Pembangunan Kodam
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menyampaikan pernyataan tegas mengenai komitmen pemerintah provinsi bersama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung percepatan pembangunan Markas Komando Daerah Militer (Kodam) di wilayah Kalimantan Selatan. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Pangdam dan jajaran terkait yang berlangsung di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, pada Rabu (10/12/2025).
Muhidin menjelaskan bahwa rencana pembangunan Kodam merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, termasuk penyesuaian terhadap rencana awal pembangunan Batalyon di Tanah Bumbu. Hasil pembahasan dengan Kementerian Pertahanan memutuskan untuk mengalihkan alokasi pembangunan yang awalnya ditujukan untuk Batalyon menjadi pembangunan Kodam di Kalsel.
Pembangunan Kodam direncanakan mulai pada 2026 dan ditargetkan selesai penuh pada 2027. Pusat melalui Kementerian Pertahanan akan menanggung sebagian pembiayaan, sementara sisanya menjadi komitmen bersama Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, jelas Muhidin.
Lokasi Pembangunan yang Sudah Dipersiapkan
Lokasi pembangunan Kodam telah dipersiapkan di kompleks perkantoran Pemprov Kalsel, dekat Masjid Pemprov, yang sebelumnya sudah dipetakan sebagai kawasan fasilitas pertahanan. Gubernur berharap pembangunan dapat berjalan lancar tanpa hambatan, termasuk tidak adanya klaim masyarakat atas lahan yang disiapkan.
Dalam rapat tersebut, Muhidin juga mengungkapkan bahwa nama resmi Kodam masih dalam proses finalisasi. Namun, pemerintah daerah dan TNI sepakat mengusulkan penghidupan kembali nama bersejarah:
- Kodam Lambung Mangkurat
Sebagai simbol kehormatan dan identitas Banua. Nama ini memiliki makna penting dalam sejarah dan budaya Kalimantan Selatan, sehingga diharapkan dapat menjadi identitas yang kuat dan mencerminkan semangat serta kebanggaan masyarakat setempat.
Proses Pengambilan Keputusan dan Kerja Sama
Proses pengambilan keputusan terkait pembangunan Kodam dilakukan melalui dialog dan kerja sama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan TNI. Dalam rapat tersebut, seluruh pihak sepakat bahwa pembangunan Kodam harus dilaksanakan secara transparan dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan sekitar.
Beberapa hal yang menjadi fokus utama dalam pembangunan ini adalah:
- Perencanaan yang matang: Memastikan bahwa semua aspek teknis dan administratif telah dipersiapkan dengan baik.
- Partisipasi masyarakat: Melibatkan masyarakat setempat dalam proses pembangunan untuk memastikan keberlanjutan dan kepuasan.
- Pembiayaan yang jelas: Menjamin bahwa anggaran yang dialokasikan sesuai dengan rencana dan dapat digunakan secara efektif.
Harapan untuk Masa Depan
Gubernur Muhidin menekankan bahwa pembangunan Kodam tidak hanya berdampak pada sektor pertahanan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat Kalsel. Dengan adanya Kodam yang lengkap dan berkualitas, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat keamanan wilayah.
Selain itu, pembangunan ini juga diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan TNI, serta mempercepat realisasi visi pemerintah dalam membangun provinsi yang lebih sejahtera dan aman.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar