Kalteng Masuk 10 Provinsi dengan Realisasi APBD Terendah, Plt Sekda Buka Rahasia


PALANGKA RAYA, nurulamin.pro
Kalteng tercatat sebagai salah satu provinsi dengan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terendah se-Indonesia. Data ini diperoleh dari evaluasi realisasi belanja APBD oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI terhadap seluruh pemerintah daerah hingga 30 November 2025. Rendahnya serapan anggaran menjadi perhatian serius pemerintah pusat karena berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Kalteng masuk dalam daftar 10 provinsi dengan realisasi belanja terendah bersama Papua Tengah, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Papua Selatan, Kalimantan Utara, DKI Jakarta, Papua Barat, dan Jambi. Selain itu, Kalteng juga berada dalam kelompok provinsi dengan realisasi pendapatan terendah secara nasional.

Realisasi Pendapatan dan Belanja
Hingga akhir November 2025, total realisasi pendapatan pemerintah daerah Kalteng baru mencapai Rp 1,2 triliun atau 88,35 persen. Sementara itu, realisasi belanja tercatat sebesar 1,082 triliun rupiah atau 75,43 persen. Angka ini masih tertinggal dibandingkan capaian akhir tahun 2024, di mana realisasi pendapatan mencapai 97,29 persen dan belanja sebesar 91,72 persen.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Leonard S Ampung mengungkapkan bahwa rendahnya realisasi APBD disebabkan oleh target atau realisasi pendapatan daerah yang tidak tercapai. “Karena pendapatan kami tidak tercapai, belanja ini sukar dilakukan karena kekurangan anggaran sampai akhir tahun ini, sehingga ada beberapa (belanja) yang tidak kita bayar,” beber Leonard kepada wartawan saat diwawancarai di Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Rabu (31/12/2025).

Dana Bagi Hasil Terkendala
Salah satu belanja yang tidak dapat dibayarkan adalah dana bagi hasil (DBH) kepada 14 kabupaten/kota di Kalteng. Hal ini disebabkan dana transfer ke daerah (TKD) ke Kalteng belum dibayarkan oleh pemerintah pusat. “Dana transfer pusat ke daerah Kalteng itu belum dibayarkan sampai saat ini, itu hak kita yang ada di pusat, belum dibayar oleh pusat, sebesar Rp 600 miliar, akumulasi transfer ke daerah dari tahun 2024-2025 ini,” beber Leonard.

Leonard menyatakan pihaknya telah intens berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk menagih utang TKD tersebut. “Mudah-mudahan bisa segera dibayar, karena itu lumayan untuk membayar DBH ke kabupaten/kota, saat ini kami menunggu SK-nya dari pusat, sudah komunikasi segala macam, tinggal menunggu informasi terbaru dari kementerian,” pungkasnya.

Faktor Penyebab Rendahnya Realisasi APBD

Beberapa faktor yang memengaruhi rendahnya realisasi APBD Kalteng antara lain:

  • Kurangnya pendapatan daerah: Realisasi pendapatan hanya mencapai 88,35 persen, jauh di bawah capaian pada tahun sebelumnya.
  • Tidak terpenuhannya target belanja: Karena pendapatan tidak tercapai, belanja daerah sulit dilakukan hingga akhir tahun.
  • Keterlambatan pembayaran dana transfer ke daerah (TKD): Dana yang seharusnya digunakan untuk mendukung belanja daerah belum cair dari pemerintah pusat.

Langkah yang Dilakukan Pemerintah Daerah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan realisasi APBD. Beberapa di antaranya adalah:

  • Koordinasi dengan pemerintah pusat: Melalui komunikasi intensif, pemerintah daerah berupaya agar dana transfer ke daerah segera cair.
  • Penyesuaian anggaran: Menyesuaikan belanja daerah sesuai dengan realisasi pendapatan yang ada.
  • Peningkatan pengelolaan keuangan: Memastikan anggaran yang tersedia digunakan secara efektif dan efisien.

Tantangan dan Harapan

Meski ada tantangan dalam realisasi APBD, pemerintah daerah tetap berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat. Salah satu harapan utama adalah segera cairnya dana transfer ke daerah yang akan membantu pembiayaan belanja daerah, termasuk dana bagi hasil kepada kabupaten/kota.

Pemerintah daerah juga berharap realisasi APBD tahun depan dapat meningkat, baik dalam hal pendapatan maupun belanja. Dengan peningkatan ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah dapat lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Diskusi Pembaca

Belum ada komentar

Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!

Tambah Komentar
Email tidak akan dipublikasikan