Penutupan Perbatasan Kamboja dengan Thailand
Kamboja mengambil keputusan untuk menutup seluruh perlintasan perbatasan dengan Thailand hingga batas waktu yang belum ditentukan. Keputusan ini diambil setelah kembali terjadinya bentrokan bersenjata antara pasukan kedua negara pada hari Sabtu (13/12/2025). Kondisi ini menandai peningkatan eskalasi konflik di wilayah perbatasan.
Keputusan tersebut diumumkan di tengah pertempuran intens yang terjadi di sekitar perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Meskipun Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sebelumnya menyatakan adanya kesepakatan gencatan senjata, konflik masih berlangsung tanpa tanda-tanda penyelesaian.
Kementerian Dalam Negeri Kamboja menjelaskan bahwa penutupan perbatasan dilakukan karena alasan keamanan, mengingat situasi lapangan yang dinilai tidak kondusif. Bentrokan dilaporkan terjadi sejak pagi hari, dengan masing-masing pihak saling menuding sebagai pihak yang memulai serangan.
Klaim Gencatan Senjata Trump Dibantah
Pernyataan Trump tentang kesepakatan gencatan senjata dibantah oleh pemerintah Thailand dan Kamboja. Pihak Thailand menilai klaim tersebut tidak mencerminkan realitas di lapangan. Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow, secara terbuka menyatakan bahwa beberapa pernyataan Trump salah, termasuk penyebutan ledakan ranjau darat yang melukai tentara Thailand sebagai kecelakaan biasa.
Thailand menegaskan bahwa insiden tersebut merupakan tindakan agresi yang disengaja, bukan kecelakaan. Sihasak juga menyampaikan kekecewaan publik Thailand terhadap sikap Trump yang dinilai lebih mempercayai informasi yang tidak terverifikasi, meskipun Thailand adalah salah satu sekutu tertua Amerika Serikat di kawasan.
Sementara itu, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet hanya menyampaikan apresiasi atas upaya mediasi internasional tanpa menyebut adanya kesepakatan gencatan senjata.
Korban Jiwa Bertambah, Konflik Lama Kembali Kembara
Bentrok skala besar terbaru dipicu oleh insiden pada 7 Desember 2025 yang melukai dua tentara Thailand dan menggagalkan gencatan senjata sebelumnya yang disepakati pada Juli lalu. Gencatan senjata tersebut dimediasi Malaysia dan ditekan oleh Amerika Serikat melalui ancaman pembatasan fasilitas perdagangan.
Sejak eskalasi terbaru, lebih dari dua lusin orang dilaporkan tewas dan lebih dari setengah juta warga mengungsi dari wilayah perbatasan. Militer Thailand mengonfirmasi 15 tentaranya tewas dan memperkirakan ratusan korban di pihak Kamboja. Phnom Penh menyebut sedikitnya 11 warga sipil tewas dan puluhan lainnya luka-luka.
Pertempuran melibatkan serangan udara Thailand terhadap target militer Kamboja, sedangkan Kamboja menembakkan ribuan roket BM-21 yang berdampak luas meski relatif minim korban jiwa. Angkatan laut kedua negara juga dilaporkan terlibat baku tembak di kawasan Teluk Thailand.
Hingga Sabtu (13/12/2025), situasi masih memanas dan belum ada kesepakatan resmi untuk menghentikan konflik yang berakar pada sengketa wilayah lama tersebut.
Bayang-Bayang Zona Demiliterisasi di Perbatasan
Menurut David Jay Green, seorang ekonom yang bekerja selama lebih dari dua dekade di Bank Pembangunan Asia, wilayah sengketa di perbatasan Thailand dan Kamboja berpotensi berubah menjadi zona demiliterisasi ala Asia Tenggara, menyerupai kawasan DMZ Korea. Meski disebut "demiliterisasi", kawasan ini justru akan dijaga ketat oleh militer kedua negara.
Jika hal itu terjadi, perbatasan yang termiliterisasi diprediksi menjadi bencana ekonomi karena menghambat arus pariwisata, sektor yang menyumbang sekitar 9 persen terhadap produk domestik bruto masing-masing negara. Konflik berkepanjangan berisiko menutup akses wisata ke berbagai situs bersejarah di sekitar wilayah perbatasan, termasuk kompleks candi kuno Prasat Preah Vihear atau Prasat Phra Viharn yang berstatus Warisan Dunia UNESCO.
Padahal, situs-situs tersebut memiliki daya tarik global dan menjadi simbol kekayaan sejarah peradaban Khmer dan Siam yang selama ini menarik wisatawan mancanegara.
Solusi Berkelanjutan untuk Menyelesaikan Konflik
Mengacu pada gagasan mendiang pemimpin China Deng Xiaoping, konflik perbatasan dapat diredam dengan pendekatan pengelolaan bersama tanpa harus memutuskan kepemilikan secara final. Dalam konteks Kamboja–Thailand, kedua negara dapat memperbarui gencatan senjata dan menyerahkan pengelolaan operasional situs-situs candi sengketa kepada lembaga nirlaba internasional yang independen.
Lembaga ini bertugas merehabilitasi situs bersejarah, meningkatkan akses wisata, mendorong pembersihan ranjau dan fasilitas militer, serta membantu penataan batas wilayah sesuai standar internasional. Pendekatan netral tersebut dinilai lebih murah dan berkelanjutan dibanding konflik bersenjata, sekaligus membuka jalan menuju perdamaian jangka panjang yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat lokal dan kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar