Kanwil Kemenkum Jabar Gelar Forum "Nongki Santai" Sosialisasi Aplikasi Evadata

Kunjungan LPSK ke Kanwil Kemenkum Jabar untuk Membahas Pemanfaatan Aplikasi Evadata dan Si Majalengka

Pada hari ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat (Kanwil Kemenkum Jabar) menerima kunjungan kerja dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka melaksanakan audiensi terkait pemanfaatan Aplikasi Evadata. Acara berlangsung di ruang rapat Ismail Saleh, Kanwil Jabar, dan diisi dengan pengenalan Forum Diskusi Nongki Santai serta sosialisasi Aplikasi "Si Majalengka".

Dalam sambutannya, Kepala Divisi P3H Funna Maulia Massaile yang hadir secara daring melalui Zoom Meeting menjelaskan bahwa Aplikasi Evadata merupakan sistem informasi milik Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Aplikasi ini dirancang untuk memfasilitasi pemantauan dan pelaporan produk hukum daerah. Selain itu, Evadata menyediakan basis data regulasi yang akurat dan terstruktur, serta mendukung pelaksanaan Analisis dan Evaluasi (ANEV) secara sistematis dan berbasis data.

Audiensi ini menjadi langkah penting bagi LPSK untuk memahami praktik implementasi Evadata dan mekanisme pengelolaan data di wilayah melalui Kanwil Kemenkum Jabar yang telah mengoperasikan Evadata dalam proses ANEV Peraturan Daerah.

Inovasi Forum Nongki Santai

Pada kesempatan tersebut, Kadiv Funna juga memperkenalkan Forum Nongki Santai sebagai inovasi pembelajaran kolektif bagi analis hukum. Forum ini memberi peluang bagi LPSK untuk mengadopsi model serupa dalam peningkatan kompetensi analis hukum internal.

Forum ini merupakan implementasi Manajemen Talenta ASN yang diselenggarakan oleh LAN RI. Dengan adanya forum ini, Kanwil Kemenkum Jabar berupaya meningkatkan kompetensi analis hukum secara mandiri melalui diskusi regulasi, pendalaman unsur kegiatan JFAH, pertukaran pengalaman lintas divisi, dan penguatan kapasitas analitis.

Forum Nongki Santai memiliki tiga struktur tim, yaitu: * Tim Materi & Narasumber * Tim Administrasi * Tim Evaluasi

Pengenalan Aplikasi "Si Majalengka"

Dalam paparan mengenai Aplikasi Si Majalengka, yang merupakan Dashboard Knowledge Management System yang dikembangkan Kanwil Jabar, Kadiv Funna menjelaskan bahwa aplikasi ini menjadi solusi atas belum optimalnya ekosistem manajemen pengetahuan kebijakan hukum.

Fitur-fitur yang tersedia antara lain: * Repositori digital kajian kebijakan * Ruang diskusi kebijakan * E-library hasil analisis * Pusat berbagi informasi yang terhubung dengan BRIN, LAN, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah

Funna berharap aplikasi ini bisa menjadi inspirasi bagi LPSK dalam membangun pengelolaan pengetahuan yang terstruktur dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Analis Kebijakan Pertama Muhammad Fadhlan menjelaskan bahwa Aplikasi Si Majalengka sebagai Sistem Informasi Masterdata Evaluasi Kebijakan Hukum juga memfasilitasi forum diskusi kebijakan, kompilasi kajian yang dapat diakses publik, pengarsipan video regulasi, layanan Q&A, serta agenda diskusi kebijakan.

Melalui fitur-fitur tersebut, Si Majalengka diharapkan dapat memperkuat konektivitas pengetahuan dan relevansi kebijakan antar pemangku kepentingan.

Penjelasan Teknis Mengenai Evadata

Dalam pemaparan teknis mengenai Evadata, Analis Hukum Muda Zaki Fauzi Ridwan menjelaskan bahwa Evadata dikembangkan BPHN sebagai aplikasi digital untuk mendukung proses ANEV regulasi hukum secara terintegrasi. Proses ini mencakup pengumpulan data, analisis, masukan publik (Partisipasiku), hingga penindaklanjutan rekomendasi melalui e-Monev.

Evadata mengusung visi digitalisasi ANEV, peningkatan kualitas data, integrasi pusat-daerah, perbaikan kualitas regulasi, serta penguatan kinerja analis hukum berbasis sistem. Penjelasan juga mencakup struktur aplikasi, fitur generasi pengembangan, serta penggunaan metode enam dimensi sebagai instrumen analisis dan evaluasi.

Kesimpulan

Kunjungan LPSK ke Kanwil Kemenkum Jabar membuka peluang kolaborasi dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas proses ANEV dan pengelolaan pengetahuan kebijakan. Dengan adanya inovasi seperti Evadata dan Si Majalengka, serta forum seperti Nongki Santai, Kanwil Kemenkum Jabar menunjukkan komitmen dalam memperkuat sistem hukum dan kebijakan di tingkat daerah.