Kapan gerbang wisata jadi milik preman?

Musim liburan seharusnya menjadi momen yang menyenangkan dan memberi kesempatan bagi masyarakat untuk melepas penat. Namun, setiap kali musim liburan tiba, destinasi wisata kembali menghadapi masalah yang sama: ketidakamanan di ruang wisata. Masalah ini bukan hanya terkait dengan promosi atau fasilitas, tetapi juga ketiadaan kebijakan yang jelas dan tegas dari pemerintah di gerbang destinasi wisata.

Pertanyaannya sederhana: siapa yang sebenarnya berkuasa di ruang wisata kita?

Karcis Bisa Berujung Pukulan

Pada akhir Desember 2025, seorang wisatawan di Pantai Santolo, Garut, dianiaya karena mempertanyakan legalitas karcis masuk. Kejadian ini bukanlah insiden tunggal. Di Bandung, ada parkir "getok harga", sementara di Anyer pernah terjadi pungutan berlapis. Dalam konteks kriminologi, hal ini sesuai dengan Broken Windows Theory: pembiaran pelanggaran kecil membuat pelanggaran lebih besar tumbuh. Akibatnya, destinasi dengan pungli tinggi bisa kehilangan hingga 30-40% kunjungan ulang.

Wajah lebam di Santolo adalah puncak dari jendela ketertiban yang dibiarkan retak terlalu lama.

Aji Mumpung yang Terus Menggoda

Mengapa praktik pungli ini bertahan? Jawabannya terletak pada rasionalitas dan keuntungan. Menurut Rational Choice Theory, pelaku hanya menghitung untung-rugi. Keuntungan instan terasa, sedangkan risiko hukuman relatif kecil. Bahkan jika kasus viral, tidak selalu ada tindakan tegas.

Laporan indeks kepuasan wisatawan 2025 menunjukkan bahwa keamanan dan transparansi biaya menjadi skor terendah. Biaya tak terlihat (invisible cost) mencapai 5-8% belanja wisatawan yang menguap ke kantong oknum, bukan PAD. Selama negara hadir belakangan, premanisme tetap menjadi pilihan ekonomi yang menarik.

Reputasi Hancur Lebih Cepat dari Promosi

Dalam Travel & Tourism Development Index (TTDI), keamanan adalah pondasi reputasi destinasi. Satu video viral soal pemerasan bisa menurunkan minat kunjungan hingga 15% dalam tiga bulan. Pariwisata adalah bisnis kepercayaan. Infrastruktur megah tidak banyak berarti kalau wisatawan pulang dengan rasa takut. Inilah akar stigma yang semakin sering muncul: “sekali datang, tak ingin kembali.”

Empat Cara Negara Bisa Balik Menguasai Gerbang Wisata

Masalahnya bukan sekadar preman, tapi sistem yang memberi ruang. Dibutuhkan langkah-langkah yang mampu memutus insentif ekonomi premanisme. Berikut empat cara yang bisa dilakukan:

• Digitalisasi total tanpa celah
  Semua transaksi nontunai. Tutup arus uang tunai liar yang menjadi sumber rente.

• Formalisasi dan bagi hasil lewat BUMDes
  Rangkul warga jadi pelaku resmi. Saat ada sense of ownership, warga sendiri menjadi pagar pertama menjaga kenyamanan tamu.

• Label destinasi merah–kuning–hijau
  Destinasi yang membiarkan pungli diberi label terbuka di platform daring. Tekanan pasar akan memaksa perubahan.

• Zero tolerance untuk kekerasan
  Kasus Santolo harus tuntas sebagai sinyal. Polisi Pariwisata harus hadir permanen, bukan hanya pasca-viral.

Tanpa empat langkah ini, premanisme akan terus “menyapa” wisatawan di pintu masuk.

Pelajaran dari Nglanggeran dan Penglipuran

Desa Wisata Nglanggeran (Yogyakarta) dan Penglipuran (Bali) membuktikan bahwa premanisme bisa hilang bukan karena ditakuti, tapi karena tidak lagi menguntungkan.

• Nglanggeran: Pemuda lokal jadi pemandu, penjaga konservasi, pengelola parkir resmi, serta bagi hasil transparan.
• Penglipuran: Tiket satu pintu + adat kuat menutup ruang pungli.

Ketika warga merasa memiliki masa depan destinasi, oknum otomatis tersingkir. Premanisme kalah bukan oleh senjata, tapi oleh sistem yang adil.

Penutup: Datanglah Sebelum Viral

Pariwisata menjual pemandangan, tapi wisatawan membeli rasa aman. Jika negara terlambat hadir, reputasi lebih dulu runtuh. Kedaulatan ruang wisata tidak boleh diperdagangkan. Karena karcis harus jadi kontribusi pembangunan, bukan “jatah” preman.