Kasus dugaan pelecehan anak di diskotek Black Owl, Komisi B DPRD Surabaya ungkap kejanggalan

Kasus Pelecehan Seksual di Black Owl Mengungkap Kegagalan Sistemik Pengawasan Hiburan Malam Surabaya

Kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur oleh oknum mantan pegawai Rekreasi Hiburan Umum (RHU) Black Owl di Jalan Basuki Rahmat menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan operasional tempat hiburan malam di Kota Surabaya. Komisi B DPRD Kota Surabaya menyatakan bahwa insiden ini bukan hanya sekadar tindak kriminal, tetapi juga menjadi bukti dari kegagalan sistemik dalam menjaga keamanan dan perlindungan anak-anak.

Dalam rapat dengar pendapat yang digelar, manajemen Black Owl dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dipanggil untuk menjelaskan celah aturan yang memungkinkan anak di bawah umur masuk—dan bahkan tetap berada di dalam—hingga suasana restoran berubah menjadi kelab malam. Komisi B menilai hal ini sebagai ironi bagi Surabaya yang selama ini mengklaim diri sebagai Kota Layak Anak.

Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Agung Prasodjo, menekankan bahwa kasus ini bukan sekadar kelalaian, tetapi pelanggaran serius yang mencerminkan lemahnya standar operasional tempat hiburan tersebut.

“Ini pelanggaran berat. Surabaya adalah Kota Layak Anak. Kalau ada anak di bawah umur bisa lolos masuk tempat hiburan malam, berarti ada yang salah dan sengaja dibiarkan,” tegas Agung.

Ia menyoroti absennya jeda sterilisasi ketika operasional Black Owl beralih dari restoran ke kelab malam. Pada momen inilah, anak di bawah umur diduga masih berada di dalam ruangan tanpa ada mekanisme penyaringan.

“Harusnya ada jeda, titik. Begitu restoran berubah jadi klub malam, semua pengunjung di bawah umur wajib sudah keluar. Tapi faktanya tidak ada jeda sama sekali,” kritiknya.

Komisi B mendesak Pemkot Surabaya melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh izin dan aktivitas Black Owl. Mulai dari izin RHU, kepatuhan pajak hiburan dan makanan, hingga izin penjualan minuman beralkohol—semuanya diminta ditelusuri tanpa pengecualian.

Agung menegaskan bahwa DPRD tidak akan memberi toleransi jika terbukti ada pelanggaran yang mengancam keselamatan dan masa depan anak.

“Sikap saya jelas. Kalau melanggar, tutup. Kalau aktivitas mereka merusak generasi muda, apa gunanya izinnya dipertahankan? Kalau masih bandel, izinnya harus ditinjau ulang bahkan ditutup sementara,” ujarnya.

Komisi B menilai kasus ini harus menjadi alarm keras bagi seluruh tempat hiburan malam di Surabaya agar tidak lagi bermain-main dengan regulasi, terlebih yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Langkah-Langkah yang Diperlukan untuk Mencegah Kembali Terjadinya Insiden Serupa

1. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum
2. Pemerintah Kota Surabaya perlu memperkuat pengawasan terhadap tempat hiburan malam, terutama dalam hal pemeriksaan usia pengunjung.

3. Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran harus dilakukan secara tegas dan transparan agar menjadi contoh bagi tempat hiburan lain.

4. Audit Berkala terhadap Izin Operasional Tempat Hiburan

5. Seluruh izin operasional tempat hiburan harus diverifikasi secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

6. Proses audit harus melibatkan instansi terkait seperti Dinas Pariwisata dan Dinas Kependudukan serta Catatan Sipil.

7. Edukasi dan Pelatihan bagi Pegawai Tempat Hiburan

8. Pegawai tempat hiburan perlu diberikan pelatihan tentang pentingnya menjaga keamanan dan perlindungan anak-anak.

9. Edukasi tentang konsekuensi hukum jika gagal mencegah anak di bawah umur masuk ke area hiburan juga penting dilakukan.

10. Penyediaan Sistem Pemeriksaan Usia yang Lebih Efektif

11. Penggunaan teknologi seperti sistem pembacaan KTP atau aplikasi digital untuk memverifikasi usia pengunjung dapat diterapkan.

12. Sistem ini harus diimplementasikan secara konsisten dan disiplin agar tidak mudah dilewati.

13. Koordinasi antar Instansi dan Lembaga Perlindungan Anak

14. Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan lembaga perlindungan anak untuk memastikan bahwa setiap insiden yang terjadi segera ditangani.
15. Koordinasi ini juga penting dalam upaya pencegahan dan edukasi masyarakat tentang risiko tempat hiburan bagi anak-anak.