Kasus Korupsi Dana Hibah KONI Solo, Ada Bukti Rp 320 Juta dari 2021-2024

Penyitaan Uang Rp320,7 Juta dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Surakarta

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Solo telah melakukan penyitaan uang sebesar Rp320,7 juta dari salah satu saksi terkait dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Surakarta periode 2021–2024. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh tim penyidik Kejari Surakarta.

Uang hasil sitaan disimpan di rekening RPL Kejaksaan Negeri Surakarta sebagai barang bukti. Penyitaan tersebut dilakukan setelah pemeriksaan terhadap beberapa saksi dan koordinasi dengan lembaga terkait untuk menghitung kerugian negara akibat kasus ini.

Proses Penyitaan

Penyidik Pidana Khusus Kejari Surakarta menyita uang sebesar Rp320.700.000 dari salah satu saksi perkara dugaan korupsi dana hibah KONI Kota Surakarta tahun anggaran 2021 sampai dengan 2024. Penyitaan dilakukan pada Senin, 8 Desember 2025. Uang tersebut langsung disimpan di rekening RPL Kejaksaan Negeri Surakarta sebagai barang bukti.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Kota Solo, Supriyanto, penyitaan dilakukan sebagai langkah penting dalam proses penyidikan. Ia menjelaskan bahwa penyidik telah memeriksa 30 saksi dan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah untuk menghitung potensi kerugian keuangan negara akibat kasus ini.

Penyelidikan dan Koordinasi

Kejari Solo saat ini tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi dana hibah dari Pemerintah Kota Solo kepada KONI Solo untuk periode 2021–2024. Proses penyidikan melibatkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk para pengurus KONI yang diduga terlibat dalam kasus ini.

Selain itu, Kejari Solo juga bekerja sama dengan BPKP Jateng untuk mengevaluasi kerugian negara yang mungkin terjadi akibat dugaan korupsi ini. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana hibah yang diberikan kepada KONI Surakarta.

Tindakan Hukum yang Dilakukan

Penyidik Pidana Khusus Kejari Surakarta telah mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan dalam menangani kasus ini. Selain penyitaan uang, pihaknya juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang terkait dengan dugaan korupsi tersebut. Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar dalam menentukan tindakan lebih lanjut terhadap tersangka atau pelaku.

Proses penyidikan ini juga mencakup pengumpulan bukti-bukti yang relevan, termasuk dokumen-dokumen keuangan dan keterangan saksi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Potensi Kerugian Negara

Dalam rangka menghitung potensi kerugian negara akibat kasus ini, Kejari Solo berkoordinasi dengan BPKP Jateng. Lembaga ini memiliki peran penting dalam menilai dampak finansial dari dugaan korupsi yang terjadi. Hasil evaluasi ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam penuntutan dan pemberian hukuman terhadap pelaku.

Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Dengan demikian, pemerintah dan lembaga terkait dapat mengambil langkah-langkah preventif untuk memastikan pengelolaan dana hibah berjalan secara benar dan transparan.

Kesimpulan

Kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Surakarta periode 2021–2024 masih dalam proses penyidikan. Penyitaan uang sebesar Rp320,7 juta dari salah satu saksi menjadi langkah penting dalam upaya penegakan hukum. Selain itu, pemeriksaan terhadap 30 saksi dan koordinasi dengan BPKP Jateng menunjukkan komitmen Kejari Solo dalam mengungkap fakta dan memastikan keadilan.