Keadilan Merata: Bupati Mojokerto Terima Penghargaan Menkumham atas Pembentukan 304 Posbankum Desa/K

Keadilan Merata: Bupati Mojokerto Terima Penghargaan Menkumham atas Pembentukan 304 Posbankum Desa/Kelurahan

Bupati Mojokerto Meraih Penghargaan atas Inisiatif Posbankum di Seluruh Desa dan Kelurahan

Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa, mencatatkan prestasi yang luar biasa di awal masa jabatannya dengan meraih penghargaan dari Menteri Hukum Republik Indonesia. Penghargaan ini diberikan atas inisiatif dan keberhasilan daerah tersebut dalam membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, dalam acara Peresmian Posbankum Desa/Kelurahan di Graha Unesa Surabaya, Kamis (11/12) malam. Kabupaten Mojokerto tercatat berhasil membentuk total 304 Posbankum, yang terdiri dari 299 Posbankum Desa dan 5 Posbankum Kelurahan. Jumlah ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam memastikan akses keadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi warga kurang mampu.

Posbankum berfungsi sebagai layanan hukum gratis di tingkat desa/kelurahan. Layanan ini menyediakan konsultasi, pendampingan, dan mediasi untuk penyelesaian masalah hukum non-litigasi atau di luar pengadilan. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengapresiasi upaya ini, menyatakan bahwa filosofi Posbankum adalah sebagai "cahaya" yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap keberadaan Posbankum dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memprioritaskan jalur kekeluargaan dalam menghadapi sengketa. Jawa Timur sendiri telah mencapai prestasi nasional dengan pembentukan 8.494 Posbankum di seluruh wilayah, menjadikannya salah satu dari 29 provinsi yang mencapai cakupan 100 persen.

Upaya Maksimal untuk Memaksimalkan Fungsi Posbankum

Untuk memaksimalkan fungsi layanan tersebut, Kepala Bagian Hukum Pemkab Mojokerto, Beny Winarno, menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto akan segera mengadakan pelatihan kompetensi bagi Paralegal warga terlatih. Paralegal ini menjadi jembatan antara masyarakat dan sistem hukum serta Peacemaker aparat desa yang dilatih khusus dalam mediasi konflik damai.

Langkah ini diharapkan mampu menyelesaikan polemik di ranah desa tanpa perlu menempuh jalur hukum formal yang bertele-tele. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan para Paralegal dan Peacemaker dapat memberikan solusi yang cepat dan efektif bagi masyarakat.

Beberapa hal penting yang akan dilakukan dalam pelatihan ini meliputi:

  • Peningkatan kemampuan teknis dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat
  • Pelatihan tentang prosedur mediasi dan penyelesaian sengketa secara damai
  • Penguasaan hukum dan regulasi terkini yang relevan dengan kebutuhan masyarakat

Dengan program ini, Pemkab Mojokerto berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan hukum di tingkat desa dan kelurahan. Hal ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sistem hukum yang inklusif dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Manfaat Posbankum bagi Masyarakat

Posbankum memiliki beberapa manfaat utama bagi masyarakat, antara lain:

  • Menyediakan layanan hukum gratis yang mudah diakses oleh warga
  • Memberikan konsultasi dan pendampingan hukum untuk masalah non-litigasi
  • Membantu masyarakat dalam menyelesaikan sengketa secara damai
  • Meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman tentang hak dan kewajiban

Selain itu, Posbankum juga berperan sebagai sarana edukasi hukum yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk memahami lebih dalam tentang sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi merasa takut atau ragu untuk mengambil langkah hukum yang tepat.

Tantangan dan Langkah Ke Depan

Meskipun Posbankum telah menunjukkan hasil yang positif, masih ada tantangan yang perlu dihadapi. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya dan tenaga ahli yang cukup untuk menangani semua permintaan layanan hukum. Untuk mengatasi hal ini, Pemkab Mojokerto berencana untuk terus melakukan pelatihan dan penguatan kapasitas para Paralegal dan Peacemaker.

Selain itu, Pemkab Mojokerto juga akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga hukum dan organisasi masyarakat untuk memperluas jangkauan layanan Posbankum. Dengan kolaborasi ini, diharapkan Posbankum dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat.


Diskusi Pembaca

Belum ada komentar

Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!

Tambah Komentar
Email tidak akan dipublikasikan