Kejari Purwakarta Negas Kabar OTT Jaksa, Hanya Lakukan Pemeriksaan Laporan

Penjelasan Kejari Purwakarta Mengenai Isu OTT yang Beredar

Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta secara tegas menyangkal berita mengenai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang jaksa yang telah beredar luas melalui pesan berantai di WhatsApp. Informasi tersebut mulai menyebar sejak Selasa malam, namun pihak Kejari Purwakarta menegaskan bahwa tidak ada tindakan OTT yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) di wilayah Purwakarta.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Purwakarta, Febrianto Ary Kustiawan, menyatakan bahwa kabar tersebut tidak benar dan menyesatkan. Ia memastikan bahwa kedatangan tim dari Kejagung bukan dalam rangka OTT, melainkan untuk menindaklanjuti laporan pengaduan (Lapdu) dari masyarakat.

“Tidak ada OTT seperti kabar yang beredar. Memang ada tim dari Kejagung yang datang, tetapi untuk menindaklanjuti laporan pengaduan,” ujar Febrianto saat dikonfirmasi.

Proses Pemeriksaan Terkait Laporan Pengaduan

Febrianto menjelaskan bahwa tim Kejagung mendatangi Kejari Purwakarta untuk melakukan klarifikasi terhadap salah seorang jaksa terkait aduan yang diterima. Setelah proses klarifikasi awal di Purwakarta, jaksa yang bersangkutan kemudian diminta datang langsung ke Kejagung guna memberikan keterangan lanjutan.

Menurutnya, proses tersebut sama sekali tidak dapat dikategorikan sebagai operasi tangkap tangan. Ia kembali menegaskan bahwa tidak ada penangkapan jaksa maupun pejabat lain di Purwakarta oleh Kejagung.

“Sekali lagi saya luruskan, tidak ada OTT seperti kabar yang beredar belakangan ini,” tambahnya.

Imbauan kepada Masyarakat

Lebih lanjut, Febrianto mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi, baik yang beredar di media sosial maupun melalui pesan berantai aplikasi WhatsApp. Ia menegaskan seluruh jajaran Kejari Purwakarta menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Penjelasan Lebih Lanjut Mengenai Isu OTT

Sebelumnya, beredar kabar yang menyebut Kejagung melakukan OTT terhadap empat orang di Kabupaten Purwakarta, terdiri dari satu pejabat Kejari, dua pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta, dan seorang pejabat Sekretariat DPRD. Informasi tersebut juga mengaitkan OTT dengan dugaan suap anggaran kegiatan DPRD Purwakarta serta menyebut adanya penjemputan pejabat di sejumlah lokasi.

Namun, Kejari Purwakarta memastikan kabar tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Pihak Kejari menegaskan bahwa semua tindakan yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan tidak ada indikasi penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi.

Kesimpulan

Pernyataan resmi dari Kejari Purwakarta menunjukkan bahwa isu OTT yang beredar adalah informasi yang tidak akurat. Pihak Kejari akan terus berkomitmen untuk menjaga transparansi dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Masyarakat diharapkan tetap waspada dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.