Kejati Sultra: Penindakan Satgas PKH Terhadap Tambang Masih Administratif

Penjelasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Terkait Penindakan Perusahaan Tambang

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Satuan Tugas Penataan Kelola Hutan (Satgas PKH) memberikan penjelasan mengenai mekanisme penindakan terhadap perusahaan pertambangan yang melakukan pelanggaran administratif di wilayah Bumi Anoa. Hal ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap aturan hukum yang berlaku.

Kasi Intel Kejati Sultra, Muhammad Ilham, menjelaskan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Satgas saat ini lebih mengedepankan fungsi pembinaan dan perbaikan tata kelola. Menurutnya, sanksi yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan tambang yang terindikasi melanggar aturan penggunaan kawasan hutan sejauh ini bersifat administratif.

"Perlu dipahami bahwa tindakan yang dilakukan melalui Satgas PKH ini fokus pada pemenuhan kewajiban administrasi. Jadi, sanksinya bukan bersifat pidana, melainkan sanksi administratif," ujar Muhammad Ilham saat memberikan keterangan di Kendari, Rabu 31 Desember 2025.

Muhammad Ilham menambahkan bahwa pendekatan administratif ini diambil untuk memastikan perusahaan-perusahaan tersebut segera melengkapi dokumen perizinan yang diperlukan, seperti IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) atau kewajiban pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Langkah ini dinilai lebih efektif untuk mempercepat pemulihan hak-hak negara tanpa harus melalui proses peradilan pidana yang panjang, selama pelanggaran yang dilakukan masih dalam ranah prosedur administratif.

Tujuan utama dari pendekatan ini adalah penataan. Kejaksaan ingin memastikan seluruh investasi di Sultra berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku, sehingga kontribusi terhadap daerah dan negara bisa optimal.

Pendekatan Administratif dalam Penindakan Pelanggaran

Berikut beberapa poin penting mengenai pendekatan administratif yang diterapkan oleh Kejaksaan Tinggi Sultra:

• Fokus pada Pembinaan:
  Satgas PKH lebih memprioritaskan upaya pembinaan dan perbaikan tata kelola perusahaan tambang daripada tindakan keras. Hal ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku.

• Sanksi Administratif:
  Sanksi yang diberikan bersifat administratif, bukan pidana. Ini mencakup tindakan seperti penundaan izin usaha, pembatasan aktivitas, atau denda administratif yang diberlakukan sesuai dengan ketentuan hukum.

• Pemenuhan Dokumen Perizinan:
  Perusahaan tambang diminta untuk melengkapi dokumen perizinan yang diperlukan, seperti IPPKH dan kewajiban pembayaran PNBP. Hal ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan penggunaan kawasan hutan.

• Mencegah Proses Peradilan Pidana:
  Dengan pendekatan administratif, proses peradilan pidana dapat dihindari selama pelanggaran masih dalam ranah prosedur administratif. Hal ini juga membantu mempercepat pemulihan hak-hak negara.

Pentingnya Kepatuhan Perusahaan Tambang

Meski demikian, pihak Kejati tetap mengingatkan agar seluruh pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) berkomitmen menyelesaikan kewajiban mereka tepat waktu guna menghindari sanksi yang lebih berat.

Pemenuhan kewajiban administratif tidak hanya berdampak pada kepatuhan hukum, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, penataan kawasan hutan dan pengelolaan sumber daya alam akan lebih terarah dan berkelanjutan.