Kembar Resmi

Dualisme di PBNU: Dua Kepemimpinan yang Bersaing

PBNU kini resmi memiliki dua pengurus besar. Kubu Kramat Raya dan kubu Hotel Sultan. Setelah KH Zulfa Mustofa ditetapkan sebagai penjabat ketua umum, KH Yahya Cholil Staquf yang menolak diberhentikan mengadakan sidang pleno PBNU. Di sisi lain, kubu Kramat Raya juga melakukan sidang pleno, sementara kubu Sultan melakukan kunjungan kerja pertama sebagai penjabat ketua umum.

Sidang pleno kubu Kramat Raya berlangsung dengan agenda Rapat Koordinasi Penanganan Kebencanaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Namun, dalam surat undangan yang diterima, acara kebencanaan tersebut ditempatkan di urutan tiga. Agenda utama adalah evaluasi program dan konsolidasi organisasi. Tampaknya, agenda ketiga hanya digunakan untuk membungkus agenda kedua agar tidak terlihat reaksioner atas situasi saat ini.

Awalnya, banyak orang mengira bahwa rapat pleno kubu Kramat Raya tidak akan dilaksanakan. Misalnya, karena kantor PBNU sudah diduduki oleh penjabat ketua umum. Namun, pada pukul 13.00, saya mendapatkan informasi bahwa rapat tersebut cukup ramai dan peserta sudah banyak yang hadir.

Gus Yahya memimpin rapat tersebut didampingi oleh Kiai Said Asrori, katib aam PBNU. Dukungan ke kedua kubu terlihat sama-sama besar, yang memperkuat kesimpulan bahwa dualisme PBNU telah resmi terjadi.

Dualisme di NU bukanlah hal baru. Pecahnya NU pernah terjadi beberapa kali sebelumnya. Namun, biasanya pecahan tersebut tidak bisa bertahan lama dan akhirnya padam sendiri. Seperti yang terjadi di PDI-Perjuangan, kelompok yang memisahkan diri tidak pernah menjadi penting.

Namun, kasus kali ini berbeda. Ini seperti belah semangka: kulitnya hijau, tetapi isi dalamnya sama. Bukan seperti belah durian. Motif yang mendasari kubu Kramat Raya terbagi menjadi dua. Pertama, mereka yang menjunjung tinggi disiplin organisasi dan taat AD/ART. Mereka mempertanyakan mengapa AD/ART dilanggar dan menginginkan muktamar yang dipercepat.

Motif kedua, mereka yang berpendapat bahwa NU membutuhkan sumber dana yang jelas dalam jumlah besar, yaitu lewat tambang batu bara. Dengan tambang itu, NU bisa mendapatkan uang hingga Rp 30 triliun atau bahkan Rp 60 triliun. Dengan demikian, budaya membuat proposal sumbangan akan hilang, serta mental tangan di bawah akan berkurang.

Kubu Sultan belum tentu menolak tambang batu bara. Belum ada pernyataan resmi dari mereka. Namun, KH Said Aqil Siroj, mantan ketua umum tanfidziyah PBNU, secara tegas meminta agar tambang tersebut dikembalikan ke pemerintah. Ia bahkan menyebut tambang tersebut sebagai barang haram, mengutip hasil bahtsul masail di pondok Tebuireng, Jombang.

Menurut Said Aqil, tambang batu bara lebih banyak merugikan daripada manfaatnya. Ia menyoroti bagaimana rais aam syuriah PBNU, seorang ulama yang dihormati, menjadi komisaris utama perusahaan tambang batubara. Sementara ketua umum tanfidziyah PBNU menjabat direktur utama.

Said Aqil khawatir pucuk pimpinan PBNU akan lebih fokus ke perusahaan tambang batubara daripada mengurus NU. Ia memberi contoh dirinya sendiri yang selama 11 tahun menjabat ketua umum tanpa punya tambang tetap bisa menjalankan program besar di NU.

Setelah resmi ada dualisme, ujung konflik masih belum terlihat. Bahkan, pangkalnya pun belum jelas. Yang menjadi penting adalah siapa yang menguasai gedung PBNU sembilan lantai di Jalan Kramat Raya dan siapa yang bisa menguasai Banser NU.

Banser, "sayap militer" Gerakan Pemuda Ansor, bisa menjadi kekuatan untuk penguasaan gedung Kramat Raya. Namun, Ansor dan Banser juga terbelah ke dua kubu. Sekjen PBNU yang diberhentikan Gus Yahya, Saifullah Yusuf, pernah menjabat ketua umum GP Ansor. Adik kandung Gus Yahya, Yaqut Cholil Qoumas, juga pernah menjadi ketua umum GP Ansor.

Kubu Sultan khawatir jika melalui muktamar yang dipercepat, Gus Yahya tetap terpilih. Hal ini karena mayoritas pengurus cabang dan wilayah NU diangkat oleh Gus Yahya.

Dengan demikian, tidak perlu berharap konflik di PBNU cepat teratasi. Yang perlu segera ditangani adalah bencana banjir bandang di Sumatera.