Kemenkum NTB dan Kemenko Deputi Bidkor HAM Bahas Perlindungan Pekerja Migran

Kunjungan Tim Kemenko Deputi Bidang Koordinasi HAM ke Kanwil Kemenkum NTB

Kamis (11/12) lalu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat (NTB) menerima kunjungan dari tim Kementerian Koordinator Deputi Koordinasi Pembangunan dan Kerja sama Hak Asasi Manusia (HAM). Kunjungan ini dilakukan untuk membahas berbagai kebijakan terkait pemenuhan dan perlindungan HAM bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Tim yang dipimpin oleh Pendah selaku Asisten Deputi Koordinasi Pembangunan dan Kerja sama HAM tersebut hadir dalam jumlah enam orang. Mereka diterima oleh Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Edward James Sinaga. Hadir pula Penyuluh Hukum Ahli Madya I Made Agus Suarjaya dan Regina Wiwin S, serta Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Suyanto Edi W.

Fokus pada Rancangan Peraturan Daerah

Dalam pertemuan tersebut, tim dari Kemenko Deputi Bidang Koordinasi HAM meminta masukan terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai perlindungan HAM Pekerja Migran Indonesia di Provinsi NTB. Hal ini menjadi fokus utama dalam diskusi yang berlangsung.

Selain itu, pertemuan juga membahas penguatan koordinasi dalam menyampaikan materi perlindungan PMI kepada masyarakat luas melalui peran penyuluh hukum. Edukasi dan sosialisasi penting dalam memastikan bahwa para pekerja migran mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan hak asasi manusia mereka.

Komitmen Kanwil Kemenkum NTB

Edward James Sinaga, Kadiv PPPH, menyampaikan apresiasi atas langkah kolaboratif ini dan menegaskan komitmen Kanwil dalam mendukung penyusunan regulasi yang berpihak pada perlindungan pekerja migran. Ia menekankan bahwa Kanwil Kementerian Hukum NTB siap memberikan masukan konstruktif agar kebijakan perlindungan HAM bagi Pekerja Migran Indonesia di NTB semakin kuat, terstruktur, dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Kolaborasi seperti ini sangat penting untuk memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di daerah," ujar Edward James Sinaga. Ia menambahkan bahwa sinergi lintas kementerian dan lembaga merupakan kunci untuk memastikan pemenuhan hak pekerja migran dapat berjalan optimal.

Diskusi yang Produktif

Diskusi yang berlangsung hangat dan produktif menandai komitmen bersama dalam memperkuat ekosistem perlindungan HAM bagi pekerja migran di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan regulasi dan kebijakan yang dibuat akan lebih efektif dan dapat memberikan perlindungan yang maksimal bagi PMI.

Dukungan dari Kepala Kanwil

Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan apresiasi atas sinergi tersebut dan mendorong agar kolaborasi ini terus diperkuat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan pemenuhan HAM di daerah. Dengan kerja sama yang baik antara berbagai pihak, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi semua warga, termasuk para pekerja migran.