Kementerian Haji dan Umrah Perangi Mafia Haji

Kementerian Haji dan Umrah Berkomitmen Memberantas Mafia Haji dan Umrah

Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menunjukkan komitmennya yang kuat dalam memberantas praktik mafia haji dan umrah, termasuk calo dan travel liar. Praktik-praktik ini dinilai merugikan jamaah dan mengganggu proses penyelenggaraan ibadah yang seharusnya berjalan lancar.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Haji dan Umrah RI, Zainal Abidin, setelah memberikan materi pembinaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Tengah di Swiss-Belhotel Palu, Jl Malonda, Kelurahan Buluri, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, pada Sabtu (3/1/2026).

Zainal Abidin menjelaskan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Agama RI merupakan amanah langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Tujuannya adalah untuk membenahi tata kelola penyelenggaraan haji dan umrah secara menyeluruh.

“Amanah Bapak Presiden untuk memberantas mafia-mafia perhajian yang ada selama ini memang menjadi tugas dan tuntutan beliau kepada kami,” ujar Zainal Abidin.

Ia menegaskan bahwa kementeriannya tidak akan memberikan ruang bagi oknum, calo, maupun pihak-pihak yang mencoba mengintervensi atau mengganggu proses penyelenggaraan haji dan umrah.

“Apabila ada oknum-oknum mafia yang mencoba mengintervensi atau mengganggu jalannya proses penyelenggaraan haji dan umrah, maka itu menjadi tugas kami untuk membersihkan seluruh oknum tersebut,” tegasnya.

Upaya Pemerintah dalam Mengawasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Zainal Abidin juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan monitoring langsung ke Arab Saudi untuk memastikan seluruh penyediaan akomodasi dan transportasi jamaah berjalan sesuai aturan, sekaligus menutup peluang praktik percaloan.

“Calo-calo sekarang tidak akan kami beri ruang. Saya sendiri kemarin ke Arab Saudi untuk memonitor seluruh penyediaan akomodasi dan transportasi di sana. Seluruh calo yang coba-coba cawe-cawe kita tutup peluangnya, termasuk travel-travel liar,” katanya.

Menurutnya, Kementerian Haji dan Umrah tidak akan membiarkan pihak-pihak tertentu mencari keuntungan pribadi dalam penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia.

“Kita tidak akan biarkan orang-orang bermain mencari pundi-pundi di dalam perhajian dan umrah,” ujarnya.

Pentingnya Integritas dan Profesionalisme dalam Pelayanan

Pada kesempatan tersebut, Zainal Abidin juga menekankan kepada seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Tengah agar bekerja dengan menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan pembinaan ASN tersebut turut dihadiri oleh Inspektur Wilayah III Kementerian Haji dan Umrah RI, Mulyadi Nurdin, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Tengah, Muchlis, serta para kepala kantor kabupaten dan kota se-Sulawesi Tengah.

Langkah-Langkah yang Dilakukan untuk Memastikan Keamanan Jamaah

Beberapa langkah yang dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umrah antara lain:

• Melakukan pengawasan ketat terhadap penyedia layanan haji dan umrah.
• Menutup akses bagi calo dan travel liar yang tidak memiliki izin resmi.
• Memastikan semua proses penyelenggaraan haji dan umrah berjalan sesuai aturan dan regulasi yang berlaku.
• Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja dan pelayanan yang diberikan oleh instansi terkait.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat memberikan perlindungan yang maksimal bagi jamaah haji dan umrah, serta memastikan bahwa ibadah tersebut dilaksanakan dengan baik dan tanpa adanya praktik yang tidak sehat.