Kemen P2MI Tandatangani MoU dengan Berbagai Mitra Strategis
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Kemen P2MI) yang baru berusia satu tahun resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan beberapa mitra strategis dalam acara yang digelar di Kantor KP2MI, Selasa, 2 Desember 2025.
Menteri P2MI Mukhtarudin memberikan keterangan pers seusai menandatangani MoU dan PKS tersebut. Dalam kesempatan ini, ia menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan wujud nyata pendekatan sistem terintegrasi hulu-hilir yang diperintahkan Presiden sejak pembentukan Kementerian ini pada 2024.
“Dua tugas pokok Presiden kepada kami adalah perlindungan menyeluruh dari sebelum berangkat hingga pulang, serta peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan vokasi berkualitas,” ujar Menteri Mukhtarudin.
Target Pemerintah untuk Pekerja Migran Berkualitas
Menurut Menteri Mukhtarudin, Indonesia sedang menuju puncak bonus demografi tahun 2030, sementara banyak negara maju mengalami aging population. Ia menilai ini sebagai peluang emas.
“Saat ini saja ada 350 ribuan lowongan resmi setiap tahun di luar negeri, tapi penyerapan kita masih rendah karena kompetensi dan bahasa. Target Presiden tahun 2026 kita harus berhasil tempatkan 500 ribu Pekerja Migran berkualitas. Itu quick win kita,” tegas Muktarudin.
Ia juga menegaskan bahwa masih ada calon Pekerja Migran non-prosedural yang perlu diperhatikan. Untuk itu, ia meminta agar dilakukan rekrutmen bersih, pelatihan berstandar internasional, dan peran aktif desa lewat program Desmigratif.
Eks Kepala Daerah Siap Bantu Kemen P2MI
Ketua Umum Perpukadesi, Jenderal TNI (Purn) Bibit Waluyo, menyatakan ratusan mantan gubernur, bupati, dan wali kota yang tergabung dalam Perpukadesi siap memanfaatkan sisa umur dan pengalaman mereka untuk membantu Kemen P2MI.
“Kami yang sudah purnabakti ini masih ingin berkontribusi. Kami tahu betul kondisi di desa-desa sangat memprihatinkan, pemuda-pemudi susah cari kerja. Kami tidak tega,” ungkap Bibit Waluyo.
Bibit menambahkan bahwa Perpukadesi akan membantu dari rekrutmen, pelatihan, penempatan, hingga ketika pekerja migran pulang ke tanah air. “Ketika mereka pulang, tidak boleh nganggur lagi. Yang terampil kesehatan kami arahkan ke puskesmas atau RSUD, yang manufaktur ke pabrik lokal, dan seterusnya. Dari desa sampai nasional, kami ikut membantu Pak Menteri,” tegas Bibit.
Kemen P2MI Jadi Kementerian Pertama yang Teken MoU dengan Bawaslu
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyebut penandatanganan MoU ini sangat strategis menjelang tahapan Pemilu 2029 yang dimulai tahun 2027. “Ada sekitar 4 juta WNI di luar negeri yang masuk DPT. Hak pilih mereka adalah hak konstitusional. Kita harus pastikan mereka bisa nyoblos dengan luber dan jurdil,” kata Rahmat Bagja.
Bagja mengapresiasi Kemen P2MI sebagai kementerian pertama di Kabinet Merah Putih yang menandatangani MoU dengan Bawaslu. “Ini menunjukkan komitmen tinggi pemerintah melindungi hak politik pekerja migran Indonesia yang ada di Luar Negeri,” ujar Bagja.
Kerja sama Bawaslu dan KP2MI ini akan fokus pada pendaftaran pemilih yang akurat, sosialisasi dan pendidikan pemilih secara masif, serta pencegahan pelanggaran pemilu sejak 2026–2027.
Visi Kemen P2MI untuk Migran Aman dan Ekonomi Daerah Berkembang
Dengan motto "Migran Aman, Masyarakat Sejahtera, Indonesia Maju", Menteri Mukhtarudin menegaskan bahwa MoU dan PKS hari ini bukan sekadar seremonial, melainkan kontrak moral untuk segera mengeksekusi program nyata di lapangan, terutama melalui peran aktif pemerintah daerah dan desa.
“Kita tidak boleh lagi ‘asal menempatkan’. Kita harus menempatkan para Pekerja Migran kita yang kompeten, berbahasa, dan terlindungi, sehingga ketika pulang mereka jadi motor penggerak ekonomi daerah,” pungkas Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar