Kepala BGN Laporkan Anggaran MBG Papua Rp25 Triliun ke Prabowo

Kepala BGN Laporkan Anggaran MBG Papua Rp25 Triliun ke Prabowo

Anggaran MBG Papua Mencapai Rp25 Triliun, Tiga Kali Lipat Lebih Besar Dibanding Jawa

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua diperkirakan mencapai Rp25 triliun. Angka ini tiga kali lipat lebih besar dibandingkan anggaran yang diberikan untuk wilayah Jawa dengan jumlah penerima manfaat yang sama.

Dalam rapat bersama kepala daerah se-Papua, Selasa (16/12/2025), Dadan menjelaskan bahwa tingginya indeks kemahalan di Papua menyebabkan biaya MBG jauh lebih besar dibandingkan daerah lain. Dengan total penerima manfaat sekitar 750 ribu anak, dana yang akan turun ke Papua bisa mencapai Rp25 triliun, sedangkan di Jawa hanya sebesar Rp7,5 triliun.

“Ini karena indeks kemahalan di Papua,” ujar Dadan dalam rapat tersebut.

Harga Beras di Papua Masih Tinggi

Data Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan per 4 Desember 2025 menunjukkan harga beras di Papua masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). HET beras medium di Papua dan Maluku ditetapkan Rp15.500/kg, namun di Papua Pegunungan harga mencapai Rp23.000/kg.

Di Papua Tengah, harga beras medium mencapai Rp17.200/kg, sementara di Papua sendiri seharga Rp16.700/kg. Bahkan, beras premium di Papua Pegunungan tembus Rp27.000/kg.

Plt Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sarwo Edhy, menegaskan bahwa harga beras nasional relatif stabil, kecuali di Papua. “Harga beras nasional sekarang sudah relatif normal ya, kecuali di Papua. Papua memang agak tinggi,” ujarnya.

Pedagang di Pasar Pahraa Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, juga berharap pemerintah segera mengendalikan harga bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru. “Sementara aman, tidak tahu ada lonjakan permintaan nanti, kami harap pemerintah ambil kebijakan,” kata Roy (50), pedagang beras di Pasar Pahraa Sentani.

Target 2.500 SPPG di Papua

Presiden Prabowo menanyakan perkembangan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah berdiri di Papua. “Tapi berarti sekarang yang sudah ada baru 100?” tanya Prabowo.

Dadan menjawab, hingga kini ada 179 SPPG, terdiri dari 65 di Papua, 42 di Papua Barat, 8 di Papua Selatan, 30 di Papua Tengah, 5 di Papua Pegunungan, dan 28 di Papua Barat Daya.

Prabowo kemudian menekankan target realistis pembangunan SPPG. “Anda katakan Maret, tapi kondisi fisik tidak mudah. Kita berharap 17 Agustus 2026 semua 2.500 SPPG di Papua sudah berfungsi,” ujar Prabowo.

750 Ribu Anak Jadi Penerima MBG

Program MBG ditujukan untuk 750 ribu anak penerima manfaat di Papua. Tingginya harga bahan pokok membuat biaya per anak jauh lebih besar dibandingkan Jawa. Dadan menegaskan kesiapan BGN menjalankan arahan Presiden. “Siap Pak Presiden,” kata Dadan.

Investor Tertarik Bangun SPPG

Dalam rapat, Dadan juga melaporkan adanya minat investor untuk terlibat. “Sudah ada 275 investor mendaftar di Pemda, totalnya sekitar 300 investor akan membangun SPPG di Papua,” jelasnya.

Fakta Penting MBG Papua

Berikut adalah beberapa fakta penting tentang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua:

  • Proyeksi anggaran MBG Papua: Rp25 triliun
  • Anggaran MBG Jawa untuk jumlah penerima sama: Rp7,5 triliun
  • Penerima manfaat MBG di Papua: 750 ribu anak
  • Unit layanan gizi yang sudah berdiri per Desember 2025: 179 SPPG
  • Target berfungsi penuh Agustus 2026: 2.500 SPPG
  • Harga beras medium di Papua Pegunungan (di atas HET Rp15.500/kg): Rp23 ribu/kg
  • Harga beras premium di Papua Pegunungan (di atas HET Rp15.800/kg): Rp27 ribu/kg

Anggaran jumbo Rp25 triliun untuk MBG Papua mencerminkan tantangan nyata harga pangan di timur Indonesia. Publik menanti, apakah target 2.500 SPPG Agustus 2026 benar-benar terwujud demi gizi anak Papua yang kini harus menanggung harga beras jauh di atas HET.

Diskusi Pembaca

Belum ada komentar

Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!

Tambah Komentar
Email tidak akan dipublikasikan