Kepala BNPB Janjikan Dukungan Penuh untuk Pemulihan Bireuen Pasca Banjir

Komitmen Pemerintah Pusat dalam Penanganan Dampak Banjir di Bireuen

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus mendampingi Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam penanganan dampak banjir besar hingga kondisi masyarakat benar-benar pulih. Pernyataan ini disampaikan saat pertemuan antara Kepala BNPB dengan Bupati Bireuen Mukhlis pada Rabu, 24 Desember 2025.

Dalam pertemuan tersebut, Suharyanto menekankan bahwa pendampingan tidak hanya dilakukan pada masa tanggap darurat, tetapi juga berlanjut hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. “Kalau kita bersatu, semuanya bisa. Dari 18 kabupaten/kota terdampak, kini tersisa 16. Kami akan terus mendampingi pemerintah daerah dan masyarakat sampai kondisi benar-benar membaik,” ujar Suharyanto.

Ia memastikan seluruh kebutuhan daerah selama masa tanggap darurat akan difasilitasi. Menurutnya, BNPB tidak hanya menyalurkan bantuan satu kali, melainkan melakukan pendampingan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan di lapangan.

Fokus Utama: Pemulihan Infrastruktur

Salah satu fokus utama yang dibahas adalah pemulihan infrastruktur. BNPB mencatat sebanyak 12 jembatan mengalami kerusakan akibat banjir. Untuk jembatan besar, seperti Jembatan Kuta Blang dan beberapa jembatan utama lainnya, penanganan akan dilakukan langsung oleh pemerintah pusat dan saat ini masih menunggu terbitnya Instruksi Presiden (Inpres).

“Setelah Inpres terbit, penanganan akan melibatkan seluruh kementerian dan lembaga terkait, bukan hanya BNPB,” kata Suharyanto.

Sementara itu, jembatan-jembatan kecil diminta untuk segera dibangun. Pemerintah pusat, kata dia, siap menanggung biaya pembangunan maupun penyewaan alat berat apabila diperlukan agar akses masyarakat dapat segera pulih.

Fleksibilitas dalam Pembangunan Hunian Sementara

BNPB juga memberikan fleksibilitas dalam pembangunan hunian sementara (huntara). Huntara dapat dibangun di atas tapak rumah warga atau lahan milik masyarakat sendiri, selama dinilai aman dari potensi banjir dan tidak harus terpusat dalam satu lokasi.

Bagi warga yang memilih tinggal sementara di rumah kerabat atau tetangga, pemerintah menyiapkan bantuan dana penghunian sebesar Rp600 ribu per bulan per kepala keluarga.

“Pembangunan huntara tidak perlu menunggu seluruh data terkumpul. Jika bisa dibangun sekarang, maka bangun sekarang,” tegasnya.

Tambahan Personel untuk Pembersihan Lumpur

Selain infrastruktur dan hunian, BNPB juga akan menambah personel untuk membantu pembersihan lumpur di wilayah terdampak banjir. Bupati Bireuen Mukhlis menyampaikan bahwa sejumlah kecamatan masih tertutup lumpur dengan ketebalan mencapai satu meter. Kondisi tersebut menyulitkan warga, khususnya masyarakat kurang mampu, untuk membersihkan rumah dan pekarangan.

“Jika hanya mengandalkan kemampuan pemerintah kabupaten, kami sangat kewalahan. Kami berharap ada solusi agar masyarakat dapat segera kembali ke rumah,” ujarnya.

Mukhlis menambahkan, sebagian pengungsi memilih pulang meski rumah belum sepenuhnya layak huni, sementara sebagian lainnya masih bertahan di lokasi pengungsian.

Aspirasi Masyarakat

Aspirasi juga disampaikan Keuchik Gampong Kubu, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Razali. Ia meminta percepatan perbaikan jembatan, normalisasi tebing sungai, pencetakan sawah, serta perhatian terhadap akses pendidikan anak-anak agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan.

“Kami belum pernah mengalami banjir separah ini. Kami berharap penanganan dapat dilakukan secepatnya agar kehidupan masyarakat kembali normal,” ujar Razali.

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat

BNPB memastikan seluruh masukan tersebut akan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat, termasuk yang telah disampaikan kepada Presiden, guna mempercepat pemulihan Kabupaten Bireuen pascabencana.