Kepala Daerah Aceh Didesak Percepat Data Rumah Terdampak Bencana

Percepatan Pengumpulan Data Rumah Terdampak Bencana di Aceh

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan pentingnya percepatan pengumpulan dan penyampaian data rumah terdampak bencana oleh para kepala daerah di Aceh. Data tersebut menjadi dasar utama dalam penyaluran bantuan hunian serta pemulihan masyarakat.

“Yang dari Aceh mohon kalau bisa lebih cepat lagi karena jangan sampai masyarakat menyalahkan pemerintah karena tidak cepat. Padahal pemerintah menunggu data itu. Oleh karena itu data ini kuncinya pertama kali adalah dari para bupati dan wali kota,” ujar Tito dalam keterangan resmi.

Tito menegaskan bahwa kecepatan dan akurasi data menjadi kunci dalam penanganan hunian pasca-bencana. Klasifikasi kerusakan rumah dibagi menjadi tiga tingkat, yaitu rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat.

Berdasarkan data per 27 Desember, pemerintah mencatat sebanyak 68.850 rumah rusak ringan, 37.520 rumah rusak sedang, dan 56.108 rumah rusak berat di tiga provinsi terdampak. Sementara data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan total rumah terdampak mencapai sekitar 213.000 unit, mengingat kondisi lapangan yang masih dinamis.

Untuk rumah rusak ringan dan rusak sedang, pemerintah menyalurkan bantuan biaya melalui BNPB masing-masing sebesar Rp15 juta dan Rp30 juta. Data hunian tersebut juga menjadi dasar Kementerian Sosial dalam menyalurkan bantuan tambahan berupa Rp3 juta untuk pengadaan isi rumah serta Rp5 juta untuk pemulihan ekonomi keluarga.

Adapun untuk rumah rusak berat dan rumah yang hilang, pemerintah menyiapkan skema penggantian hunian melalui penyediaan hunian sementara maupun pemberian dana tunggu hunian (DTH).

Tito menegaskan bahwa seluruh skema bantuan tersebut sepenuhnya bergantung pada ketersediaan dan kelengkapan data dari daerah. “Tapi semuanya adalah data. Kami sudah beberapa kali rapat dan rekan-rekan kepala daerah selalu yang kami minta tolong bantu cepat datanya,” ujarnya.

Menurut Tito, pengumpulan data di Sumatra Barat dan Sumatra Utara telah berjalan relatif cepat, sementara dari Aceh masih perlu percepatan. Ia menekankan bahwa sumber awal data berada di tingkat kabupaten dan kota.

Dalam kondisi tertentu, seperti wilayah yang dokumen kependudukannya hilang akibat bencana, pemerintah mengambil langkah percepatan dengan menugaskan kepala kampung untuk mendata rumah rusak ringan, sedang, dan berat. Data tersebut kemudian diverifikasi oleh bupati dengan pendampingan Kapolres dan Kajari setempat.

“Kepala kampung membuat daftar rumah rusak ringan, rusak sedang, rusak berat. Setelah itu diserahkan kepada bupati, lalu dibantu Kapolres dan Kajari untuk mengkroscek dan ditandatangani bersama,” jelas Tito.

Ia menambahkan bahwa pengumpulan data tidak harus menunggu lengkap seluruhnya dan dapat dilakukan secara bertahap. Data yang telah masuk dapat langsung diserahkan ke BNPB untuk diproses, sementara data tambahan menyusul kemudian.

“Ini akan berdampak besar karena bantuan untuk rumah rusak ringan dan sedang dapat mengurangi pengungsian. Kami hitung sekitar 60 persen warga bisa keluar dari pengungsian,” ujar Tito.

Sebagai contoh, Tito menyebut Kabupaten Tapanuli Selatan yang dinilai berhasil mempercepat penyaluran bantuan berkat ketersediaan data, sehingga jumlah pengungsi berkurang dari 21 ribu orang menjadi sekitar 4 ribu orang.

“Untuk itu saya mohon dengan hormat kepada Pemerintah Aceh, pak gubernur, pak wakil gubernur, dan para bupati di 18 kabupaten terdampak agar secepat mungkin menyampaikan datanya,” kata Tito.

Langkah-Langkah Penyelarasan Data

• Pemetaan Kerusakan Rumah: Data diklasifikasikan menjadi tiga tingkat, yaitu rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat.
• Proses Verifikasi: Data yang dikumpulkan oleh kepala kampung diverifikasi oleh bupati dengan bantuan Kapolres dan Kajari setempat.
• Penyaluran Bantuan: Untuk rumah rusak ringan dan sedang, bantuan diberikan melalui BNPB masing-masing sebesar Rp15 juta dan Rp30 juta.
• Pemulihan Ekonomi: Kementerian Sosial memberikan bantuan tambahan berupa Rp3 juta untuk pengadaan isi rumah dan Rp5 juta untuk pemulihan ekonomi keluarga.
• Hunian Sementara: Untuk rumah rusak berat dan hilang, pemerintah menyiapkan hunian sementara atau dana tunggu hunian (DTH).
• Percepatan Data: Pengumpulan data dapat dilakukan secara bertahap, dengan data yang masuk langsung diproses oleh BNPB.

Pentingnya Kecepatan Data dalam Penanganan Bencana

Kecepatan dan akurasi data sangat krusial dalam proses penanganan bencana. Tanpa data yang lengkap dan tepat waktu, penyaluran bantuan akan terhambat, sehingga masyarakat terdampak tidak bisa segera pulih. Menteri Tito menekankan bahwa data merupakan fondasi utama dalam semua langkah penanganan bencana.