Kepala Daerah Tekankan Persetujuan Bersama untuk Pinjaman

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Pertimbangkan Pinjaman Daerah untuk Infrastruktur

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) sedang mempertimbangkan opsi pinjaman daerah sebagai salah satu sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur penting. Namun, kebijakan ini harus melalui proses yang terstruktur dan disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Hal tersebut disampaikan oleh Bupati SBT, Fachri Husni Alkatiri, setelah menghadiri rapat paripurna penyampaian Nota Pengantar Keuangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026, pada Jumat (12/12/2025) malam.

Menurutnya, secara aturan, pinjaman daerah wajib masuk dalam pembahasan APBD karena menjadi bagian dari Peraturan Daerah. Meski begitu, pembahasan bisa dilakukan secara bertahap dan disesuaikan seiring perjalanan anggaran.

Sekarang ini bisa saja dibahas oleh teman-teman DPRD. Sambil jalan pun masih bisa, nanti kita lakukan penyesuaian di tengah jalan, ujarnya.

Fachri menjelaskan bahwa keputusan untuk mengambil pinjaman daerah sepenuhnya bergantung pada kebutuhan dan prioritas pembangunan. Jika pihaknya ingin mengejar percepatan pembangunan infrastruktur strategis, maka opsi pinjaman tetap terbuka.

Kalau kita ingin mengejar beberapa infrastruktur penting, boleh saja. Tapi tentu selalu ada risiko. Kalau kita pinjam, berarti ke depan anggaran kita langsung dipotong untuk cicilan, jelasnya.

Sebaliknya, jika Pemda memilih tidak melakukan pinjaman, maka pemerintah akan fokus menyiapkan dokumen perencanaan seperti Detail Engineering Design (DED), Feasibility Study (FS), serta perizinan, agar pembangunan dapat dibiayai melalui APBD pada tahun berikutnya.

Kalau kita tidak pinjam, kita siapkan dulu dokumen perencanaan secara baik. Tahun depan bisa saja kita pakai APBD, jelasnya.

Fachri menegaskan bahwa APBD bukan hanya keputusan kepala daerah, melainkan hasil kesepakatan bersama DPRD. Oleh karena itu, seluruh kebijakan strategis, termasuk pinjaman daerah, harus diputuskan secara kolektif.

APBD ini kan perda. Teman-teman Dewan juga kalau melihat itu penting untuk menjawab kebutuhan infrastruktur masyarakat, ya boleh. Saya tidak ada masalah, tegasnya.

Lebih lanjut dirinya mengakui, bahwa pemerintah daerah tidak bisa keluar dari batas kemampuan anggaran yang tersedia. Banyaknya persoalan daerah harus ditangani secara bertahap sesuai prioritas dan kapasitas fiskal.

Semua masuk dalam perhatian kita, tapi kita juga tidak bisa melampaui kemampuan anggaran. Kalau anggaran tersedia, tidak ada kata tidak untuk kepentingan masyarakat, tutupnya.

Pertimbangan dan Risiko dalam Pengambilan Pinjaman Daerah

Pengambilan pinjaman daerah membawa sejumlah risiko yang perlu dipertimbangkan dengan matang. Salah satunya adalah pengurangan anggaran di masa mendatang untuk cicilan pinjaman. Hal ini dapat membatasi alokasi dana untuk proyek lain yang juga penting.

Selain itu, pinjaman daerah juga memerlukan persiapan yang matang, termasuk dalam hal perencanaan dan analisis kelayakan. Tanpa persiapan yang baik, risiko gagalnya proyek atau penggunaan dana yang tidak efektif meningkat.

Namun, jika dilakukan dengan tepat dan didukung oleh rencana jangka panjang, pinjaman daerah dapat menjadi alat yang efektif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Ini sangat penting, terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks dan beragam.

Proses Kolaboratif dengan DPRD

Proses pengambilan keputusan terkait pinjaman daerah tidak bisa dilakukan sendirian oleh pemerintah daerah. Keterlibatan DPRD sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan masyarakat dan kepentingan umum.

DPRD memiliki peran penting dalam memberikan persetujuan, memastikan transparansi, dan menjaga akuntabilitas dalam penggunaan dana. Dengan demikian, kebijakan yang diambil akan lebih berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Persiapan Dokumen Perencanaan

Jika keputusan akhirnya tidak memilih pinjaman daerah, pemerintah daerah akan fokus pada persiapan dokumen perencanaan. Hal ini mencakup detail engineering design, feasibility study, dan perizinan yang diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien dan sesuai standar.

Persiapan yang baik akan memudahkan pengajuan anggaran melalui APBD di tahun berikutnya. Selain itu, hal ini juga akan membantu dalam menghindari hambatan teknis atau administratif saat pelaksanaan proyek.

Prioritas Pembangunan

Kebijakan pembangunan harus selalu berlandaskan prioritas yang jelas. Pemerintah daerah perlu menilai mana yang lebih mendesak dan layak untuk dibiayai. Dengan demikian, dana yang tersedia dapat digunakan secara optimal dan efektif.

Pembangunan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan proyek fisik, tetapi juga dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, semua keputusan harus diambil dengan pertimbangan yang matang dan berdasarkan data yang akurat.

Kesimpulan

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur tetap terbuka terhadap opsi pinjaman daerah sebagai sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur. Namun, kebijakan ini harus melalui proses yang terstruktur dan disepakati bersama DPRD. Dengan demikian, keputusan yang diambil akan lebih efektif dan berkelanjutan, serta dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal.