Keputusan Politik: Warisan Abadi

Kritik terhadap Kebijakan Pemerintah dan Dampaknya pada Masyarakat

Kritik terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah sering kali menjadi langkah penting dalam menciptakan kehidupan masa depan yang lebih baik. Hal ini karena kebijakan yang diskriminatif dan mengorbankan beberapa golongan dapat menyebabkan dampak jangka panjang yang nyata. Seperti warisan, kebijakan politik yang diambil hari ini memiliki pengaruh besar terhadap sistem kehidupan masyarakat di masa depan.

Sayangnya, sebagian besar masyarakat masih belum sepenuhnya menyadari bahwa keputusan politik bisa memengaruhi kehidupannya bahkan generasi setelah dirinya. Oleh karena itu, penulis ingin memberikan contoh terkait dengan pengambilan kebijakan yang diskriminatif dan dampaknya yang tidak ideal.

Dengan pendekatan feminist audit, kita akan melihat sejauh mana keputusan politik memengaruhi hajat hidup masyarakat, baik dalam tatanan kehidupan maupun stigma yang berlaku. Penulis menggunakan studi kasus di Tiongkok terkait kebijakan diskriminatif terhadap perempuan, sebagai bahan refleksi untuk tetap peduli terhadap kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah.

Kebijakan Satu Anak di Tiongkok

Pemerintah Tiongkok terus mengambil kebijakan diskriminatif bagi perempuan, terutama terkait kepemilikan anak. Sejak tahun 1979, Deng Xiaoping mengeluarkan kebijakan satu anak sebagai respons dari tingginya kelahiran anak. Fenomena ini adalah akibat dari kebijakan Presiden sebelumnya, Mao Zedong, yang melihat kuantitas jumlah penduduk sebagai kekuatan besar untuk negara, terutama dalam bidang ekonomi.

Kebijakan satu anak yang diambil di masa pemerintahan Deng Xiaoping awalnya disampaikan sebagai anjuran, namun pelanggaran kebijakan ini memiliki sanksi seperti pembayaran denda atau aborsi. Kebijakan ini berdampak pada keputusan untuk mengaborsi bayi berdasarkan jenis kelamin yang dikenal sebagai sex-selective abortion. Janin laki-laki lebih diprioritaskan dalam proses ini, yang kemudian memengaruhi ketidakseimbangan rasio laki-laki dan perempuan di Tiongkok.

Kondisi ini menciptakan gender gap yang berdampak pada masalah di kemudian hari, seperti surplus jumlah laki-laki yang membuat sulit bagi laki-laki menemukan pasangan, terutama di daerah pedesaan.

Perubahan Kebijakan dan Dampaknya pada Perempuan

Pada tahun 2016, saat dipimpin oleh Xi Jinping, Pemerintah Tiongkok mengeluarkan kebijakan dua anak untuk menggantikan kebijakan sebelumnya. Namun, kebijakan ini belum memenuhi target hingga 2021, sehingga diganti dengan kebijakan tiga anak. Kebijakan tiga anak ini mendapat tanggapan yang kontradiktif dan dianggap diskriminatif terhadap perempuan.

Perempuan Tiongkok, terutama yang aktif berkarier di perkotaan, merasa terbebani oleh kebijakan ini. Biaya hidup yang mahal menjadi salah satu alasan utama. Efek dari kebijakan-kebijakan ini menjadikan Tiongkok sampai hari ini memiliki populasi laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Kondisi ini menjadi salah satu alasan dalam penciptaan ungkapan "perempuan sisa" atau sheng nu (剩女).

Perempuan sisa adalah ungkapan bagi perempuan Tiongkok yang berusia di atas 27 tahun tetapi belum menikah. Ungkapan ini hadir akibat dari pengambilan kebijakan yang timpang oleh pemangku kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang diambil beberapa dekade belakang terbukti memberikan akibat jangka panjang bagi perempuan.

Pendekatan Feminist Audit dan Evaluasi Kebijakan

Dengan pendekatan feminist audit ala Christina Enloe, kita dapat melihat bagaimana kebijakan yang tidak mengakomodir nilai keadilan dan feminisme cenderung diskriminatif. Keberadaan pendekatan ini bertujuan untuk melahirkan evaluasi dan investigasi kebijakan yang man oriented.

Enloe mengaitkan pendekatan ini dengan isu-isu militeristik, seperti kepemilikan senjata, namun ternyata feminist audit dapat digunakan sebagai pisau analisis secara komprehensif dalam keputusan pemilik kuasa. Hal ini karena dikotomi kelompok laki-laki sebagai pelindung dan kelompok perempuan sebagai yang dilindungi menjadi narasi yang dinormalisasikan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Normalisasi kebijakan yang bias gender dan sarat akan nilai patriarki serta diskriminatif merupakan bentuk dominasi maskulinitas atau kebijakan yang man oriented. Oleh karena itu, evaluasi dan investigasi kebijakan terkait kebijakan satu, dua maupun tiga anak yang diambil oleh Pemerintah Tiongkok dengan pendekatan feminis merupakan upaya untuk melawan dominasi tersebut.

Perempuan sebagai Pihak yang Paling Dirugikan

Perempuan selalu menjadi pihak yang paling dirugikan, terutama dalam kondisi krisis. Dalam proses kelahiran anak, perempuan berperan langsung. Sejatinya, perempuan seharusnya memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan hidupnya, termasuk menikah atau tidak, memiliki anak atau tidak, serta persoalan ranah private lainnya.

Normalisasi kebijakan satu, dua maupun tiga anak merupakan bentuk diskriminasi yang diusung oleh Pemerintah Tiongkok. Kebijakan-kebijakan ini secara berkelanjutan menempatkan perempuan sebagai pihak yang paling dirugikan. Anggapan "perempuan sisa" adalah bentuk kekerasan kultural dan struktural yang tercipta dari kebijakan pemerintah yang turut dilanggengkan oleh masyarakat.

Perempuan yang kemudian mengambil peran biologis paling lama dalam proses kelahiran anak ditempatkan sebagai pihak yang tidak memiliki kuasa atas apa pun, termasuk mengambil kebijakan atas dirinya sendiri.

Refleksi dan Harapan untuk Masa Depan

Refleksi hari ini bukan hanya tentang menghadirkan perempuan dalam setiap kebijakan, tetapi juga menghadirkan perempuan dalam diskusi pengambilan kebijakan sebagai keharusan. Menempatkan perempuan dalam posisi pengambil kebijakan tanpa menekan keleluasan perempuan dalam berpolitik adalah sebuah keharusan.

Menjadikan perempuan sebagai pengambil kebijakan hanya untuk menutup kuota perempuan di kursi-kursi tertentu adalah bentuk diskriminasi baru. Perempuan hanya diberikan kursi tetapi tidak diberikan ruang yang setara dan berkeadilan.

Upaya evaluasi kebijakan diskriminatif dan bias gender adalah jalan panjang perjuangan, bukan hanya untuk kaum perempuan tetapi untuk semua golongan. Perempuan memiliki kesempatan yang sama terutama dalam ranah politik demi membawa rasa keadilan, bukan semata rasa keterwakilan.

Hal paling urgen dari tulisan ini adalah memberikan kesadaran bahwa kehidupan kita hari ini adalah hasil dari keputusan-keputusan politik pemerintah di masa yang akan datang. Kondisi dan sistem kehidupan di masa yang akan datang adalah hasil dari keputusan-keputusan politik pemerintah saat ini.

Seharusnya kita mampu lebih peduli terhadap kehidupan generasi setelah kita, diawali dengan kepekaan kita terhadap kondisi politik dewasa ini. Selayaknya warisan, jangan meninggalkan warisan buruk dan yang menyengsarakan generasi setelah kita.