Keresahan Warga TPU Kebon Nanas Terhadap Rencana Penggusuran

Warga TPU Kebon Nanas Menggelar Aksi Unjuk Rasa di DPRD DKI Jakarta

Warga yang selama ini tinggal di Taman Pemakaman Umum (TPU) Kebon Nanas, Jakarta Timur, menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Gambir Jakarta Pusat, Senin (8/12/2025). Aksi ini merupakan kelanjutan dari protes sebelumnya yang dilakukan di Balai Kota DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Mereka menunjukkan kekecewaan terhadap rencana penggusuran yang dianggap tidak manusiawi.

Ari Subagyo Wibowo, Ketua Umum Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia, menilai kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk merelokasi warga yang telah tinggal puluhan tahun di kawasan TPU Kebon Nanas dengan alasan mengembalikan fungsi makam justru memicu ketidakpuasan dan penolakan keras dari warga. Ia menyatakan bahwa kebijakan tersebut tidak dilakukan melalui dialog yang bermakna dan solusi yang layak.

"Kebijakan yang diambil tanpa dialog bermakna dan solusi yang manusiawi ini dinilai hanya akan memindahkan persoalan, bukan menyelesaikannya," ujar Ari.

Menurut Ari, mayoritas warga telah tinggal di area tersebut selama lebih dari 20 tahun dan bergantung sepenuhnya pada lingkungan tersebut untuk keberlangsungan hidup mereka. "Sebagian besar bekerja sebagai pemulung dan penjaga makam dengan penghasilan harian hanya berkisar Rp 15.000 sampai Rp20.000," tambahnya.

Selama ini, warga mampu bertahan hidup dan menyekolahkan anak-anak karena tidak terbebani biaya kontrakan rumah. Namun, relokasi dianggap tidak realistis karena penghasilan warga jauh dari cukup untuk membayar biaya kontrakan atau Rusun. Selain itu, ruang yang tersedia tidak sesuai dengan aktivitas ekonomi warga.

Jenis pekerjaan warga di TPU Kebon Nanas antara lain pemulung, tukang kayu, serta pengurus makam sehingga tidak bisa jauh dari pemakaman. "Pemprov DKI perlu mempertimbangkan kondisi kesiapan warga dengan mengutamakan dialog terbuka agar dapat memahami dengan betul yang sebenarnya dibutuhkan oleh warga," tegas Ari.

Tidak hanya itu, Ari juga menyoroti ancaman terhadap masa depan anak-anak yang saat ini sedang bersekolah. "Anak-anak adalah korban pertama dari kebijakan yang tidak mempertimbangkan kemanusiaan," katanya.

Menurutnya, sudah terlalu sering rakyat kecil dikorbankan atas nama pembangunan. Warga TPU Kebon Nanas merupakan penduduk DKI Jakarta yang harus diperjuangkan kesejahteraan hidupnya oleh pemerintah. "Mereka adalah manusia, orang tua yang bekerja keras, dan anak-anak yang berhak atas masa depan," tuturnya.

Perlu Transparansi dan Solusi yang Adil

Ali Lubis, legislator Komisi D DPRD Jakarta, meminta Pemprov DKI Jakarta dapat membuktikan hak kepemilikan TPU Kebon Nanas sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Transparansi ini penting agar warga tidak diperlakukan sebagai beban yang harus disingkirkan tanpa penjelasan yang adil.

"Solusi bukan memindahkan rakyat miskin dari pandangan mata, tetapi memberikan perlindungan dan jaminan hidup yang layak, sebagaimana mandat konstitusi dan Undang Undang Perumahan yang mewajibkan negara menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi seluruh warga, terutama warga berpenghasilan rendah," jelasnya.

Sementara itu, Legislator DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo akan memanggil jajaran Eksekutif dan para pihak terkait untuk melakukan audiensi. "Kami pastikan untuk menyuarakan dan memberikan solusi terbaik dari aspirasi rakyat ini," kata dia.