Kereta Cepat Whoosh Dibantai, Utang Rp120 Triliun dan Isu Subsidi PSO

Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung Kembali Jadi Perhatian

Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali menjadi perhatian publik. Kali ini bukan soal kecepatan perjalanan atau fasilitas layanan, melainkan beban utang pembangunan yang mencapai US$ 7,2 miliar atau setara Rp 120 triliun. Besarnya kewajiban finansial proyek strategis nasional tersebut memunculkan perdebatan di tengah masyarakat, terutama terkait sumber dana pembayaran utang yang mayoritas berasal dari pinjaman luar negeri.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak ingin menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung untuk melunasi kewajiban tersebut. Ia menyebut dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sebelumnya masuk ke kas negara kini dialihkan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). “Seluruh dividen masuk ke Danantara, dan Danantara dinilai cukup mampu untuk menanggung pembayaran. Jadi arahnya bukan APBN,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Ditjen Pajak, Oktober lalu.

Mayoritas Dibiayai Pinjaman China

Berdasarkan data resmi, total investasi pembangunan KCJB mencapai sekitar 7,27 miliar dolar AS, dengan 75 persen di antaranya dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB). Skema pinjaman tersebut menggunakan bunga tetap sebesar 2 persen per tahun selama 40 tahun, angka yang dinilai relatif tinggi dibanding proposal Jepang yang hanya menawarkan bunga 0,1 persen. Besarnya porsi pinjaman ini membuat pemerintah kini harus berhati-hati menentukan strategi pembayaran agar tidak membebani keuangan negara di masa depan.

Negosiasi Intensif dengan China

Pemerintah Indonesia saat ini tengah melakukan negosiasi dengan pihak China untuk mencari solusi terbaik terkait utang Whoosh. CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan pembahasan dilakukan secara lintas kementerian dan lembaga, mulai dari Kemenko Infrastruktur, Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian Perhubungan. “Ini kerja sama semua pihak. Arahan Presiden jelas, proyek transportasi publik tidak boleh hanya dilihat dari untung-rugi, tetapi juga dampaknya bagi masyarakat,” kata Rosan di Istana Kepresidenan. Meski begitu, hasil konkret dari negosiasi tersebut belum diumumkan secara terbuka.

Presiden Prabowo Ambil Alih Tanggung Jawab

Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan utang Whoosh. Ia menegaskan pemerintah tidak akan lepas tangan dan memastikan pembayaran tetap berjalan. “Tidak ada masalah. Kita bayar sekitar Rp1,2 triliun per tahun,” ujar Prabowo. Menariknya, Prabowo menyebut sumber dana pembayaran bisa berasal dari hasil pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Menurutnya, uang negara yang berhasil diselamatkan akan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, termasuk mendukung infrastruktur strategis.

Peluang Subsidi PSO, Ekonom Ingatkan Risiko

Di sisi lain, pemerintah membuka peluang pemberian subsidi melalui skema Public Service Obligation (PSO) bagi Whoosh. Rosan Roeslani menyebut proyek kereta cepat merupakan bagian dari transportasi publik, sehingga tidak menutup kemungkinan sebagian bebannya ditanggung negara. Namun wacana ini menuai kritik dari kalangan ekonom. Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, mengingatkan PSO tidak bisa diberikan sembarangan. “Tidak semua masyarakat Jakarta–Bandung membutuhkan moda super cepat. Sejak awal, Whoosh adalah proyek B2B, bukan layanan PSO,” ujarnya. Ia menilai subsidi berpotensi membebani APBN dan dikhawatirkan justru dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas, bukan publik secara luas.

Masih Menunggu Keputusan Final

Hingga kini, pemerintah masih membahas skema pembayaran utang Whoosh, termasuk kemungkinan penggunaan APBN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keputusan akhir belum diambil. “Masih dalam pembahasan,” kata Airlangga singkat. Dengan berbagai opsi yang mengemuka, masa depan pembiayaan Kereta Cepat Whoosh kini menjadi ujian serius bagi pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan fiskal, pelayanan publik, dan keberlanjutan proyek strategis nasional.