Kericuhan di Desa Watuliney dan Molompar: Perselisihan Kelompok Anak Muda

Perkembangan Penanganan Konflik di Desa Watuliney dan Molompar

Polda Sulawesi Utara (Sulut) bersama Polres Minahasa Tenggara (Mitra) telah memaparkan perkembangan terkini dalam penanganan konflik antarkelompok warga di Desa Watuliney dan Desa Molompar, Kecamatan Belang, Mitra. Pemaparan tersebut dilakukan dalam konferensi pers yang digelar di Aula Mapolres Mitra, Selasa 2 November 2025.

Konferensi pers ini dipimpin oleh Karo Ops Polda Sulut AKBP Ferry Raimond Ukoli, didampingi Kabid Humas Polda Sulut KBP Alamsyah Hasibuan, Dirreskrimum Polda Sulut AKBP Suryandi, serta Kapolres Mitra AKBP Handoko Sanjaya. Dalam kesempatan tersebut, AKBP Ferry Raimond Ukoli menyampaikan bahwa sudah ada 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Para tersangka saat ini telah ditahan oleh Polres Mitra. "Sampai saat ini ada 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan seluruhnya sudah diamankan di Mapolres Mitra," ujar dia.

Selain itu, situasi di lokasi kericuhan telah kembali aman. "Kondisi di lapangan kondusif," jelasnya. Kabid Humas Polda Sulut AKBP Alamsyah Hasibuan menambahkan bahwa langkah penanganan telah dilakukan secara menyeluruh, termasuk koordinasi dengan Forkopimda Sulut dan Mitra.

Disebutkannya, akar masalah dalam konflik ini adalah perselisihan antara anak muda. "Ini murni perkelahian kelompok anak muda. Polisi bergerak cepat, dan situasi saat ini terkendali," tegas Hasibuan.

Upaya Meredam Ketegangan Pasca-Konflik

Pada Senin, 1 Desember 2025 kemarin, Bupati Mitra Ronald Kandoli menghadiri Tatap Muka dan Dialog Forkopimda Sulut bersama masyarakat Desa Molompar Raya dan Watuliney Raya. Pertemuan yang dipimpin Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkay berlangsung di Aula GMIM Silo Watuliney.

Ini menjadi momentum penting meredam ketegangan pascakonflik sosial di wilayah tersebut. Sejumlah pimpinan daerah hadir, termasuk Kapolda Sulut Irjen Pol Roycke Harry Langie, Kasdam XIII/Merdeka Brigjen TNI Yustinus Nono Julianto, Wakapolda Brigjen Pol Awi Setiyono, Ketua DPRD Mitra Sofia Antou, Kapolres Mitra AKBP Handoko Sanjaya, Dandim 1302 Letkol Inf. Bonaventura Ageng Santoso, Wakil Bupati Fredy Tuda, serta jajaran TNI–Polri, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Dalam dialog tersebut, Wagub Victor Mailangkay menegaskan dengan jelas bahwa kasus yang terjadi bukan konflik SARA atau agama, melainkan murni tindak kriminal yang akan diproses hukum secara menyeluruh.

Bupati Minta Warga Jaga Kerukunan

Sejak kemarin, Pemkab Mitra bersama Forkopimda sudah turun langsung ke Molompar dan Watuliney. "Saya ingin menegaskan kembali apa yang disampaikan Bapak Kapolda, mari kita percayakan sepenuhnya penanganan persoalan ini kepada aparat keamanan," kata Bupati Ronald Kandoli.

"Kita harus menahan diri, menjaga situasi tetap kondusif, dan memberi ruang agar proses hukum berjalan sebagaimana mestinya," tegas Kandoli. Dialog berlangsung hangat dan menjadi upaya konkret pemerintah untuk memastikan keamanan dan ketertiban di Minahasa Tenggara tetap terjaga.

Bupati Mitra Ronald Kandoli diketahui turun ke Kecamatan Belang untuk memantau situasi pada hari kejadian, Minggu 30 November 2025. Bersama Wakapolda Sulut Brigjen Pol Awie Setiyono, ia mengimbau agar masyarakat menjaga kerukunan dan toleransi antarsesama.

Ia pun meminta agar warga mempercayakan proses hukum kepada pihak kepolisian. "Mari kita percayakan semua kepada penegak hukum," ujarnya di sekitar TKP, Minggu (30/11). "Kita adalah saudara, perbedaan pendapat atau persoalan apa pun tidak boleh membawa kita kepada tindakan kekerasan," tegasnya.

Ronald Kandoli juga memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum, baik TNI maupun Polri, yang telah bergerak cepat turun ke lapangan untuk menenangkan situasi dan mencegah terjadinya konflik yang lebih besar. "Kehadiran mereka adalah bentuk komitmen negara dalam menjaga keamanan dan melindungi masyarakat," tegas dia.

"Kami tegaskan bahwa Pemkab Mitra berharap aparat dapat menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam pertikaian ini," ucapnya. "Kita semua mengetahui bahwa kejadian seperti ini pernah terjadi beberapa bulan yang lalu, padahal sebelumnya sudah ada kesepakatan damai."

"Ketika peristiwa yang sama kembali terulang, maka pemerintah berkewajiban memastikan proses penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu, demi kebaikan bersama," ungkap Kandoli.

Ronald Kandoli juga memerintahkan agar para Hukum Tua (kades) dan para Camat untuk segera berkoordinasi dengan aparat keamanan guna mengidentifikasi dan mencari para pelaku. "Ini bukan hanya tugas aparat, tetapi juga tanggung jawab moral kita sebagai pemerintah dan sebagai masyarakat untuk menjaga kedamaian di daerah kita," ucap dia.

Menurutnya, peristiwa ini sebagai pengingat bahwa kedamaian adalah anugerah sekaligus tanggung jawab. "Tuhan memanggil kita untuk menjadi pembawa damai, bukan pemecah belah. Mari kita bangun kembali kepercayaan, persaudaraan, dan hubungan antarwarga, sehingga Mitra tetap harmonis."