Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyampaikan bahwa kerugian yang dialami koperasi-koperasi di Sumatera Utara akibat bencana banjir mencapai sebesar Rp 37,72 miliar. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam Rapat Koordinasi Percepatan Intervensi Transisi Pemulihan Pasca Bencana Sumatra yang berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Jumat (2/1).
Ferry menjelaskan bahwa terdapat 9 koperasi yang menjadi mitra Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang terdampak bencana dengan total kerugian sebesar Rp 20,66 miliar. Dari jumlah tersebut, 5 koperasi berada di Aceh dan 4 lainnya berada di Sumatera Utara. Ia menegaskan bahwa koperasi-koperasi di seluruh wilayah Indonesia akan terus berperan aktif dalam pemulihan ekonomi dan sosial pasca bencana di wilayah Sumatera melalui Gerakan Koperasi Peduli Bencana Sumatera.
Selain itu, Kemenkop melalui LPDB akan menetapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan terhadap koperasi-koperasi yang terdampak bencana. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan beban koperasi yang terdampak dapat diringankan.
“LPDB telah melakukan upaya restrukturisasi pembiayaan melalui grace periode dan perpanjangan tenor hingga 60 bulan. Ke depan akan dilakukan monitoring guna menjaga keberlanjutan kegiatan usahanya,” tambah Ferry.
Selain restrukturisasi, Kemenkop juga telah menyalurkan berbagai bantuan sosial seperti kebutuhan dasar seperti pembalut wanita, hygiene kit, toilet portabel, penyulingan air, mainan anak, paket makanan bayi, mushaf al-qur’an, hingga kain kafan. Selain itu, ada juga donasi uang tunai sebesar Rp 1,86 miliar.
“Kami akan terus menambah anggaran (Bantuan) untuk kegiatan Gerakan Koperasi Peduli ini,” ujar Ferry.
Kemenkop juga akan membantu pendirian posko-posko sebagai pusat distribusi bantuan kepada para korban bencana di Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, dan Agam. Nantinya posko ini juga akan menjadi tempat konsolidasi bagi berbagai pihak yang siap membantu mengaktifkan kembali kegiatan usaha dari koperasi-koperasi eksisting.
Ferry juga menyoroti pentingnya basis data presisi agar seluruh dukungan dan upaya pemulihan dapat lebih cepat dan tepat sasaran.
“Setelah masa darurat, kami memandang perlu untuk pendataan menjadi concern. Kalau tidak diselesaikan, akan bolak-balik mengulang kegiatan pendataan rekonsiliasi data,” tuturnya.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar