Kerusakan Kebun Teh di Pangalengan Memicu Kekhawatiran Banjir
Pangalengan kini menjadi perhatian utama masyarakat setelah terjadi kerusakan yang signifikan pada kebun teh, salah satu ikon alam wilayah selatan Bandung. Dari total lahan perkebunan teh PTPN Malabar, sekitar 150 hektare mengalami kerusakan berat akibat penebangan yang dilakukan oleh kelompok tidak dikenal. Penebangan ini diduga kuat sebagai upaya untuk mengalihkan fungsi lahan menjadi area tanam sayuran.
Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menyampaikan kekecewaannya atas kejadian ini. Ia menegaskan perlunya tindakan tegas dari aparat penegak hukum terhadap semua pihak yang terlibat dalam perusakan kebun teh. Menurutnya, kejadian serupa pernah terjadi beberapa bulan lalu, yang berujung pada banjir bandang di Pangalengan. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa kerusakan lingkungan dapat mengancam keselamatan warga.
“Kami tidak ingin kejadian seperti ini terulang lagi,” ujar Dadang saat ditemui di salah satu Perkebunan Teh Malabar.
Kerusakan tersebut terjadi sejak 2024 hingga November 2025. Sebagian besar area yang dibabat digeser fungsinya menjadi perkebunan sayuran. Saat pengecekan di lapangan, sejumlah titik kebun teh telah hilang dan digantikan lahan yang ditanami sayuran, terutama di Blok Pahlawan, Blok Bojong Waru, Blok Cipicung I, Blok Cipicung II, serta beberapa blok lain di wilayah Pangalengan.
Dadang juga mengimbau warga, khususnya masyarakat Pangalengan, agar tidak mudah terpengaruh oleh ajakan pihak tertentu yang menyuruh melakukan penebangan maupun perusakan kebun teh secara ilegal. Ia menilai tindakan itu dapat menimbulkan efek berantai yang mengancam keselamatan warga sekitar.
Secara terpisah, Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono memastikan proses penyelidikan sedang berjalan. Ia menyebut sudah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat dalam aksi penebangan tersebut. “Kami sudah memeriksa beberapa saksi-saksi, sudah olah tempat kejadian perkara (TKP), dan sudah teridentifikasi orang-orang yang melakukan penebangan,” ujarnya kepada Tribun Jabar.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya menargetkan dalang utama aksi ini, orang yang diduga memberikan modal sekaligus menggerakkan warga untuk melakukan pengerusakan.
Alih Fungsi Lahan Berbahaya karena Pengaruhi Run Off
Maraknya bencana hidrometeorologi di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera, menjadi peringatan serius bagi daerah lain termasuk Bandung Raya. Dalam beberapa tahun terakhir, wilayah hulu Bandung mengalami alih fungsi kebun teh dan hutan menjadi kawasan wisata hingga permukiman. Dampaknya, sejumlah titik di Bandung kerap terendam setiap kali terjadi hujan lebat.
Dosen Program Studi Teknik Geodesi dan Geomatika ITB, Dr. Heri Andreas, S.T., M.T., menjelaskan perlunya memahami banjir melalui berbagai parameter yang saling berkaitan. Menurutnya, faktor pertama adalah curah hujan atau presipitasi yang dapat bergerak dari intensitas rendah hingga ekstrem.
“Curah hujan itu ditumpahkan ke bumi, lalu oleh permukaan bumi air tersebut ada yang diserap dan ada yang dialirkan, yang diserap disebut infiltrasi, sedangkan yang dialirkan disebut run off,” jelas Heri saat dihubungi.
Ia menegaskan bahwa kemampuan tanah menyerap air sangat bergantung pada kondisi tata guna lahan. Pada area yang masih hijau seperti hutan lindung, infiltrasi bisa mencapai 80 persen dan hanya 20 persen menjadi limpasan. Sebaliknya, ketika lahan berubah menjadi area terbangun, angka tersebut berbalik.
Heri menggarisbawahi bahwa banjir di Bandung tidak berdiri sebagai kejadian tunggal, tetapi merupakan gabungan banyak faktor. Ia menyebutkan bahwa Bandung mengalami banjir fluvial dari luapan sungai dan banjir pluvial akibat meluapnya sistem drainase. “Di Bandung itu terjadi dua-duanya. Sungai meluap dan drainase juga meluap,” ujarnya.
Ia juga mencontohkan daerah Pasteur yang rutin terendam karena sungai sudah tak mampu menampung debit air, serta wilayah yang sebelumnya tak pernah banjir kini mulai sering tergenang akibat penyempitan drainase ataupun sungai.
Dalam pandangannya, pengendalian alih fungsi lahan seharusnya menjadi prioritas pemerintah daerah. Namun, langkah tersebut perlu ditopang oleh pemahaman ilmiah dan simulasi berbasis data agar kendali tata ruang tidak bersifat spekulatif.
“Seharusnya kita mulai dari simulasi kejadian banjir. Kita simulasikan presipitasi sekian, daya tampung berapa, infiltrasinya berapa, run off-nya berapa. Dari situ baru tahu problem utamanya di mana,” jelasnya.
Heri menilai selama ini mitigasi dilakukan tanpa dasar data yang kuat. “Kita belum sampai ke tahap evidence-based solution. Masih hipotesis dan dugaan-dugaan, sehingga mitigasinya terkesan coba-coba,” kata Heri.
Ia mengingatkan risiko jangka panjang apabila kebun teh dan hutan terus dialihfungsikan tanpa pengawasan ketat, terlebih dalam konteks perubahan iklim yang mendorong pola hujan semakin ekstrem.
“Bayangkan kalau curah hujan makin ekstrem, tapi infiltrasinya justru makin berkurang dan daya tampung tidak dipersiapkan dengan baik. Drainase buruk, tidak ada, sungai tidak dinormalisasi, danau dan situ malah hilang,” ujarnya.
Heri juga menyoroti hilangnya banyak situ dan danau di Jawa Barat karena berubah menjadi kawasan industri maupun permukiman. “Padahal situ dan danau itu fungsinya untuk daya tampung air. Kalau hilang, otomatis daya tampung mengecil,” katanya.
Ia menutup penjelasan dengan menyebut persoalan bantaran serta sempadan sungai yang semakin terdesak bangunan sebagai salah satu faktor yang terus memperbesar potensi banjir di masa depan.
“Kompleksitasnya memang banyak. Tapi sekali lagi, semuanya harus dimulai dari simulasi dan perencanaan berbasis performa desain. Kalau tidak, kita akan terus berada di fase mitigasi coba-coba,” ucapnya.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar