Kerusakan Lingkungan Jabar Dibarengi Alih Fungsi Lahan, Pakar Waspadai Bencana Besar

Ancaman Bencana di Jawa Barat

Bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatra memiliki potensi untuk terulang kembali di Jawa Barat. Hal ini disebabkan oleh kondisi lingkungan yang semakin rusak dan rentan terhadap berbagai bencana. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jabar, Wahyudin, menyatakan bahwa bencana ekologis tersebut sangat mungkin terjadi serupa di Jawa Barat, bahkan bisa lebih parah.

Jawa Barat merupakan provinsi dengan kerentanan bencana tinggi, seperti tsunami, letusan gunung api, banjir bandang, longsor, tanah ambles, puting beliung, dan lainnya. Selain itu, faktor pemicu utama adalah kerusakan lingkungan yang terus-menerus terjadi.

Upaya pencegahan, pemulihan, dan perbaikan lingkungan masih nyaris tidak dilakukan oleh pemerintah. Bahkan, pemerintah terkesan turut serta melegitimasi kerusakan lingkungan yang terus berlangsung. Contohnya, terdapat 54 izin usaha perusahaan tambang yang sudah habis pada tahun 2023. Namun, pemerintah tidak pernah mengurus atau menertibkan perusahaan-perusahaan tersebut yang masih beroperasi.

Pada 2024, Walhi mencatat sebanyak 176 titik kegiatan tambang ilegal. Wilayah-wilayah dengan jumlah terbanyak adalah Kabupaten Sumedang (48 titik), Kabupaten Tasikmalaya (48 titik), Kabupaten Bandung (37 titik), Bogor (23 titik), Cianjur (20 titik), Purwakarta (12 titik), dan Cirebon (7 titik).

Selama dua tahun, sejak 2023 hingga 2025, tercatat penyusutan tutupan hutan di Jawa Barat meningkat drastis, mencapai 43% dari total kawasan hutan. Beberapa kawasan yang dikelola oleh Perum Perhutani, kawasan lindung, dan kawasan hutan produksi tetap dan terbatas telah berubah menjadi area tambang, wisata, properti, serta kawasan hutan dengan pengelolaan Khusus (KHDPK). Ada juga rencana ekspansi geothermal oleh pemerintah pusat.

Kawasan kedua yang menyusut adalah kawasan yang dikelola oleh BBKSDA. Kawasan ini telah mengalami penurunan status untuk kegiatan proyek strategis nasional dan taman wisata alam (TWA), kawasan konservasi, yang terus menyusut bahkan ada kegiatan bangunan di area konservasi.

Di luar pengelolaan tersebut, Walhi juga menyoroti alih fungsi lahan yang masif di kawasan imbuhan atau kawasan dengan daya serap air yang baik. Area persawahan terus menyusut akibat maraknya izin pembangunan perumahan, industri, dan wisata. Angka penyusutan lahan bisa mencapai 20 hektare per tahun seiring laju keluarnya izin mendirikan bangunan (IMB) oleh pemerintahan.

Pemerintah diduga ikut andil dalam legitimasi kerusakan lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya izin yang dikeluarkan di kawasan penting. Selain itu, tidak ada upaya perbaikan dan pemulihan hingga saat ini. Lahan kritis seluas 900.000 hektare masih tidak direboisasi atau direforestasi dengan serius oleh pemerintah.

Dalam aspek lain, Wahyudin mengungkapkan bahwa mitigasi bencana dan lemahnya penegakan hukum menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam menjalankan fungsinya. "Ada bencana hingga viral baru berbondong-bondong investigasi dan pada pasang muka yang seolah-olah seperti pahlawan di siang bolong," ujar Wahyudin.

Ia menegaskan, pemerintah harus menjalankan rencana mitigasi dengan serius. Upaya mitigasi bisa dimulai dengan mengetatkan kegiatan di kawasan hutan dan area yang memiliki fungsi penting (resapan air). Upaya lainnya yakni melakukan identifikasi kabupaten dan kota yang memiliki kerentanan bencana tinggi.

Data tersebut bisa menjadi acuan membuat kontijensi dan segera menjalankan penegakan hukum yang pasti dan konkrit bagi pelaku yang tidak taat maupun pelaku yang melakukan kerusakan lingkungan.

Pernyataan serupa dilontarkan Dedi Kurniawan, Kordinator Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Pusat. Berkaca dari situasi Sumatra, Dedi menyebutkan, cekungan Bandung rentan terdampak bencana. "Perkebunan, hutan lindung, dan kawasan konservasi beralih fungsi menjadi wisata dan terjadi di Bandung Selatan, Ciwidey Pangalengan dan kawasan perbukitan Kabupaten Bandung," kata Dedi dalam keterangan tertulis.

Ia juga menyoroti kehadiran bangunan beton di Lembang serta Dago Giri, Puncrut, Cimenyan dan sekitarnya yang berubah menjadi kompleks permukiman elite. "Jika gelondongan kayu terjadi di Sumatra (saat bencana), mungkin di kawasan cekungan, lumpur beserta bangunan yang akan menerpa," tuturnya.

Potensi Hujan Intensitas Tinggi

Dalam sepekan ke depan, cuaca di Jawa Barat diperkirakan masih dipengaruhi berbagai fenomena atmosfer yang dapat memicu hujan sedang hingga sangat lebat di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Jawa Barat menyebut, kondisi dinamika atmosfer masih mendukung pertumbuhan awan konvektif yang menjadi pemicu hujan intensitas tinggi disertai angin kencang.

“Labilitas atmosfer pada kategori ringan hingga kuat ini memberikan peluang tinggi untuk terjadinya hujan lebat dengan durasi singkat di berbagai wilayah Jabar,” ujar Forecaster Stasiun Koordinator NDF dan MEWS Jawa Barat, Alita Nuraeni, Senin 1 Desember 2025.

Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Bandung Teguh Rahayu menyampaikan, curah hujan di kawasan Bandung Raya berada di angka 222 milimeter dengan 23 hari hujan sepanjang November 2025. Sementara itu, data meterologis di Bandung Raya dan sekitarnya pada Oktober 2025 menunjukkan, curah hujan berada di angka 256 milimeter dengan 22 hari hujan selama Oktober 2025.

"Mempertimbangkan potensi peningkatan curah hujan dalam waktu mendatang, BMKG mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi dini akan kemungkinan cuaca ekstrem," ucap Teguh Rahayu, Senin 1 Desember 2025.

Rahayu menyebutkan, masih terdapat pengaruh lokal yang mendukung potensi pertumbuhan awan konvektif di Bandung Raya. Pengaruh itu, yakni kelembapan udara yang lembap pada lapisan 850 mb dan 700 mb, di antara 50-90%.

Lebih lanjut, Teguh mengungkapkan, terdapat potensi hujan dengan intensitas lebat -curah hujan 50-100 mm per hari di Jawa Barat, termasuk Bandung Raya dalam rentang satu pekan ke depan. Potensi hujan dapat disertai petir dan angin kencang akan menerpa wilayah-wilayah di Bandung.