Kerusakan Lingkungan Kaltim Mirip Sumatera, DPRD Minta Perkuat Mitigasi

Peringatan Keras dari Tragedi Bencana Hidrometeorologi

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, memberikan peringatan keras mengenai ancaman banjir dan longsor yang semakin nyata. Ia menekankan perlunya penguatan mitigasi dan pengawasan proyek agar tidak terulangnya tragedi di Sumatera. Infrastruktur air di Kaltim dinilai usang dan membutuhkan rekonstruksi dari hulu hingga hilir agar kota tidak terus menjadi langganan banjir.

BMKG memprediksi cuaca ekstrem akan berlangsung dalam waktu yang cukup panjang. Daerah-darrah di Kaltim diminta untuk siaga penuh sementara banjir mulai meluas di Berau dan Kutim.

Anggaran APBD Harus Berpatokan pada Mandatory Spending

Hasanuddin Mas’ud menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim harus berpatokan pada mandatory spending. Kebijakan ini mencakup tiga sektor utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar pelayanan masyarakat. Namun, ia menekankan bahwa mitigasi bencana dan penanganan dampak lingkungan juga harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Ia memaklumi bahwa alokasi anggaran untuk isu lingkungan hidup dan mitigasi bencana tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah sejak regulasi perizinan berpindah ke pemerintah pusat. Namun, tingginya ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menuntut adanya respons yang lebih terstruktur.

Infrastruktur Air “Warisan Lama”

Sorotan itu muncul di tengah tragedi bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat, dan mengakibatkan ratusan korban jiwa. Hasanuddin menilai bahwa Kaltim juga sedang dalam kondisi rawan. Infrastruktur pengendali banjir yang ada saat ini, katanya, sudah usang dan harus direkonstruksi.

“Saat ini fasilitas penampungan air saya rasa perlu ditambah dan dioptimalkan. Itu sudah lama. Ditutup saat hujan, air meninggi. Kalau dibuka kota banjir. Kalau pasang, sungai juga meluap. Artinya perlu rekonstruksi fasilitas air,” bebernya.

Perlu Sinkronisasi Visi dan Tindakan

Hasanuddin menegaskan bahwa solusi banjir membutuhkan sinkronisasi visi dan tindakan dari seluruh pemangku kebijakan, mulai dari kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat. “Harus duduk semua. Mulai dari bawah hingga pusat. Perspektif dan penanganannya harus jelas agar semuanya teratasi,” pungkasnya.

Mitigasi Optimal

Menanggapi prediksi BMKG mengenai potensi curah hujan tinggi di Samarinda dan Kaltim beberapa bulan ke depan, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyatakan bahwa mitigasi optimal adalah keharusan. “Bencana hidrometeorologi ini akibat sekian lama kerusakan yang dilakukan terhadap keseimbangan alam. Semoga ini jadi pelajaran penting bagi Kaltim,” ungkapnya.

Ia mengimbau masyarakat di daerah rawan longsor dan banjir mulai menyiapkan langkah antisipasi, termasuk tempat tinggal sementara jika cuaca ekstrem terjadi sewaktu-waktu.

Koordinasi Mendesak

Andi Harun menilai perlu adanya rapat koordinasi kesiapsiagaan bencana yang dipimpin Gubernur Kaltim, dengan menghadirkan seluruh pemangku kepentingan: Polda, Kodam, Basarnas, BPBD, relawan, hingga dunia usaha dan akademisi. “Ini penting dan sangat mendesak. Kalau sendiri-sendiri nanti langkahnya autopilot, tidak terkoordinasi,” katanya.

Penanggulangan bencana, kata Andi, harus dijalankan dengan prinsip Pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media. “Tidak mungkin kita bekerja sendiri. Ego sektoral harus dilepas untuk mengantisipasi kejadian force majeure seperti yang terjadi di Sumatera dan Aceh,” tutupnya.

Tak Boleh Tunggu Bencana Datang

Tragedi bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi alarm keras bagi Kalimantan Timur (Kaltim). Kondisi ekologis di Bumi Etam disebut memiliki kemiripan mengkhawatirkan dengan pola kerusakan lingkungan di Sumatera dalam dua dekade terakhir.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Mulawarman (Unmul), Sri Murlianti menegaskan, pemerintah provinsi harus “berteriak lebih keras” agar Kaltim tidak terjebak dalam dilema kewenangan di era otonomi daerah. “Otonomi daerah seharusnya memberikan ruang bagi pemprov membuat kebijakan perlindungan lingkungan yang adaptif. Namun faktanya, kewenangan strategis justru banyak ditarik ke pusat seperti melalui revisi UU Minerba,” ujarnya.

Ikuti Jejak Ekstraktivisme Sumatera

Sri Murlianti menyebut, Kaltim saat ini sedang mengulangi model pembangunan berbasis ekstraktivisme yang pernah dilakukan Sumatera. Seperti dikemukakan Martinez-Alier (2002), model ini menempatkan sumber daya alam sebagai komoditas utama tanpa memperhatikan daya dukung bumi.

Beberapa indikator yang kini terlihat di Kaltim antara lain, ekspansi masif sawit, degradasi Daerah Aliran Sungai (DAS), ribuan lubang tambang yang belum direstorasi dan penurunan tutupan hutan secara berkelanjutan. “Ironisnya, lebih dari separuh wilayah Kaltim masuk dalam konsesi batubara, sawit, dan pemanfaatan hutan. Ruang ekologis untuk regenerasi makin sempit,” ungkapnya.

Tiga Arah Kebijakan

Untuk mencegah Kaltim menyusul nasib Sumatera, Sri Murlianti menekankan tiga langkah strategis yang harus segera ditindaklanjuti DPRD dan Pemprov. Pertama, Perda ekologi terintegrasi. Kedua, internalisasi biaya eksternalitas. Ketiga, penguatan data lingkungan dan transparansi publik.

Banjir Mulai Mengintai Bumi Etam

Banjir kembali melanda wilayah hulu Kabupaten Berau. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Berau, Novian Hidayat, mengatakan air sudah memasuki sejumlah kawasan di Kecamatan Segah dan Kelay. “Ini banjir bandang karena curah hujan tinggi,” ujarnya, Senin (8/12).

Di Kelay, banjir telah terjadi di Kampung Merasa. Sementara di Segah meliputi Long Ayan, Long Ayap, dan Tepan Buah. Di Sambaliung, air menggenangi Long Lanuk, Inaran, Bena Baru, Tumbit Melayu, Teluk Bayur, Tumbit Dayak, dan Labanan Makarti.

Banjir Meluas di Kutai Timur

Banjir juga melanda sebagian wilayah pedalaman Kutai Timur, yakni Kecamatan Karangan, Telen, Muara Wahau, dan Kongbeng. Polres Kutim bergerak cepat membentuk Satgas dan Posko Terpadu sebagai pusat kendali penanganan banjir. “Kami berkomitmen hadir untuk mengurangi dampak banjir. Personel siap siaga memberi pelayanan maksimal,” tegas Kapolres Kutim AKBP Fauzan Arianto.

Potensi Cuaca Ekstrem

Kepala BPBD Kutim, Sulastin, menyampaikan banjir di Karangan sempat merendam tiga desa: Karangan Dalam, Karangan Ilir, dan Karangan Seberang. Kondisi kini mulai surut karena lokasi berada di bantaran sungai sehingga air cepat turun. Namun, banjir masih bertahan di beberapa wilayah Muara Wahau dan Telen. “Ketinggian air mencapai 30–80 cm,” ucapnya.

BMKG memprediksi cuaca ekstrem dapat berlangsung hingga Juni 2026. BPBD Kutim menurunkan Tim Reaksi Cepat, serta menyiapkan perahu karet, pelampung, dan relawan di setiap kecamatan. “Kami terus pemantauan melalui koordinasi aktif dengan desa,” jelas Sulastin.