
Dalam analisis sosial, penting untuk membedakan antara persoalan pada level individu dan persoalan pada level sistemik. Perselingkuhan, pada dasarnya, merupakan tindakan individual: seorang suami membuat pilihan sadar untuk melanggar komitmen pernikahan. Namun, dalam praktik sosial, tindakan ini jarang diperlakukan sebagai kesalahan personal semata. Ia seringkali dilembagakan melalui norma, bahasa, dan tekanan sosial yang justru mengalihkan tanggung jawab dari pelaku kepada korban---dalam hal ini, istri.
Fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk victim blaming yang terstruktur. Ketika perselingkuhan terjadi, respons sosial yang muncul bukanlah evaluasi terhadap pelanggaran komitmen pelaku, melainkan audit terhadap tubuh, perilaku, dan peran domestik perempuan. Narasi yang berulang---"istri kurang melayani", "tubuh sudah berubah", "terlalu fokus bekerja"---menunjukkan bahwa kesetiaan laki-laki diposisikan sebagai sesuatu yang bersyarat, sementara kesetiaan perempuan dianggap absolut dan tidak boleh gagal dalam kondisi apa pun.
Dalam kerangka patriarki, perempuan dibebani standar moral dan fungsional yang berlapis. Ia dituntut untuk menjadi pasangan romantis, pekerja domestik, pengasuh anak, sekaligus figur yang selalu tersedia secara emosional dan seksual. Ketika salah satu fungsi ini dianggap tidak optimal, sistem menyediakan justifikasi atas pelanggaran yang dilakukan laki-laki. Perselingkuhan, dengan demikian, tidak lagi dipahami sebagai deviasi moral, melainkan sebagai "reaksi yang dapat dimaklumi".
Bahasa sehari-hari memainkan peran sentral dalam mereproduksi ketimpangan ini. Ungkapan seperti "perempuan kok tidak bisa masak" atau "perempuan kok bangun siang" mengandung asumsi esensialis bahwa kemampuan domestik adalah kodrat biologis perempuan. Sementara itu, ketidakmampuan laki-laki dalam ranah yang sama jarang dikritik dengan bahasa serupa. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa yang sedang bekerja bukanlah logika kompetensi, melainkan logika gender.
Padahal, secara empiris, memasak, membersihkan rumah, dan mengelola kehidupan domestik adalah keterampilan sosial, bukan atribut alamiah berdasarkan jenis kelamin. Ketika hanya perempuan yang dinilai gagal atas keterampilan tersebut, masyarakat sedang menormalisasi ketidaksetaraan tanggung jawab dalam relasi rumah tangga.
Tekanan sistemik semakin nyata ketika perempuan berusaha mengambil keputusan otonom, seperti bercerai. Keputusan ini kerap dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial dan kehormatan keluarga. Frasa seperti "pikirkan anak", "jangan egois", atau "jangan mempermalukan keluarga" digunakan sebagai instrumen kontrol moral. Ironisnya, standar yang sama hampir tidak pernah diterapkan kepada laki-laki sebelum ia memilih untuk berselingkuh.
Dalam konteks ini, perempuan tidak hanya menjadi korban pengkhianatan, tetapi juga menjadi objek disiplin sosial. Ia diminta untuk memaafkan, bertahan, dan berkorban demi mempertahankan institusi yang justru gagal melindunginya. Perselingkuhan yang seharusnya menjadi tanggung jawab personal pelaku berubah menjadi beban moral korban.
Oleh karena itu, memahami perselingkuhan semata sebagai masalah individu adalah pendekatan yang reduktif. Ia harus dibaca sebagai gejala dari sistem nilai yang menoleransi pelanggaran laki-laki dan mendisiplinkan perempuan. Selama bahasa, norma, dan struktur sosial terus mereproduksi logika ini, perselingkuhan akan selalu menemukan pembenaran, sementara perempuan akan terus diminta menanggung akibatnya.
Maka, koreksi tidak cukup dilakukan pada perilaku individu semata, tetapi pada sistem yang memungkinkan ketidakadilan itu terus dianggap wajar.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar