Ketum MBG Angkat Bicara Soal Insiden di SDN Kalibaru 01

Insiden Serius di SDN Kalibaru 01 Menggugah Perhatian terhadap Program Makan Bergizi Gratis

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia, Abdul Rivai Ras, menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi di halaman Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kalibaru 01 pada hari Kamis (11/12/25) adalah insiden serius. Mobil distribusi berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) melaju tak terkendali dan menabrak 18 korban, mayoritas siswa dan seorang guru, saat mereka sedang berbaris.

Menurutnya, peristiwa ini harus menjadi sorotan utama bagi keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG dibentuk dengan tujuan mulia untuk meningkatkan gizi anak Indonesia. Tetapi, insiden ini menimbulkan pertanyaan mengenai standar operasional dan akuntabilitas pelaksana, katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (12/12/2025).

Informasi yang disampaikan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Jakarta Utara, Sahrul Gunawan Siregar, mengungkap bahwa pengemudi saat insiden terjadi bukanlah sopir tetap, melainkan sopir pengganti di bawah Yayasan Darul Esti. Informasi awal menyebutkan pengemudi diduga salah menginjak pedal gas, padahal bermaksud menginjak rem.

Menurut Abdul Rivai, meskipun ini dikategorikan sebagai human error, kesalahan fatal ini terjadi di lingkungan yang paling sensitif, yaitu kerumunan anak-anak sekolah. Hal ini menunjukkan perlunya standar kecakapan mengemudi yang lebih tinggi, khususnya saat beroperasi di area publik yang padat. Kemudian seperti apa standar uji kelayakan yang diterapkan untuk personel pengganti?

Untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang, langkah-langkah evaluasi dan pengawasan harus dilakukan secara segera dan menyeluruh. Fokus utama harus diletakkan pada penguatan Prosedur Operasional Standar (SOP), kata Abdul.

Pengemudi Wajib Terdaftar

Menurut dia, BGN dan seluruh mitra pelaksananya harus menetapkan standardisasi kualifikasi yang ketat bagi semua pengemudi logistik, baik tetap maupun pengganti. Setiap pengemudi yang bertugas wajib terdaftar dan diverifikasi oleh SPPG. Tidak boleh ada penugasan pengemudi di luar daftar resmi, katanya.

Ia mengatakan, kekhawatiran terhadap kelalaian SOP dalam MBG tidak boleh berhenti hanya pada aspek distribusi. Tragedi tersebut dinilainya harus menjadi pemicu bagi BGN untuk melakukan audit menyeluruh terhadap keseluruhan rantai pasok pangan.

Penegakan SOP harus berlaku secara komprehensif, mencakup dapur, higienitas, dan kualitas makanan itu sendiri, katanya.

Ia menekankan, banyak kasus, termasuk kasus keracunan, kegagalan bukan terletak pada desain Program MBG secara keseluruhan, melainkan pada kegagalan pengelola dapur dan mitra pelaksana untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh otoritas pusat.

Standar sudah ada, tetapi kepatuhan di tingkat pelaksana seringkali diabaikan. Mitra pelaksana yang terbukti melanggar SOP, khususnya terkait penugasan personel yang tidak terkualifikasi, harus dikenakan sanksi kontrak yang tegas dan transparan, katanya.

Pentingnya Konsistensi dalam Penegakan Sanksi

Ia menambahkan, konsistensi dalam penegakan sanksi adalah kunci untuk membangun budaya kepatuhan dan profesionalisme dalam program yang melibatkan nyawa publik. Jika SOP terkait kualifikasi sopir bisa diabaikan, maka SOP sanitasi dan keamanan pangan di dapur juga sangat rentan dilanggar, tuturnya.

Menurutnya, peristiwa 11 Desember 2025 adalah peringatan bahwa program MBG membutuhkan implementasi yang jauh lebih baik. Evaluasi total terhadap SOP dan pengawasan distribusi program MBG adalah kebutuhan mendesak demi mengembalikan kepercayaan publik dan yang paling utama, menjamin keselamatan para siswa.