Keuangan PLN Kacau, Di Balik Monopoli dan Utang Rp711,2 Triliun

Kondisi Keuangan PLN yang Membuat Keprihatinan

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN kini tengah menjadi sorotan tajam, terutama terkait kondisi keuangannya. Meskipun memiliki status sebagai pemegang hak monopoli bisnis kelistrikan di Indonesia, performa keuangan PLN dinilai kontradiktif dengan posisinya sebagai perusahaan yang menguasai pasar.

Pada tahun 2024, PLN mencatatkan lonjakan utang yang signifikan sementara laba yang diperoleh justru menurun tajam. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pengelolaan keuangan perusahaan tersebut.

Direktur Eksekutiv Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyatakan bahwa utang PLN saat ini berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Berdasarkan data yang dikumpulkan, total utang PLN pada tahun 2024 mencapai Rp711,2 triliun. Angka ini melonjak sebesar Rp56,2 triliun dibandingkan posisi tahun 2023 yang sebesar Rp655 triliun.

"Kenaikan utang ini setara dengan Rp4,7 triliun per bulan, atau jika dihitung lebih dalam, utang PLN bertambah sekitar Rp156,7 miliar setiap harinya," ujar Uchok dalam pernyataannya kepada media.

Uchok menjelaskan lebih lanjut bahwa beban utang PLN mencakup utang jangka pendek yang naik dari Rp143,1 triliun (2023) menjadi Rp172 triliun (2024). Sementara itu, utang jangka panjang juga mengalami pembengkakan sebesar Rp27,3 triliun, dari Rp511,8 triliun menjadi Rp539,1 triliun di tahun 2024.

Ironi keuangan PLN semakin terlihat pada posisi laba bersih. Meskipun menguasai pasar tanpa pesaing, laba PLN pada 2024 tercatat merosot hingga Rp17,7 triliun. Angka ini turun drastis sebesar Rp4,3 triliun jika dibandingkan dengan laba tahun 2023 yang mencapai Rp22 triliun.

Kondisi ini dianggap tidak masuk akal mengingat PLN memiliki kendali penuh atas suplai listrik nasional. Uchok menilai ada ketimpangan manajemen yang serius di tubuh perusahaan setrum tersebut.

Sikap PLN Terhadap Konsumen

Di sisi lain, jebloknya performa keuangan korporasi ini dinilai berbanding terbalik dengan ketegasan PLN terhadap rakyat kecil. Konsumen sering kali menghadapi sanksi keras meski hanya melakukan kelalaian kecil.

"Rakyat lalai membayar listrik lewat tanggal 20 saja langsung didenda. Lebih parah lagi pengguna token; mereka dipermalukan dengan bunyi alarm yang nyaring sampai ke kuping tetangga kalau lupa isi. Tidak ada ampun, listrik langsung padam otomatis," tegas Uchok.

Kritik ini menyoroti bagaimana PLN bersikap sangat disiplin dan 'galak' dalam memungut rupiah dari pelanggan, namun tampak kesulitan mengelola efisiensi internal hingga beban utang terus menggunung.

Tantangan dan Harapan untuk Masa Depan

Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu langkah strategis dari manajemen PLN untuk menyehatkan kembali struktur keuangan perusahaan tanpa menambah beban kepada masyarakat luas.