Kilatan Kayu Gelondongan di Banjir Bandang Sumatera, Polri Selidiki Pembabatan Hutan

Penyelidikan Kayu Gelondongan di Wilayah Sumatra

Pihak Bareskrim Polri telah memulai penyelidikan terkait temuan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir bandang dan longsor di wilayah Sumatra pada akhir November 2025. Temuan ini menimbulkan dugaan adanya praktik penebangan liar (illegal logging) di wilayah tersebut yang terdampak oleh bencana alam.

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen M Irhamni, mengonfirmasi bahwa penyelidikan sedang berlangsung. Ia menyatakan bahwa pihaknya masih mendalami asal-usul kayu-kayu tersebut. “Bentuk tim untuk penyelidikan, saat ini sedang penyelidikan. Belum tahu asalnya,” kata Irhamni melalui pesan singkat, Selasa (2/12/2025).

Irhamni juga memastikan bahwa penyelidikan dilakukan terhadap seluruh temuan kayu gelondongan yang muncul dalam bencana di wilayah Sumatra. Ketika ditanya apakah penyelidikan terkait di wilayah Sumatra Utara dan Sumatra Barat, ia menjawab singkat, “Ya.”

Sebelumnya, banjir bandang di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera menunjukkan pemandangan yang mencuri perhatian, yaitu banyaknya kayu gelondongan yang terbawa arus hingga ke sungai dan pantai. Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengklaim bahwa kayu-kayu itu berasal dari pohon lapuk, pohon tumbang, dan area penebangan. “Hasil analisis sumber-sumber kayu itu. Satu adalah kayu lapuk, kedua kayu yang akibat tadi pohon tumbang dan ketiga di area-area penebangan. Kayu-kayu dari area penebangan,” kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan Dwi Januanto, Jumat (28/11/2025), dikutip dari Tribunnews.

Di sisi lain, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI mengatakan bahwa kayu-kayu tersebut berasal dari pohon yang sengaja ditebang. Direktur WALHI Sumatra Utara (Sumut), Rianda Purba, menganggap kayu-kayu itu merupakan bukti masih adanya penebangan yang masif dan terstruktur. “Tampak dari potongan-potongan kayu yang hanyut tersebut merupakan bekas-bekas potongan [baik] kayu besar, kayu kecil. Itu potongan-potongan yang dibuat manusia, bukan dari pohon yang hanyut karena longsor,” kata Rianda dalam acara Breaking News di Kompas TV, Senin (1/12/2025).

Isu Penebangan Hutan dan Peran Kementerian Kehutanan

Rianda menegaskan bahwa banyaknya kayu gelondongan saat banjir menunjukkan adanya aktivitas penebangan yang sangat masif dan terorganisir. Ia juga mengeluhkan hutan-hutan di Sumatara yang kini menjadi objek investasi. Menurut dia, Sumatara bagian tengah dan barat merupakan jajaran Bukit Barisan, yang merupakan ekosistem hutan alami yang menopang siklus hidrologis dan menjadi wilayah tangkapan air. Namun, ekosistem itu rusak karena alih fungsi lahan.

“Dari hutan menjadi pertambangan, dari hutan menjadi objek investasi pembangunan infrastruktur, kemudian dari hutan menjadi perkebunan-perkebunan kelapa sawit,” ujar dia.

Bupati Tapsel Bongkar Kemenhut Izinkan Penebangan Hutan

Kader PSI Dedy Nur Palaka meminta agar Kementerian Kehutanan Republik Indonesia di bawah menteri Raja Juli Antoni tidak disalahkan atas bencana banjir bandang yang melanda sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Raja Juli Antoni merupakan sekretaris jenderal PSI.

Hal tersebut disampaikan Dedy menyikapi pengakuan dari Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Gus Irawan yang membongkar peran Kementerian Kehutanan dalam pembabatan hutan di wilayahnya. Bahkan, Gus Irawan menyebut pada bulan Oktober 2025, Kemenhut kembali mengeluarkan izin penebangan hutan di sana, padahal sebelumnya sudah ada larangan.

Gus Irawan sempat menyampaikan surat protes kepada Kemenhut sebelum bencana banjir besar terjadi. Dedy menyebutkan bahwa bencana alam bisa datang kapan saja. Dia meminta agar dalam kejadian ini tidak ada yang disudutkan. “Bencana alam bisa hadir kapan saja, ada baiknya kita tidak saling menuding ini salah siapa,” ungkap Dedy di media sosial X, dikutip Warta Kota pada Selasa (2/12/2025).

Kejadian Banjir Bandang di Tapsel

Seperti diketahui, keberadaan gelondongan kayu di tengah bencana banjir dan longsor di Sumatra Utara (Sumut), makin kencang menjadi buah bibir di ruang publik. Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Gus Irawan mengungkap awal mula upaya pihaknya dalam mencegah bencana alam sebelum banjir bandang terjadi di Batangtoru.

Ia mengakui, kondisi Tapsel beberapa tahun belakangan kerap dilanda bencana. Tahun lalu tanggal 24 November banjir bandang terjadi di Sipange Siunjam. Kayu datang dari hulu menghabiskan desa. Ada 2 korban jiwa. Persis menjelang Natal, wilayah Tano Tombangan diterjang banjir bandang. Sama persis, banjir membawa kayu-kayu gelondongan. Berarti ada penebangan di hulu.

Atas bencana ini, Pemkab Tapsel mengajukan rehabilitasi rekonstruksi. Waktu itu, Pemkab Tapsel mengajukan Rp 28 miliar kemudian disetujui BNPB Rp 10 miliar. Belum berjalan rehabilitasi rekonstruksi tahun lalu, Tapsel kembali diterpa bencana. Keluarganya tewas dan masih ada yang hilang. Khusus di Garoga, banjir bandang nyaris menghilangkan desa.

Pertanyaan tentang Tanggung Jawab

Siapa yang bertanggung jawab? Lantas yang menjadi pertanyaan besar. Siapa yang harus bertanggung jawab atas banjir bandang di Batangtoru?

“Saya gak mau menyalahkan siapa, tapi kita makhluk ciptaan Tuhan paling sempurna. Mari kita berpikir. Saya terlebih dahulu harus melakukan kajian komprehensif atas kejadian ini,” kata Gus Irawan.

Dari pengakuan warga, asal kayu gelondongan banjir bandang Batangtoru diduga dari sebuah desa di Tapanuli Tengah. Ada aktivitas penebangan hutan di sana. Kayu-kayu yang layak akan diambil, sedangkan yang tidak sengaja dibiarkan.

Ia mengaku mendapati hal yang kontradiktif pada satu kementerian. Direktorat Konservasi Sumber Daya Alam yang bertujuan menjaga hutan dan Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan. Kedua direktorat ini menurutnya punya tupoksi saling tarik-menarik.

“Tolong dicek dulu. Jangan-jangan memang indikatornya adalah PNBP. Kalau itu indikator utamanya, dia akan terdorong memberi izin bagi perusahaan menebangi hutan. Ada kayu keluar dia dapat PNBP. tapi setiap kayu yang keluar berpotensi merusak ekosistem,” katanya.

Tugas Menjaga Hutan

Sepemahaman Gus Irawan, yang namanya Kementerian Kehutanan tugasnya sudah pasti menjaga hutan. Atas hal ini, ia bertanya berapa nilai PNBP yang masuk ke kas negara dibanding dengan kerugian bencana banjir bandang di Batangtoru.

“Berapa kerugian masyarakat kami atas bencana ini yang setiap tahun hampir terjadi. Mari kita perbandingkan. Kalau menyangkut nyawa manusia, gak ada soal hitungan rupiah lagi,” ujarnya.

Pada momen ini, Gus Irawan kembali menyoroti peran Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari jika terus kejadian seperti berulang, sudah layak meluruskan keberadaan hutan lestari. “Lestari itu apa sih? Artinya yang saya pahami, permanen, berkelanjutan. Kalau itu hutan berkelanjutan, harusnya dijaga dong. Jangan diambili terus kayunya,” ujarnya.

Ia menambahkan, izin yang diberikan Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari memang bukan di kawasan hutan. Tapi harusnya memperhatikan keberadaan satwa langka, termasuk ekosistem Orangutan Tapanuli di Batangtoru. “Ekosistem Batangtoru memiliki banyak flora dan fauna langka. Katanya orangutan paling langka, namun saat kami loka karya dibilang ini akan menjadi sorotan bahkan internasional. Mana buktinya? Ayolah kita jaga bersama. Masyarakat pun ikut merawat kalau ada manfaat yang diterima,” kata Gus Irawan.

Data Korban Banjir Bandang di Sumut

Data terbaru Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB), Minggu (30/11/2025), korban meninggal dunia di Sumut mencapai 172 orang. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, di Sumut saat ini ada 147 orang yang dilaporkan hilang.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebutkan saat ini listrik dan air di lokasi bencana relatif sudah pulih. Meski begitu ia tak menampik masih banyak lokasi yang masih terputus listrik dan air. “Listrik, air ini juga relatif sudah pulih tapi masih banyak yang padam kami tahu dari PLN sudah menyebar personelnya mohon ini lebih cepat lagi khususnya di daerah-daerah yang terisolir karena itu juga sangat dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.