Kolaborasi Pemprov dan Universitas, 44 Kampus Bantu Bangun Jawa Tengah

Perubahan Signifikan dalam Pola Pembangunan Jawa Tengah

Pola pembangunan di Jawa Tengah sepanjang 2025 mengalami perubahan yang cukup signifikan. Proses perumusan kebijakan tidak lagi berlangsung hanya di ruang birokrasi, melainkan melibatkan dunia akademik secara langsung hingga ke tingkat desa, pesisir, dan kawasan rawan bencana. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah provinsi untuk menjadikan pendekatan pembangunan yang lebih ilmiah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng 44 perguruan tinggi negeri dan swasta untuk mengawal program strategis daerah. Kolaborasi ini memperkuat pendekatan pembangunan yang lebih terstruktur dan berbasis riset. Di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin, kerja sama lintas sektor tersebut ditegaskan melalui penandatanganan nota kesepahaman bersama 44 pimpinan perguruan tinggi pada 14 Maret 2025. Kerja sama ini dihimpun dalam wadah Forum Rektor, sebagai ruang temu antara kebijakan publik dan kajian akademik.

Hanya 22 hari setelah pelantikan, kolaborasi langsung berjalan di lapangan. Setiap perguruan tinggi diberi ruang untuk terlibat sesuai keunggulan dan kompetensinya. “Setiap kampus diberi program berbeda sesuai karakter dan keunggulannya,” ujar Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerja Sama Pemprov Jateng, Yasip Khasani, Minggu, 28 Desember 2025.

Sepanjang 2025, perguruan tinggi terlibat aktif dalam 29 program gubernur. Di sektor perumahan, 15 universitas mendampingi program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui KKN tematik dengan melakukan verifikasi langsung kondisi warga. Di bidang kesehatan, kampus membantu sosialisasi sensus kesehatan dan layanan Speling. Sementara itu, BPBD bekerja sama dengan 24 perguruan tinggi untuk mitigasi dan penanganan bencana berbasis kajian risiko.

Kolaborasi ini masih akan diperluas. Pada periode 2025–2030, seluruh 136 program kerja gubernur dan wakil gubernur ditargetkan mendapat pendampingan akademik. Pada 2026, sebanyak 72 perguruan tinggi swasta tambahan akan dilibatkan. “Harapan kami, kerja sama ini juga ditiru pemerintah kabupaten dan kota. Supaya strategi pembangunan sejalan, dan kampus benar-benar menjadi mitra daerah,” ujar Yasip.

Wakil Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Dr Wahid Abdulrahman, menyebut skema ini sebagai langkah bersejarah dalam tata kelola pemerintahan daerah. Kampus diberi kebebasan memilih program sesuai potensi wilayah dan keahlian masing-masing. “Manfaatnya besar. Pemerintah Provinsi Jateng dengan masing-masing perguruan tinggi sudah memiliki tujuan, saling memberikan kemanfaatan,” kata Wahid.

Beberapa program unggulan lahir dari kolaborasi ini. Universitas Diponegoro mengembangkan desalinasi air payau bagi masyarakat pesisir. Universitas Jenderal Soedirman menangani isu stunting di Banyumas, sementara Universitas Sebelas Maret mengawal persoalan di Wonogiri dan Sragen.

Wakil Gubernur Taj Yasin menegaskan, kerja sama ini bukan sekadar formalitas. “Tahun 2025 kita gandeng 44 kampus. Tahun berikutnya, semua perguruan tinggi di Jawa Tengah akan kita libatkan,” katanya.

Kolaborasi tersebut juga mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. “Ini good idea, good move. Kenapa? Supaya kalau kita bikin kebijakan itu bukan feeling-feeling-an, tapi benar-benar berdasarkan studi,” ujar Tito dalam forum nasional di Semarang.

Pembangunan Jawa Tengah kini bergerak dari ruang kelas dan laboratorium hingga ke desa-desa. Dengan keterlibatan kampus, kebijakan publik memiliki pijakan ilmiah yang kuat dan lebih membumi dalam menjawab kebutuhan masyarakat.