Komdigi Akan Operasikan 6 Garuda Spark pada 2026

Garuda Spark sebagai Pusat Inovasi Digital Nasional

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Edwin Hidayat Abdullah, menyampaikan bahwa pemerintah akan mempercepat pengembangan jaringan pusat inovasi Garuda Spark. Tujuannya adalah sebagai mesin pencetak talenta dan wirausaha digital di Indonesia.

Saat ini, terdapat tiga Garuda Spark yang telah beroperasi. Pada tahun depan, pemerintah menargetkan penambahan tiga lokasi lagi, sehingga totalnya mencapai enam. Rencana ekspansi tersebut akan terus dilanjutkan hingga 20 lokasi pada 2029. Dengan demikian, lebih banyak generasi muda dapat mengakses pelatihan, peningkatan keterampilan (upskilling), dan alih keterampilan (reskilling) untuk mengisi pekerjaan baru di sektor digital.

Garuda Spark merupakan jaringan innovation hub nasional yang dibangun oleh Komdigi sebagai ruang kolaborasi dan inkubasi bagi startup, talenta muda, serta pelaku industri. Program ini dirancang sebagai platform “nationally coordinated, locally adapted, globally connected”, yang dikoordinasikan secara nasional, menyesuaikan potensi tiap daerah, dan membuka akses jejaring hingga level global.

Edwin menepis anggapan bahwa perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan (AI) akan semata-mata memicu pengangguran. Menurutnya, ledakan solusi digital justru menuntut pemerintah dan pelaku industri aktif menciptakan lapangan kerja baru, antara lain melalui pelatihan terstruktur di berbagai titik Garuda Spark yang akan menyalurkan talenta ke posisi kerja dengan nilai tambah lebih tinggi.

Dia berharap pada tahun depan Indonesia dapat menambah 3 Garuda Spark, sehingga totalnya mencapai 6. Adapun dalam 5 tahun ke depan diharapkan dapat menyentuh 20 lokasi. "Generasi muda kita kami latih, dan kami salurkan ke pos-pos pekerjaan yang lebih baik," kata Edwin kepada Bisnis, Rabu (10/12/2025).

Untuk mencapai target ambisius tersebut, perlu partisipasi luas dari berbagai pemangku kepentingan agar pusat-pusat inovasi tersebut menjadi simpul pelatihan dan penempatan kerja bagi anak muda.

Fokus pada Konektivitas dan Teknologi Digital

Untuk periode 2025–2029, penguatan konektivitas, komputasi awan (cloud), komputasi (computing), dan keamanan siber menjadi fondasi utama pembangunan ekosistem digital. Lonjakan teknologi sejak pandemi Covid-19, kemunculan ChatGPT, pesatnya pengembangan AI, sensor, dan teknologi blockchain telah membuat data makin berharga, bahkan dapat disebut sebagai “mata uang” baru dalam perekonomian.

Saat ini, kontribusi ekonomi digital terhadap PDB nasional diperkirakan berada di kisaran 8 persen dan diproyeksikan terus meningkat seiring berkembangnya konten dan data yang dapat dikomersialisasi.

Edwin menilai peningkatan kompetensi digital masyarakat menjadi tantangan besar, sehingga pemerintah perlu menghidupkan kembali dan memperluas peran digital enterprise agar pelaku usaha dapat memanfaatkan kemajuan teknologi, termasuk melalui regulasi yang lebih jelas untuk AI dan inovasi digital lainnya.

Selain itu, Edwin juga menyoroti pentingnya dukungan pembiayaan transformasi digital melalui ketersediaan modal ventura, dana-dana antara, hingga sovereign wealth fund yang strategis untuk mempercepat digitalisasi ekonomi secara nasional.

Meningkatkan Efisiensi Ekonomi Melalui Digitalisasi

Mengacu data Prasasti, Edwin menjelaskan bahwa Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia sekitar 6,5, sementara sektor TIK memiliki ICOR sekitar 5,1 dan ekonomi digital sekitar 4,3, sehingga digitalisasi dinilai lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan dan efisiensi ekonomi.

ICOR, atau Incremental Capital Output Ratio, adalah rasio yang mengukur seberapa efisien suatu perekonomian dalam menggunakan investasi untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Secara sederhana, ICOR menunjukkan berapa banyak tambahan investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan satu unit output (pertumbuhan). Makin kecil angka ICOR, makin baik. Sebab, jumlah investasi yang dikeluarkan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi makin kecil.

Dengan ICOR 4,3 maka nilai investasi yang perlu digelontorkan pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8% turun drastis dari 52% PDB atau sekitar Rp11.000 triliun menjadi hanya 32%-35% (atau sekitar Rp7.040 triliun-Rp7.700 triliun) PDB.

Karena itu, Edwin menegaskan Indonesia tidak bisa lagi menunda digitalisasi, dan persiapan talenta menuju teknologi baru harus dilakukan sejak sekarang agar target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan penurunan ICOR dapat tercapai.

Peran Pemerintah dalam Pembangunan Infrastruktur Digital

Sebelumnya, Board of Advisors Prasasti Center for Policy Studies Burhanuddin Abdullah menyarankan Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan digitalisasi guna mengejar pertumbuhan ekonomi 8%. Burhanuddin mengatakan dengan berfokus pada digital, maka ICOR Indonesia yang saat ini masih berkisar 6,6 dapat ditekan menjadi 4,3.

“Jadi kalau itu bisa dilakukan untuk keseluruhan sektor kita itu surplus mestinya,” kata Burhanuddin di Jakarta, Selasa (12/8/2025). Burhanuddin menambahkan saat ini untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8% pemerintah masih kekurangan dana sekitar 14% dari PDB. Pemerintah hanya mampu menyiapkan 38% dari PDB, sementara itu 14% sisanya diambil dari pinjaman atau dari modal asing.

Dengan berfokus pada digitalisasi, pemerintah tidak hanya berhasil menambal kebutuhan, juga dapat mencatatkan surplus sekitar 3%-6% dari PDB.

Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah mengatakan salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan ICOR adalah dengan menggenjot pembangunan infrastruktur digital secara merata. Pemerataan internet akan membuat masyarakat yang awalnya tidak tersentuh internet menjadi terlayani sehingga mereka dapat mengakses layanan digital termasuk berjualan secara online.

Dia memproyeksikan Indonesia akan berkontribusi mencapai US$360 miliar atau sekitar Rp5,87 kuadriliun (Kurs:Rp16.000) pada 2030, serta dominasi 40% dari nilai ekonomi digital ASEAN dengan melakukan pemerataan layanan internet.

“Peran utama dari pemerintah adalah penyediaan infrastruktur. Itu adalah hal yang mutlak, yang kami harapkan dari pemerintah terutama kalau kita bicara daerah-daerah di tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sebaran infrastruktur kita belum merata, kalau di Jakarta kita menikmati jaringan bagus,” kata Piter.

Sekadar informasi dalam membangun jaringan hingga ke pelosok negeri, pemerintah telah memiliki Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti). Melalui program Akses Internet hingga penggelaran Sistem Komunikasi Kabel Bawah Laut (SKKL), Bakti telah melayani ratusan titik internet di daerah 3T.