Kondisi HAM di Papua Mendekati Darurat

Kondisi HAM di Tanah Papua Memasuki Fase Darurat

Di tengah peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia 2025, kondisi HAM di Tanah Papua kembali menjadi sorotan. Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Sentani, Sadracks Lagoan, menyatakan bahwa situasi HAM di wilayah tersebut telah memasuki fase darurat. Pernyataan ini disampaikan dalam konteks yang sangat penting, mengingat keadaan yang semakin memprihatinkan bagi masyarakat setempat.

Menurut Lagoan, sejumlah indikator menunjukkan peningkatan signifikan dalam pelanggaran HAM. Salah satunya adalah jumlah pengungsi yang meningkat drastis akibat operasi militer di berbagai daerah. Lebih dari 100 ribu pengungsi darurat tercatat oleh gereja-gereja di Nduga, Maibrat, Teluk Bintuni, Puncak, Pegunungan Bintang dan beberapa daerah lainnya, ujarnya pada Rabu (10/12).

Ia menjelaskan bahwa dalam dua tahun terakhir, laporan dari gereja dan lembaga HAM mencatat adanya pola baru dalam bentuk serangan udara dan pengeboman. Hal ini memaksa ribuan warga mengungsi ke hutan tanpa akses makanan maupun obat-obatan. Situasi ini menunjukkan ketidakamanan yang mendalam bagi masyarakat sipil di wilayah tersebut.

Selain itu, Lagoan juga menyoroti adanya pelanggaran terhadap warga sipil yang terus berlangsung. Termasuk dalam hal ini adalah penembakan terhadap petani, pelajar, dan masyarakat adat hanya karena dianggap menciptakan gangguan keamanan. Ia juga menyoroti kasus kriminalisasi terhadap pelajar, di mana anak-anak belasan tahun ditangkap, diinterogasi, dan dipaksa mengakui keterlibatan dalam kelompok kriminal bersenjata.

Perhatian Terhadap Kasus-Kasus Spesifik

Lagoan juga menyebutkan beberapa kasus spesifik yang menjadi perhatian serius. Salah satunya adalah dugaan kelalaian pelayanan kesehatan yang menimpa almarhumah Irene Sukoy di Kabupaten Jayapura. Ia berharap semua aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah Republik Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR Kabupaten Jayapura, Ruddy Bukanaung, memberikan apresiasi atas penyampaian aspirasi yang dilakukan KNPB secara tertib. Ia menegaskan bahwa seluruh masukan yang disampaikan masyarakat Papua telah dicatat dan disaksikan langsung oleh pihaknya.

Saya memberi apresiasi untuk semua rekan-rekan KNPB yang telah menyampaikan aspirasi dengan tertib. Ini menjadi contoh bagi bangsa-bangsa di dunia yang hari ini juga memperingati Hari HAM Sedunia, kata Ruddy.

Tantangan dan Harapan Masa Depan

Kondisi HAM di Tanah Papua yang kian memburuk membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Dari sisi pemerintah, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memastikan perlindungan hak dasar warga negara. Di sisi lain, masyarakat juga harus diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi mereka secara aman dan terbuka.

Beberapa hal yang bisa dilakukan antara lain:

• Peningkatan koordinasi antara pemerintah dan lembaga HAM untuk memastikan pelanggaran tidak terulang.
• Penyediaan layanan kesehatan dan bantuan darurat bagi para pengungsi.
• Pengawasan terhadap tindakan militer agar tidak melanggar prinsip HAM.
• Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM, termasuk terhadap pejabat atau anggota militer yang terlibat.

Dengan upaya bersama, diharapkan kondisi HAM di Tanah Papua dapat segera diperbaiki dan kembali stabil. Ini akan menjadi langkah penting dalam membangun perdamaian dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.