Konsumen Arkamaya Bekasi Laporkan ke DPR, Pengembang Pastikan Proyek Berlanjut

Perkembangan Proyek Arkamaya Apartment: Persoalan yang Terus Berulang dalam Industri Properti

Di tengah pertumbuhan pesat kota-kota besar Indonesia, hunian vertikal menjadi pilihan utama bagi masyarakat kelas menengah. Dengan lokasi strategis dan konsep smart living, proyek properti sering kali dijajakan sebagai investasi jangka panjang yang menguntungkan. Namun, di balik tawaran tersebut, tersembunyi realitas yang tidak selalu mulus. Kasus Arkamaya Apartment di Bekasi menjadi contoh nyata dari kegagalan sistem pengawasan dan ketidakadilan yang sering dialami oleh konsumen.

Awal Mula Proyek dan Kegelapan yang Mengikuti

Arkamaya Apartment, awalnya dikenal dengan nama The MAJ Residences Bekasi, awalnya menarik perhatian konsumen karena kolaborasi antara The MAJ Group, mitra Jepang Leopalace21, serta keterlibatan tokoh ternama seperti mantan Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan. Hal ini memberikan kesan bahwa proyek ini memiliki reputasi yang kuat dan stabil.

Namun, kenyamanan itu berubah seiring waktu. Pembangunan proyek mandek sejak peletakan batu pertama pada 19 Agustus 2020. PT Teguh Bina Karya, selaku pelaksana, tiba-tiba mengakhiri kerja sama dengan The MAJ Group dan mengganti nama proyek menjadi Arkamaya Apartment tanpa penjelasan yang memadai kepada konsumen. Perubahan merek ini membuat para konsumen merasa dikhianati dan kehilangan kepercayaan terhadap proyek tersebut.

Persoalan Hukum dan Penyelesaian yang Tidak Jelas

Kasus ini kemudian berlanjut ke pengadilan. Konsumen menuntut hak mereka, di mana unit yang sudah dibayar lunas sejak 2019 belum juga diserahkan. Pengadilan Negeri Bekasi menggelar beberapa perkara, termasuk Perkara Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Bks dan 58/Pdt.G/2024/PN Bks.

Menurut Paulus Alfret, perwakilan kuasa hukum konsumen, kasus Arkamaya tidak hanya terkait dengan wanprestasi kontrak, tetapi juga masalah tata kelola pengembang. Dalam beberapa kasus, pengembang menjual unit jauh sebelum konstruksi aman, menggunakan dana konsumen sebagai modal kerja tanpa mekanisme escrow account yang memadai. Selain itu, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dirancang cenderung memberatkan konsumen, memberikan ruang besar bagi pengembang untuk menunda tanpa konsekuensi setimpal.

Bantahan dari Pengembang dan Klaim Pemenuhan Izin

PT Teguh Bina Karya melalui Internal Legal Rian dan Kuasa Hukum David Simatupang memberikan klarifikasi. Rian memastikan bahwa pembangunan fisik Arkamaya Apartment tetap akan berlanjut, meskipun tidak memberikan jadwal pasti penyelesaian atau serah terima kunci. PT Teguh Bina Karya juga menegaskan bahwa Pengadilan Negeri Bekasi telah memutuskan tidak menerima tuntutan para konsumen dalam Perkara Nomor 58/Pdt.G/2025/PN.Bks.

Selain itu, terkait izin lingkungan, David Simatupang menjelaskan bahwa putusan PTUN Bandung yang membatalkan izin lingkungan (No. 112/G/LH/2022/PTUN.BDG) telah dibatalkan di tingkat banding (Putusan No. 127/B/LH/2023/PT.TUN.JKT) dan telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht). "Perusahaan telah memenuhi perizinan dan bahkan telah berdamai dengan para penggugat," ujarnya.

Tuntutan Konsumen dan Harapan untuk Regulasi yang Lebih Baik

Kasus Arkamaya hanyalah salah satu dari ribuan pengaduan sengketa properti yang secara konsisten menjadi sumber aduan tertinggi di BPKN dan YLKI. Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Mufti Mubarak menyatakan bahwa banyak pengaduan di bidang perumahan yang harus diselesaikan, termasuk apartemen. "Banyak pengaduan selama tiga tahun berturutan, salah satu yang menempati posisi tertinggi," ujarnya.

Pada 3 Desember 2025, konsumen Arkamaya Apartment bersama korban proyek mangkrak lainnya mengirimkan pesan keras kepada pemerintah dengan mengadu ke Komisi VI DPR RI. Tuntutan mereka terfokus pada penguatan regulasi escrow, yakni kewajiban pengawasan ketat, pembatasan pre project selling, dan kewajiban penggunaan escrow account untuk mengamankan dana konsumen. Mereka juga meminta pemerintah dan pemda untuk lebih berani mencabut izin dan memberikan sanksi administratif hingga pidana bagi pengembang yang wanprestasi.