Permintaan Bantuan dari PBB untuk Aceh dan Wilayah Terdampak Bencana
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh telah mengajukan permintaan bantuan kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF. Hal ini dilakukan karena kondisi wilayah terdampak bencana banjir dan longsor belum sepenuhnya pulih hingga hari ini, Rabu (17/12/2025).
Bencana tersebut mulai terjadi sejak 25 November lalu, dan hingga saat ini jumlah korban meninggal dunia di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) sudah mencapai lebih dari 1.000 jiwa. Selain itu, jumlah pengungsi mencapai 608.940 jiwa.
Penjelasan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan bahwa permintaan bantuan Pemprov Aceh kepada PBB tidak perlu dipersoalkan. Ia menegaskan bahwa dalam situasi darurat bencana, pemerintah daerah berhak meminta bantuan dari mana saja.
"Yang penting satu nyawa lagi bisa tertolong adalah keharusan," ujar Dede Yusuf. Menurutnya, dalam kondisi medan yang sulit, upaya penyaluran bantuan sering kali menghadapi kendala. Oleh karena itu, ia menilai bahwa bantuan harus dipandang sebagai langkah penting untuk mencegah korban tambahan.
Dede juga menegaskan bahwa pemerintah dan presiden telah melakukan upaya maksimal dalam menangani bencana. Bahkan, beberapa negara lain juga telah menawarkan bantuan.
Peran Lembaga Internasional dalam Respons Kebencanaan
Permintaan bantuan PBB tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, pada Minggu (14/12/2025). Ia menjelaskan bahwa pemerintah Aceh merasa perlu melibatkan lembaga internasional seperti UNDP dan UNICEF, mengingat pengalaman bencana tsunami 2004.
Selain itu, saat ini tercatat sekitar 77 lembaga dengan 1.960 relawannya telah berada di Aceh. Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional, dan internasional. Muhammad MTA menyatakan bahwa keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respons kebencanaan.
PBB di Indonesia menyatakan bahwa mereka terus memantau situasi secara seksama dan tetap terlibat aktif bersama pemerintah Indonesia dalam mengawal respons darurat di provinsi terdampak. PBB juga telah mendukung upaya pemerintah melalui bantuan teknis sesuai dengan mandat program-program yang tengah berlangsung di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dukungan dari UNDP dan UNICEF
UNDP Indonesia telah menerima permintaan resmi dari Pemerintah Provinsi Aceh pada Minggu (14/12/2025). Saat ini, UNDP sedang melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik yang dapat diberikan kepada pihak-pihak nasional yang terlibat dalam penanganan, serta masyarakat yang terdampak.
Sementara itu, UNICEF juga menyampaikan simpati yang mendalam kepada anak-anak dan keluarga yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. UNICEF telah menerima surat dari Pemerintah Provinsi Aceh dan saat ini sedang menelaah bidang-bidang dukungan yang diminta, melalui koordinasi dengan otoritas terkait.
Update Korban Jiwa dan Pengungsi
Menurut informasi dari Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi (Kapusdatin) Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, jumlah korban jiwa meninggal dunia bertambah 14 orang, sehingga total keseluruhan menjadi 1.030 orang. Rinciannya, tujuh jasad ditemukan di Aceh, enam jasad di Sumut, dan satu jasad di Sumbar.
Jumlah korban hilang adalah 206 orang, berkurang dari hari sebelumnya yang berjumlah 212 jiwa. Jumlah pengungsi juga berkurang dibandingkan pada hari Minggu kemarin, yaitu dari 624.670 jiwa menjadi 608.940 jiwa.
Komentar Presiden RI Prabowo Subianto
Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya untuk terus memantau penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia berencana rutin mengunjungi wilayah terdampak minimal sekali setiap pekan.
Prabowo juga menyatakan bahwa Indonesia masih mampu menangani bencana secara mandiri meskipun beberapa pimpinan negara sahabat telah menawarkan bantuan. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan upaya maksimal dalam menangani situasi ini.
Ia juga menekankan bahwa bencana harus dihadapi dengan kewaspadaan, mengingat perubahan iklim global menjadi faktor utama yang memperburuk kondisi lingkungan.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar