Korupsi politik: Analisis kasus tunjangan DPRD Kota Tangerang

Jenis-Jenis Korupsi dan Kasus Dugaan Korupsi di DPRD Kota Tangerang

Korupsi merupakan tindakan ilegal yang terjadi dalam berbagai bentuk dan tingkat. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), korupsi dapat dibagi menjadi tiga jenis utama, yaitu petty corruption, grand corruption, dan political corruption. Setiap jenis memiliki dampak yang berbeda terhadap masyarakat dan negara.

Petty Corruption: Korupsi Kecil yang Terlihat Sehari-Hari

Petty corruption atau korupsi kecil sering kali terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti memberikan uang untuk mengurus surat-surat kependudukan atau membayar uang damai kepada polisi ketika ditilang. Meskipun tindakan ini terlihat biasa dan diterima oleh masyarakat, namun tetap merupakan tindakan yang tidak sah dan merugikan sistem pemerintahan.

Grand Corruption: Korupsi Besar yang Merugikan Negara

Grand corruption, atau korupsi kelas kakap, melibatkan kerugian negara dalam jumlah besar, mulai dari miliaran hingga triliunan rupiah. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu yang menyalahgunakan wewenangnya untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya, sementara masyarakat secara keseluruhan menderita akibatnya.

Political Corruption: Korupsi yang Mengancam Kepentingan Politik

Political corruption terjadi ketika pengambil keputusan politik menyalahgunakan wewenangnya dengan memanipulasi kebijakan, prosedur, atau aturan demi keuntungan diri sendiri atau kelompoknya. Jenis korupsi ini bisa berupa penyuapan, perdagangan pengaruh, jual beli suara, nepotisme, atau pembiayaan kampanye. Menurut Artidjo Alkostar, korupsi politik merupakan kejahatan yang lebih berbahaya daripada korupsi biasa karena dampaknya yang luas dan berkelanjutan.

Kasus Dugaan Korupsi Tunjangan Perumahan dan Transportasi DPRD Kota Tangerang

Pada masa pandemi covid-19, beberapa peraturan walikota (perwali) dikeluarkan oleh Walikota Tangerang saat itu, H. Arief Wismansyah, serta PJ Walikota Nurdin. Perwali-perwali tersebut mencakup Perwali No. 4 tahun 2020, Perwali No. 161 tahun 2021, Perwali 103 tahun 2022, Perwali No. 4 tahun 2023, dan Perwali No. 89 tahun 2023. Selain itu, PJ Walikota Nurdin juga mengeluarkan Perwali No. 14 tahun 2025. Semua perwali ini mengatur pelaksanaan Peraturan Daerah No. 4 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Tangerang.

Apa yang Memicu Dugaan Korupsi?

Perwali-perwali tersebut dianggap sebagai penyebab dugaan korupsi politik karena besaran tunjangan perumahan dan transportasi yang sangat tinggi dan diduga tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2023 menyatakan bahwa besaran tunjangan perumahan dan transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, serta standar harga setempat. Namun, dalam kasus DPRD Kota Tangerang, besaran tunjangan tersebut diduga manipulatif.

Contoh Kasus di Kabupaten Bekasi

Dalam kasus tunjangan perumahan di Kabupaten Bekasi, dugaan korupsi muncul karena penggunaan jasa penilai (apraisal) yang kemudian hasilnya dianggap terlalu kecil. Akhirnya, besaran tunjangan diubah sendiri tanpa dasar yang jelas. Hal ini menjadi indikasi adanya penyalahgunaan wewenang.

Kasus di DPRD Kota Tangerang

Di DPRD Kota Tangerang, dugaan korupsi muncul karena tunjangan perumahan yang diberikan kepada anggota DPRD tidak menggunakan jasa penilai (apraisal). Besaran tunjangan perumahan mencapai Rp 49 juta per bulan untuk ketua DPRD, Rp 48 juta untuk Wakil Ketua, dan Rp 47 juta untuk anggota DPRD. Ini dinilai sangat fantastis dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Analisis Tunjangan Transportasi

Untuk tunjangan transportasi, kita bisa melihat dari kasus korupsi di DPRD Pangkal Pinang, di mana salah satu pimpinan DPRD ditangkap karena menggunakan tunjangan transportasi untuk pembelian bahan bakar dan pemeliharaan kendaraan. Padahal, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 49 tahun 2023, tunjangan transportasi harus sesuai dengan nilai sewa kendaraan yang berlaku.

Kesimpulan

Dari tahun 2020 hingga 2025, besaran tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Kota Tangerang diduga tidak berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Hal ini menjadi alasan kuat untuk menyebut adanya dugaan korupsi politik. Penulis percaya bahwa peran Walikota H. Arief Wismansyah dan PJ Walikota Nurdin dalam membuat peraturan tersebut sangat penting untuk dievaluasi.

Langkah yang Harus Dilakukan

Pada tanggal 9 Desember 2025, Kajari Tangerang telah menginformasikan bahwa ada pemanggilan terhadap dua orang yang dianggap bertanggung jawab. Menurut penulis, Kajari Tangerang perlu segera memeriksa Walikota, PJ Walikota, dan Sekda yang berperan dalam membuat aturan terkait tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Kota Tangerang agar perkara ini menjadi terang dan jelas sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang berlaku. FIAT Justitia Ruat Caelum. ***