KPK Berhentikan Penyidikan Korupsi Tambang Konawe Utara, Apa Maksudnya?

nurulamin.pro,
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terkait kasus dugaan korupsi dan suap tambang nikel di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara yang terjadi pada tahun 2009.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa ketidakcukupan alat bukti menjadi alasan utama penghentian penyidikan. Menurutnya, proses penyidikan tidak memenuhi syarat karena kesulitan dalam menghitung kerugian keuangan negara.

"Benar, penerbitan SP3 oleh KPK sudah tepat karena tidak terpenuhinya kecukupan alat bukti dalam proses penyidikan yang dilakukan, pasal 2 dan 3-nya, yaitu terkendala dalam penghitungan kerugian keuangan negara," ujar Budi dikutip pada Selasa (30/12/2025).

Budi menjelaskan bahwa auditor tidak mampu melakukan penghitungan kerugian negara karena pengelolaan tambang tidak termasuk dalam ranah keuangan negara yang didasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

"Sehingga atas hasil tambang yang diperoleh dengan cara yang diduga menyimpang tersebut juga tidak bisa dilakukan penghitungan kerugian keuangan negaranya oleh auditor," kata Budi.

Selain itu, faktor lain yang menyebabkan penghentian kasus ini adalah berlakunya tempus perkara atau tenggang waktu hukum.

"Kemudian dengan tempus perkara yang sudah 2009, ini juga berkaitan dengan kadaluarsa perkaranya, yakni terkait pasal suapnya," jelas Budi.

Mantan Bupati Terlibat Dalam Kasus Ini

Berdasarkan catatan Bisnis, kasus ini menyeret mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Aswad Sulaiman pernah menjabat sebagai Pejabat Bupati periode 2007-2009 dan Bupati periode 2011-2016. Ia diduga telah menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi serta menyalahgunakan kewenangan sehingga merugikan negara dalam pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan nikel.

Pada masa kepemimpinan Aswad, dia mencabut izin pertambangan nikel yang dipegang PT Aneka Tambang (Persero) secara sepihak di Kecamatan Linggikima dan Molawe. Setelah itu, ia menerima pengajuan permohonan izin kuasa eksplorasi dan eksploitasi dari delapan perusahaan pertambangan dan kemudian menerbitkan 30 surat keputusan (SK) kuasa pertambangan.

Beberapa perusahaan yang diberikan kuasa tambang bahkan telah masuk tahap produksi dan ekspor hingga 2014. Aswad diduga menerima hingga Rp13 miliar dari sejumlah perusahaan karena telah mengizinkan eksplorasi dan eksploitasi tambang di Konawe Utara.

Penyidikan Diakhiri Karena Kurangnya Bukti

Dalam penjelasannya, Budi menyatakan bahwa penyidikan kasus ini dihentikan karena tidak adanya bukti yang cukup untuk melanjutkan proses hukum.

Ia menekankan bahwa KPK hanya akan melanjutkan penyidikan jika ada bukti-bukti yang memadai dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kasus ini juga menjadi perhatian publik karena melibatkan pejabat tinggi dan dugaan kerugian negara yang sangat besar. Meskipun penyidikan dihentikan, masyarakat tetap berharap agar lembaga antirasuah dapat terus bekerja keras dalam memberantas tindakan korupsi di berbagai sektor.