KPK Menerima Laporan Pejabat Terima Gratifikasi dari Anak Magang

KPK Menerima 5.020 Laporan Gratifikasi pada Tahun 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat adanya peningkatan jumlah laporan penerimaan gratifikasi oleh pejabat negara sepanjang tahun 2025. Totalnya mencapai 5.020 laporan dengan 5.799 objek gratifikasi yang dilaporkan. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah adanya pejabat atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi dari karyawan magang.

“KPK juga menerima sejumlah laporan dari pegawai negeri dan penyelenggara negara yang ditugaskan instansinya untuk menjadi mentor magang. Mereka melaporkan adanya penerimaan gratifikasi dari siswa atau mahasiswa magang yang mereka mentori,” jelas Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Bentuk gratifikasi yang diterima bervariasi, mulai dari pakaian seperti baju, jaket, tumbler, jam tangan hingga parfum. Hal ini menunjukkan bahwa gratifikasi tidak selalu berupa uang tunai, tetapi bisa dalam bentuk barang bernilai tertentu.

Kerja Sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan

Untuk mengantisipasi adanya pemberian gratifikasi dari peserta magang, KPK melakukan koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan sebagai langkah mitigasi awal. Tujuannya adalah agar tidak ada lagi pemberian gratifikasi dari pemagang yang dapat dianggap sebagai bentuk suap.

“KPK berharap para pemagang yang akan menjadi calon pemimpin masa depan ini terus menjaga integritas, menjadi teladan, dan bersama kita wujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi,” ujarnya.

Aturan yang Melarang Gratifikasi

KPK juga mengingatkan bahwa segala bentuk pemberian yang terkait dengan jabatan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara merupakan bentuk suap. Hal ini diatur dalam Pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

Selain itu, ketentuan pelaporan gratifikasi lebih lanjut juga diatur dalam Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 2 Tahun 2019. Dengan aturan ini, diharapkan para pejabat negara lebih sadar akan risiko penerimaan gratifikasi yang tidak sesuai dengan aturan.

Peningkatan Laporan Gratifikasi

Berdasarkan catatan KPK, jumlah laporan penerimaan gratifikasi pada tahun 2025 meningkat sebesar 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kurun waktu tersebut, terdapat 5.020 laporan dengan total 5.799 objek gratifikasi yang dilaporkan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.621 objek gratifikasi berbentuk barang dengan nilai total Rp3,23 miliar. Sementara itu, 2.178 objek lainnya berbentuk uang senilai Rp13,17 miliar.

“Sehingga dari total laporan penerimaan gratifikasi tahun ini senilai total Rp16,40 miliar,” jelasnya.

Kesimpulan

Peningkatan jumlah laporan gratifikasi pada tahun 2025 menunjukkan bahwa KPK semakin aktif dalam memantau kepatuhan para pejabat negara terhadap aturan anti-korupsi. Selain itu, kerja sama antara KPK dengan instansi terkait seperti Kementerian Ketenagakerjaan menjadi langkah penting dalam mencegah praktik gratifikasi yang tidak sesuai.

Dengan adanya regulasi yang jelas dan kesadaran para pejabat, diharapkan Indonesia dapat terus bergerak menuju sistem pemerintahan yang lebih bersih dan transparan.