KPK Terima 5.020 Laporan Gratifikasi Tahun Ini, Naik 20 Persen dari Tahun Sebelumnya

Laporan Gratifikasi di Indonesia Mengalami Peningkatan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat adanya peningkatan signifikan dalam jumlah laporan penerimaan gratifikasi oleh pejabat negara sepanjang tahun 2025. Jumlah tersebut mencapai 5.020 laporan dengan total 5.799 objek gratifikasi. Angka ini meningkat sebesar 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 4.220 laporan pada tahun 2024.

Peningkatan ini disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, yang menjelaskan bahwa kenaikan ini menunjukkan kesadaran masyarakat dan instansi terkait terhadap pentingnya melaporkan penerimaan gratifikasi. Dengan demikian, KPK berharap dapat lebih efektif dalam mencegah tindakan korupsi yang bisa terjadi akibat pemberian hadiah atau bantuan secara tidak sah.

Total Nilai Gratifikasi yang Dilaporkan Mencapai Rp16,4 Miliar

Dari total 5.799 objek gratifikasi yang dilaporkan, sebanyak 3.621 di antaranya berbentuk barang dengan nilai total Rp3,23 miliar. Sementara itu, 2.178 objek lainnya berupa uang senilai Rp13,17 miliar. Dengan demikian, total nilai dari semua laporan gratifikasi yang diterima KPK pada tahun 2025 mencapai Rp16,4 miliar.

Budi Prasetyo menegaskan bahwa angka ini menunjukkan tingkat kepedulian yang semakin meningkat terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan jabatan. Hal ini juga menjadi indikasi bahwa masyarakat mulai lebih sadar akan risiko yang bisa terjadi jika gratifikasi tidak dilaporkan secara benar.

Jenis Laporan Gratifikasi yang Paling Umum

Dalam laporan KPK, beberapa jenis gratifikasi yang paling sering dilaporkan adalah:

• Pemberian dari vendor dalam rangka pengadaan barang dan jasa
• Pemberian dalam rangka hari raya maupun pisah sambut pejabat
• Pemberian dari orang tua murid kepada guru
• Pemberian honor narasumber

Laporan tersebut disampaikan oleh 1.620 pelapor individu dan 3.400 dari Unit Pelaporan Gratifikasi (UPG), yang ada di sejumlah instansi seperti Kementerian, Lembaga, maupun pemerintah daerah.

Budi menjelaskan bahwa partisipasi aktif dari berbagai instansi dan masyarakat memberikan kontribusi besar dalam memperkuat sistem anti-korupsi di Indonesia. Dengan adanya UPG, proses pelaporan gratifikasi menjadi lebih mudah dan terstruktur.

Aturan Hukum Terkait Penerimaan Gratifikasi

KPK mengingatkan bahwa segala bentuk pemberian yang terkait dengan jabatan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara merupakan bentuk suap. Hal ini diatur dalam Pasal 12B UU 20/2001 tentang tindak pidana korupsi.

Selain itu, ketentuan pelaporan gratifikasi lebih lanjut juga diatur dalam Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 2 Tahun 2019. Dengan aturan ini, KPK berharap para pegawai negeri dan penyelenggara negara lebih waspada terhadap tindakan yang bisa menyebabkan korupsi.

Aturan hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi prinsip etika dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, KPK berkomitmen untuk terus memperkuat sistem anti-korupsi di Indonesia.