KRL siap tembus Sukabumi dan Cikampek, elektrifikasi dimulai tahun depan

Perluasan Jaringan KRL dan Suntikan Dana untuk Pengembangan Transportasi

Pengembangan jaringan kereta rel listrik (KRL) kembali menjadi fokus utama pemerintah setelah sejumlah program strategis diungkapkan dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI. Salah satu perwakilan yang hadir, Dony Oskaria, Kepala Badan Pengelola BUMN, menjelaskan bahwa pemerintah memiliki rencana besar untuk elektrifikasi jalur kereta api di beberapa wilayah.

Dalam paparannya, Dony menegaskan bahwa proyek elektrifikasi akan dimulai tahun depan. Salah satu langkah terbesar adalah memperluas jangkauan KRL hingga wilayah Cikampek dan Sukabumi. Ia menilai bahwa pengembangan transportasi massal berbasis listrik sangat penting untuk meningkatkan layanan publik dan memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat di kawasan Jabodetabek serta daerah penyangga lainnya.

“Untuk kereta api, tahun depan kita akan melakukan elektrifikasi di lima kota, termasuk di Jakarta itu adalah kereta api listrik sampai dengan Cikampek, kemudian sampai dengan Rangkasbitung, sampai dengan Sukabumi,” ujar Dony.

Rencana ini juga membuka peluang transformasi pada jalur eksisting yang selama ini hanya dilayani oleh kereta diesel. Jika direalisasikan, jalur Bogor Paledang – Sukabumi akan menjadi koridor baru KRL yang mencakup sejumlah stasiun seperti Batutulis, Maseng, Cigombong, Cicurug, Parungkuda, Cibadak, Karangtengah, Cisaat, hingga Sukabumi.

Pemerintah melihat potensi besar pada jalur tersebut karena tingginya arus harian pekerja komuter yang bergerak dari Sukabumi ke Bogor dan sebaliknya.

Suntikan Dana untuk KAI dan Perusahaan Lain

Selain perluasan jaringan KRL, pemerintah juga memberikan dukungan finansial kepada sejumlah perusahaan BUMN. Salah satunya adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero), yang mendapatkan suntikan dana sebesar Rp1,8 triliun untuk pembelian rangkaian KRL baru.

Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung penuh penugasan PSO KRL di kawasan Jabodetabek. Dony menjelaskan bahwa KAI akan menggunakan dana ini untuk memperkuat layanan KRL yang sudah ada.

Tidak hanya KAI, dua BUMN lain juga menerima penyertaan modal negara (PMN). Pertama, PT Industri Kereta Api (INKA) mendapatkan dana sebesar Rp473 miliar. Dana ini akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi di fasilitas Madiun dan Banyuwangi. Dony menilai modernisasi lini produksi ini penting untuk mendukung kemandirian industri kereta nasional di masa depan.

Sementara itu, PT Pelayaran Indonesia (Pelni) menerima alokasi PMN sebesar Rp2,5 triliun. Dana ini akan digunakan untuk melanjutkan program pengadaan tiga kapal penumpang baru sebagai bagian dari pembangunan armada yang telah dimulai pada PMN 2024.

Pemerintah menilai bahwa keberadaan kapal baru sangat dibutuhkan untuk memastikan layanan transportasi laut tetap berjalan optimal, khususnya di wilayah-wilayah yang sangat bergantung pada mobilitas laut.

Secara keseluruhan, nilai PMN untuk ketiga BUMN tersebut mencapai Rp4,77 triliun. Dony menegaskan bahwa suntikan dana ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melakukan perubahan mendasar di sektor transportasi.

Penyertaan Modal Negara untuk BLU

Selain kepada ketiga BUMN tersebut, Komisi XI DPR RI juga menyetujui pemberian PMN kepada dua Badan Layanan Umum (BLU). Pertama, Sarana Multigriya Finansial (SMF) mendapatkan Rp6,68 triliun untuk melanjutkan program pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sementara itu, Badan Bank Tanah memperoleh PMN non-tunai sebesar Rp2,95 triliun untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

BUMN berharap, ekspansi KRL hingga Sukabumi dan Cikampek menjadi salah satu langkah besar yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan mengurangi beban lalu lintas di kawasan metropolitan.