Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, kini menjadi sorotan setelah menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya sebelumnya yang dianggap tidak tepat. Ia sebelumnya mengungkapkan bahwa banjir di Sumatera hanya terlihat mencekam di media sosial, namun saat meninjau lokasi secara langsung, ia justru kaget dengan kondisi yang terjadi.
Kronologi Permintaan Maaf Kepala BNPB
Peristiwa ini bermula ketika Suharyanto melakukan peninjauan ke lokasi terdampak banjir di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ia didampingi oleh Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, dan meninjau beberapa titik yang terkena dampak banjir. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan permintaan maaf karena sebelumnya kurang tepat dalam memperkirakan besarnya dampak banjir di wilayah Sumatera.
“Nah, Tapsel ini saya surprise begitu ya, saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf, Pak Bupati,” ujarnya, seperti dikutip dari siaran Kompas TV. Ia juga menegaskan bahwa upaya penanggulangan dan pemulihan pascabencana terus berjalan, termasuk distribusi logistik bagi warga terdampak.
Status Bencana Masih Provinsi
Suharyanto kembali menegaskan bahwa banjir bandang dan longsor di wilayah Sumatera masih dikategorikan sebagai bencana tingkat provinsi, bukan nasional. Menurutnya, kondisi yang terjadi belum memenuhi kriteria untuk dinaikkan statusnya menjadi bencana nasional.
Penetapan status bencana nasional memiliki sejumlah tolok ukur, seperti besarnya kerusakan, terhentinya fungsi pemerintahan daerah, serta terganggunya layanan publik secara menyeluruh. Namun, situasi banjir di wilayah Sumatera belum mencapai batas tersebut.
Ia menjelaskan bahwa penanganan bencana ini masih bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Struktur pemerintahan daerah, akses pelayanan masyarakat, dan koordinasi lintas sektor dinilai masih berjalan, sehingga tidak ada alasan mendesak untuk mengubah status menjadi bencana nasional.
Dukungan Pemerintah Pusat Tetap Besar
Meski tidak berstatus bencana nasional, Suharyanto menekankan bahwa keterlibatan pemerintah pusat tidak berkurang sedikit pun. Mobilisasi bantuan justru berlangsung besar-besaran.
“Karena statusnya tingkat provinsi, pemerintah pusat melalui BNPB, TNI, Polri, dan seluruh kementerian/lembaga memberikan dukungan maksimal. Buktinya, Presiden mengerahkan bantuan besar-besaran, TNI mengirim alutsista dalam jumlah besar, dan BNPB menggerakkan seluruh kekuatan yang ada,” tegasnya.
Pernyataan Sebelumnya yang Mengundang Kontroversi
Sebelumnya, pada Jumat (28/11/2025), Suharyanto sempat membantah kabar di media sosial yang menggambarkan dampak banjir di Sumatra seolah sangat mengerikan. Ia mengungkapkan bahwa meskipun terlihat mencekam di media sosial, saat tiba di lokasi, banyak daerah yang sudah tidak hujan.
“Yang paling serius memang Tapanuli Tengah, tetapi wilayah lain relatif membaik,” katanya dalam konferensi pers. Ia menegaskan bahwa Tapanuli Tengah merupakan kawasan yang mengalami dampak banjir paling serius. Banjir dan longsor di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh masih berada pada kategori bencana tingkat provinsi, sehingga belum perlu dinaikkan menjadi status bencana nasional.
Suharyanto juga menekankan bahwa dukungan pemerintah pusat tetap diberikan secara besar-besaran melalui BNPB, TNI, Polri, serta kementerian dan lembaga terkait.
Kesimpulan
Dari peristiwa ini, tampak bahwa pengambilan keputusan terkait status bencana harus didasarkan pada data dan kondisi nyata di lapangan. Meskipun sebelumnya pernyataan Suharyanto dianggap tidak tepat, ia akhirnya menyadari pentingnya pendekatan yang lebih realistis dan transparan dalam menangani bencana. Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, diharapkan masyarakat terdampak dapat segera pulih dan kembali normal.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar