Pansus Kemanusiaan Papua Tengah Serahkan Laporan Hasil Kinerja ke DPD RI
Panitia Khusus (Pansus) Kemanusiaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai. Pertemuan ini dilakukan dalam rangka menyerahkan Laporan Hasil Kinerja selama tahun 2025. Laporan tersebut mencakup respons para wakil rakyat Papua Tengah terhadap dampak konflik bersenjata yang terjadi di Provinsi Papua Tengah.
Beberapa kabupaten yang terdampak oleh konflik seperti Kabupaten Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, dan Dogiyai mengalami keresahan yang tidak kunjung mereda. Ribuan pengungsi yang tersebar di berbagai daerah di Papua Tengah menyebabkan kehidupan sosial-kemasyarakatan tidak lagi berjalan normal. Menurut Ketua Pansus, Yohannes Kemong, ribuan pengungsi enggan kembali ke kampung halaman mereka.
Dampak Konflik pada Masyarakat
Sebagian besar masyarakat tidak lagi mampu mencari nafkah seperti biasanya. Anak-anak di wilayah konflik juga merasakan ketakutan yang luar biasa hingga harus meninggalkan bangku sekolah. Sepanjang 2025, anak-anak di wilayah konflik tidak menjalani proses belajar efektif. Para guru takut melakukan aktivitas mengajar, sebab mereka trauma akan suara desing peluru dan kekerasan yang setiap bisa terjadi, ujar Kemong dalam keterangan Jumat (12/12/2025).
Menurutnya, pengungsi terkesan tidak mendapatkan perhatian besar dari pemerintah daerah (pemda), khususnya pemerintah kabupaten di daerah konflik. Akibatnya, sebagian besar masyarakat mengungsi di wilayah-wilayah yang dipandang masih relatif aman, seperti Kabupaten Timika dan Kabupaten Nabire. Kita menyanyangkan kurangnya perhatian khusus dari pemda. Mereka bahkan tidak menyiapkan tenda-tenda atau permukiman darurat di wilayah konflik. Pada akhirnya, masyarakat mencari perlindungan di daerah-daerah lain dengan berbekal bantuan dari swadaya masyarakat di daerah tersebut, lanjut Kemong.
Penyampaian Permintaan dari Pansus Kemanusiaan
Sementara itu, Ketua Pansus Kemanusiaan DPRK Puncak, Jakson Hagabal menyatakan bahwa masyarakat di daerah konflik menyayangkan banyaknya pasukan non-organik yang dikerahkan di wilayah-wilayah konflik. Menurutnya, kehadiran pasukan tersebut tidak menjadikan situasi menjadi lebih aman dan nyaman, melainkan semakin menambah ketakutan dan kekhawatiran.
Kami meminta pemerintah pusat menarik pasukan non-organik di wilayah konflik. Masyarakat tidak membutuhkan penambahan pasukan dan operasi militer, melainkan dialog konstruktif dan persuasif antara masyarakat dengan pihak-pihak yang bertikai, baik dari masyarakat, maupun dari aparat keamanan, tegas Hagabal.
Dalam laporan yang diserahkan kepada Wakil Ketua DPD RI, Pansus Kemanusiaan DPR Papua Tengah dan DPR Kabupaten Puncak menyimpulkan beberapa poin penting:
- Meminta pemda memastikan kebutuhan dasar para pengungsui terpenuhi, seperti makan, hunian sementara, pendidikan, dan layanan kesehatan.
- Mendukung rencana pemulangan ribuan pengungsi ke kampung halaman mereka paling lambat Desember 2025, dan memastikan keamanan mereka sekembalinya dari pengungsian.
- Menarik kembali pasukan non-organik di wilayah-wilayah konflik, sambil mengedepankan penyelesaian konflik secara dialogis dan persuasif.
- Berbagai fasilitas umum yang ditempati oleh pasukan non-organik harus dikembalikan kepada masyarakat untuk digunakan sebagaimana peruntukannya.
- Pemulihan traumatik bagi masyarakat yang selama masa konflik telah terlanjur mengalami ketakutan dan kekhawatiran.
Tanggapan Wakil Ketua DPD RI
Pada saat yang sama, Yorrys Raweyai menyambut baik laporan yang diserahkan Pansus Kemanusiaan Papua Tengah dan Kabupaten Puncak. Ia berjanji meneruskan laporan tersebut untuk dibahas dalam agenda rapat Komite terkait sehabis masa reses.
DPD RI akan mengundang berbagai pihak, termasuk Menkopolkam, Panglima TNI, dan Kapolri serta para pimpinan daerah di Papua Tengah untuk bersama-sama mengawal dan menindaklanjuti laporan Pansus selepas masa reses pada Januari 2026, pungkas Yorrys.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar