
aiotrade, SEMARANG - Tahun 2026 akan menjadi momen penting dalam membangun arah pembangunan Jawa Tengah yang lebih berkelanjutan dan hijau. Peran Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional kembali ditegakkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun depan. RKPD ini mencakup delapan program strategis yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan, dan perikanan.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa peningkatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air menjadi prioritas utama. Selain itu, penguatan sistem agroforestry berbasis potensi lokal juga menjadi fokus. Tujuannya adalah memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang cukup, beragam, bergizi, serta aman secara berkelanjutan.
Delapan program prioritas tersebut dirancang untuk mendukung target jangka panjang dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Dalam acara Musrenbang Mei lalu, Luthfi menyampaikan bahwa pembangunan Jawa Tengah tidak bisa dilakukan secara egois. Semua pihak harus bekerja sama, termasuk bupati, wali kota, dan pemerintah pusat, demi kemajuan daerah.
Membangun Dua Sektor Usaha dalam Satu Langkah
Sujarwanto Dwiatmoko, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, menjelaskan bahwa sektor pertanian dan industri pengolahan akan menjadi dua prioritas utama pada tahun 2026. Meski tampak kontradiktif, Sujarwanto menilai kedua sektor ini saling melengkapi dalam struktur perekonomian Jawa Tengah.
"Meski ada pandangan yang menganggap industri dan pertanian saling bertentangan karena keterbatasan lahan, kita perlu melihat bagaimana keduanya bisa berjalan bersama," ujarnya saat membuka BIG Conference dengan tema "Central Java at a Crossroads: Between Manufacturing & Agriculture" di Kota Semarang.
Jawa Tengah, yang menyumbang 16% kebutuhan pangan nasional, harus mempertahankan perannya dalam swasembada pangan. Di sisi lain, daerah ini juga perlu mengejar ketertinggalan dari provinsi lain dengan memacu pertumbuhan sektor manufaktur yang lebih berkelanjutan. Untuk mencapai hal ini, pemerintah provinsi mesti mempercepat pertumbuhan kawasan industri dengan perencanaan tata ruang yang ketat.
Setiap kabupaten telah melakukan percepatan penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dengan RDTR yang jelas, setiap izin usaha yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang akan ditolak otomatis. Hal ini bertujuan untuk memastikan keseimbangan antara pertanian dan industri.
Ekspansi sektor manufaktur difokuskan pada kawasan yang tidak memiliki potensi pertanian signifikan. Sementara itu, 1,2 juta hektare lahan sawah lestari dikunci peruntukannya agar tidak terganggu oleh ekspansi industri.
Ketergantungan pada Bahan Baku Impor
Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Jawa Tengah, Oki Hermawan, menilai arah pembangunan Jawa Tengah yang menekankan keseimbangan antara sektor industri dan pertanian sudah tepat. Ia memberikan masukan kepada pemerintah daerah agar kedua sektor ini bisa berkembang bersamaan.
Namun, tren pertumbuhan sektor pertanian di Jawa Tengah masih fluktuatif. Faktor cuaca menjadi salah satu penyebabnya. Di sisi lain, sektor industri menunjukkan pertumbuhan yang lebih stabil. Saat ini, sektor industri menyumbang 14% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Subsektor industri makanan dan minuman memiliki potensi besar dalam meningkatkan perekonomian Jawa Tengah. Namun, ketergantungan pada bahan baku impor tetap menjadi tantangan. Untuk menghubungkan kedua sektor, diperlukan konsistensi baik dari segi kualitas maupun kuantitas bahan baku.
Tantangan Pertumbuhan Ekonomi di Atas 6%
Di sisi lain, ekonom Universitas Diponegoro (Undip), Wahyu Widodo, menyatakan keraguan terhadap kemampuan Jawa Tengah mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 6% (year-on-year/yoy). Berdasarkan data historis, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah seperti terkunci di angka 5%. Meski demikian, ia yakin pertumbuhan 6% bisa dicapai dengan langkah strategis.
Tantangan utama bagi sektor manufaktur Jawa Tengah adalah efisiensi. Dengan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) di angka 6,5, daerah ini perlu meningkatkan teknologi, metode produksi, dan implementasi produksi yang lebih efisien. Selain itu, perbaikan tata kelola kelembagaan juga menjadi pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan.
Dalam rangkaian diskusi BIG Conference, para ahli sepakat bahwa Jawa Tengah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar