Langkah Pemulihan Pendidikan di Sumatera: Pembelajaran Darurat dan Bebas UKT

Dampak Bencana Alam pada Sektor Pendidikan di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Banjir dan tanah longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) telah memberikan dampak serius terhadap sektor pendidikan. Berbagai kebijakan dan langkah penanganan telah diambil oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Berikut adalah rangkuman upaya-upaya yang dilakukan untuk memulihkan sektor pendidikan di tiga provinsi tersebut.

Pembelajaran Darurat

Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa banyak sekolah di wilayah Sumatera terdampak banjir belum dapat menggelar kegiatan pembelajaran. Ia menjelaskan bahwa dari 52 kabupaten/kota yang terdampak, komposisi gangguan berbeda-beda. Di Aceh, 15 kabupaten/kota masih belum bisa melaksanakan pembelajaran, sementara tiga wilayah lainnya mulai membuka sekolah secara bertahap.

Di Sumatera Utara, terdapat dua wilayah yang masih belum bisa menyelenggarakan pembelajaran dan dua wilayah lainnya baru dapat menjalankan sebagian kegiatan belajar. Untuk menanggapi situasi ini, pihak Kemendikdasmen mengarahkan pelaksanaan pembelajaran darurat dengan berbagai skema, termasuk pendirian ruang kelas sementara, penempatan siswa di sekolah terdekat yang tidak terdampak, penerapan jadwal belajar fleksibel, serta pemanfaatan modul pembelajaran kedaruratan.

Selain itu, pendampingan bagi guru dan relawan pendidikan terus dilakukan guna memastikan proses belajar mengajar di tenda-tenda darurat tetap berjalan. Mengenai ujian akhir semester (UAS), Mendikdasmen meminta pemerintah daerah di ketiga wilayah untuk menyesuaikan jadwal sesuai kondisi pascabencana. Ia menegaskan bahwa kewenangan penentuan jadwal UAS diserahkan kepada pemda karena dinilai lebih memahami situasi masing-masing daerah setelah bencana.

Bebaskan UKT Terdampak Bencana

Untuk pendidikan tinggi, Kemendiktisaintek tengah merumuskan pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) hingga dua semester bagi mahasiswa terdampak atau berasal dari keluarga terdampak bencana. Direktur Riset dan Pengembangan Kemendiktisaintek Fauzan Adziman menjelaskan bahwa pemberian pembebasan UKT 1 sampai 2 semester akan diberikan kepada mahasiswa terdampak atau berasal dari keluarga terdampak.

Rencana aksi pada tahap pemulihan dijadwalkan mulai dilaksanakan pada Januari 2026 dengan menggunakan anggaran tahun berjalan. Selain kebijakan pembebasan UKT, terdapat enam rencana aksi lain yang akan dijalankan, antara lain:

• Penyediaan dapur umum di sejumlah kampus terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, khususnya bagi mahasiswa yang terdampak langsung maupun berasal dari keluarga terdampak.
• Penerapan pengaturan Ujian Akhir Semester (UAS) yang lebih fleksibel bagi kampus maupun mahasiswa yang terdampak bencana.
• Penggalangan bantuan kebutuhan mendesak melalui kampus-kampus di wilayah terdampak, meliputi makanan, pakaian, penjernih air bersih, hingga pengiriman tenaga kesehatan.
• Pembentukan tim psikososial untuk mendampingi dosen, mahasiswa, dan masyarakat terdampak.
• Penyediaan fasilitas pendukung pembelajaran untuk membantu pemulihan proses belajar mengajar.
• Langkah pemulihan infrastruktur pendidikan dan fasilitas sosial sebagai bagian dari upaya pemulihan jangka panjang.

Siapkan Rp 75,9 Miliar untuk Bantu Mahasiswa Terdampak

Kemendiktisaintek juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 75.986.474.452 untuk membantu biaya hidup mahasiswa dan dosen terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera. Wamendiktisaintek Fauzan menjelaskan bahwa pemberian bantuan biaya hidup menjadi salah satu langkah yang disiapkan pemerintah untuk menangani dampak bencana, khususnya pada sektor pendidikan tinggi di Sumatera.

Selain itu, Kemendiktisaintek meluncurkan program pengabdian kepada masyarakat dalam skema tanggap darurat bencana, dengan total pendanaan mencapai Rp 46.535.820.000. Berdasarkan data per 6 Desember pukul 21.00 WIB, terdapat 60 perguruan tinggi yang terdampak banjir dan longsor di wilayah Sumatera. Rinciannya meliputi empat Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 27 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Aceh, satu PTN dan 13 PTS di Sumatera Utara, serta sembilan PTN dan enam PTS di Sumatera Barat.

Fauzan menjelaskan bahwa sebagian besar aktivitas belajar mengajar di kampus-kampus tersebut terhenti akibat akses yang terputus, kondisi lingkungan kampus yang terdampak, serta banyaknya sivitas akademika yang harus mengungsi. Secara keseluruhan, terdapat 1.306 dosen dan 18.824 mahasiswa yang menjadi korban terdampak banjir dan longsor di tiga provinsi tersebut.

Data Kemendiktisaintek juga menunjukkan kerusakan sarana dan prasarana pendidikan cukup luas, mencakup ruang kelas, perangkat komputer dan laptop, bangunan dan ruang belajar yang rusak atau ambruk, jaringan listrik dan internet yang terputus, akses jalan tertutup, serta kerusakan fasilitas penunjang lainnya seperti laboratorium. "Ini adalah kondisi identifikasi yang selama ini kita lakukan dalam skema tahap penanggulangan darurat," ujar Fauzan.