Kolaborasi OJK dan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk Membangun Ekonomi yang Inklusif
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat menunjukkan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi strategis dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam upaya memberantas praktik mafia pangan, tengkulak, dan pinjaman informal yang merugikan masyarakat. Langkah ini dilakukan melalui peningkatan literasi keuangan serta perluasan akses pembiayaan formal guna mendorong pemerataan kesejahteraan ekonomi di daerah tersebut.
Komitmen ini disampaikan oleh Kepala OJK Provinsi Jawa Barat, Darwisman, dalam pertemuan bersama Bupati Cirebon Imron Rosyadi di Kantor Bupati Cirebon, Senin 15 Desember 2025. Menurut Darwisman, penguatan ekosistem keuangan yang inklusif menjadi kunci untuk memutus ketergantungan masyarakat terhadap praktik ekonomi tidak sehat yang selama ini menekan pendapatan petani, nelayan, dan pelaku UMKM.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cirebon
Pada triwulan III 2025, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon mencapai 6,16 persen, melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang memberikan kontribusi sebesar 80,20 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Meski demikian, ia menilai capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon masih tercatat 10,23 persen, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 229,64 ribu jiwa. “Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu diimbangi dengan strategi pemerataan kesejahteraan. Literasi keuangan dan akses pembiayaan formal menjadi instrumen penting untuk mendorong ekonomi rakyat,” ujar Darwisman.
Potensi Ekonomi Kabupaten Cirebon
Darwisman juga menyampaikan bahwa Kabupaten Cirebon memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai Kawasan Komoditas Unggulan dan Perkotaan Non-Metropolitan Jawa Barat. Sejumlah sektor unggulan dinilai memiliki prospek kuat, mulai dari sektor pertanian dengan komoditas mangga, sektor peternakan domba dan itik, hingga industri pengolahan seperti manufaktur batu alam, sandal karet, dan konveksi. Selain itu, sektor akomodasi, makan, dan minum juga menjadi penopang penting perekonomian daerah.
Tidak hanya itu, Kabupaten Cirebon juga memiliki potensi komoditas kelautan dan perikanan yang dapat dikembangkan sebagai kawasan perkotaan penyangga, antara lain garam, ikan kerapu, rajungan, kepiting, serta berbagai produk olahan perikanan.
Pandangan Bupati Cirebon
Sementara itu, Bupati Cirebon Imron Rosyadi menegaskan bahwa potensi ekonomi yang besar perlu diiringi dengan perubahan pola pikir dan peningkatan pemahaman masyarakat, khususnya terkait pendidikan dan literasi keuangan. Ia mencontohkan masih adanya pandangan di kalangan keluarga nelayan yang mempertanyakan pentingnya pendidikan formal bagi anak-anak mereka.
“Masih ada orang tua nelayan yang bertanya, untuk apa anaknya sekolah kalau ujung-ujungnya tetap menjadi nelayan. Padahal dengan pendidikan dan literasi keuangan, generasi nelayan bisa meningkatkan kesejahteraan dan mengelola usaha secara lebih baik,” kata Imron.
Imron juga menyoroti masih maraknya praktik bank emok serta ketergantungan masyarakat pada tengkulak yang kerap menentukan harga secara sepihak, baik di pelelangan ikan maupun sektor pertanian. Kondisi tersebut dinilai memperlemah posisi tawar pelaku usaha kecil dan menengah di Kabupaten Cirebon.
Menurutnya, program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi rakyat apabila dijalankan dengan ekosistem berbasis usaha kerakyatan. Namun, ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan manfaat program tersebut benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pelaku UMKM di Kabupaten Cirebon jumlahnya banyak, tetapi penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih terbatas. Akibatnya, masyarakat kembali bergantung pada tengkulak. Untuk memutus rantai ini, dibutuhkan program yang menyeluruh, mulai dari pupuk subsidi hingga dukungan pembiayaan yang lebih luas,” ujarnya.
Tantangan dan Solusi
Di sisi lain, Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib menambahkan bahwa tantangan utama bukan hanya soal ketersediaan pembiayaan, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan formal. “Banyak masyarakat merasa lebih nyaman meminjam ke tengkulak atau lembaga informal karena prosesnya cepat, meski bunganya tinggi dan merugikan. Tugas kami adalah menghadirkan layanan keuangan resmi yang sederhana, mudah diakses, dekat dengan masyarakat, dan sesuai dengan kebutuhan mereka,” jelas Agus.
Melalui kolaborasi antara OJK Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Cirebon, diharapkan upaya pemberantasan mafia pangan, penguatan literasi keuangan, serta perluasan inklusi keuangan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih adil dan merata.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar